Pengaruh Jokowi di Kubu Prabowo-Gibran

JAKARTA – Tepat sepekan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan kontroversial yang membuka peluang pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendeklarasikan putra sulung Presiden Joko Widodo itu sebagai pendamping Prabowo Subianto. Sejumlah kalangan menilai keputusan itu menguatkan indikasi besarnya pengaruh Jokowi terhadap koalisi tersebut.

Minggu kemarin malam, setelah menggelar rapat di rumahnya, Prabowo Subianto mengumumkan pemimpin delapan partai politik pengusungnya sepakat menunjuk Gibran sebagai calon wakil presiden. “Ini aklamasi bulat, konsensus,” kata Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Minggu (22/10/2023).

Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak banyak berbicara dalam woro-woro yang tak disertai sesi tanya-jawab dengan awak media tersebut. Begitu pula pemimpin partai anggota koalisi yang mendampinginya, seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Sinyal menguatnya dukungan partai-partai di KIM kepada Gibran sudah semakin terang pekan lalu. Partai Golkar bergerak cepat menyongsong putusan MK dalam uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dibacakan pada Senin, 16 Oktober 2023. Sabtu lalu, mereka mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran setelah menggelar rapat pimpinan nasional di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Sebelumnya, dalam putusan pada Senin pekan lalu, MK sebetulnya menolak permohonan untuk mengubah syarat batas usia calon wakil presiden paling rendah 40 tahun. Namun hakim konstitusi membuat syarat alternatif dengan menambahkan klausa “atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”.

Syarat baru itulah yang membuka pintu pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Meski tak memenuhi syarat batas usia cawapres, ia tetap bisa diusung karena menjadi Wali Kota Solo lantaran memenangi pemilihan kepala daerah 2020. Putusan MK itu pun memantik polemik karena dipenuhi banyak kejanggalan, di antaranya karena dugaan adanya konflik kepentingan Ketua MK Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran.

Putusan MK itu pula yang diyakini turut menjadi penyebab semua partai di koalisi pengusung Prabowo satu suara menyetujui pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Pengamat politik Agung Baskoro menilai putusan tersebut cukup menjadi pesan yang kuat kepada semua partai, terutama yang bergabung di KIM. “Bahwa instrumen kekuasaan sudah bekerja. Mau ikut gerbong ini atau tidak,” kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis itu, kemarin.

Di sisi lain, Agung mengatakan, partai-partai di KIM pada dasarnya tidak ada pilihan selain menerima Gibran. KIM sejak awal tak kunjung bersepakat atas sejumlah kandidat awal. Pencalonan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, misalnya, tak didukung Golkar kendati sejak awal diajukan oleh PAN. Sedangkan niat awal Golkar mengusung ketua umum mereka juga mustahil terwujud karena Airlangga dibayangi ancaman kasus hukum dan digoyang gejolak internal partai.

Namun, menurut Agung, dukungan Jokowi tetap menjadi faktor utama yang mendorong KIM akhirnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran. Jokowi beberapa kali menyatakan akan merestui langkah politik Gibran. Dengan begitu, kata Agung, Jokowi diyakini tidak lagi berdiri di dua kaki kendati ia kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusung pencalonan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Agung memperkirakan Jokowi bakal all out mengerahkan sumber dayanya sebagai presiden untuk memastikan Gibran menjadi wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024. “Sebagaimana dia memenangkan Gibran di Solo, Bobby di Medan, dan Kaesang di Partai Solidaritas Indonesia. Kalau tidak ada Jokowi, tak akan bisa,” kata Agung.

Bobby yang dimaksudkan Agung adalah Bobby Nasution, menantu Jokowi yang kini menjadi Wali Kota Medan. Adapun Kaesang Pangarep, adik Gibran, didapuk menjadi Ketua Umum PSI kendati tidak pernah menjadi kader partai tersebut.

Kemarin, di sela peringatan Hari Santri yang digelar di Surabaya, Jokowi kembali berkomentar ihwal pencalonan Gibran. Jokowi menyatakan penunjukan Gibran sebagai cawapres merupakan ranah partai, bukan ranah dia sebagai presiden. Namun, sebagai orang tua, dia mengaku mengikuti perkembangan anaknya.

“Ya, orang tua tuh tugasnya mendoakan dan merestui. Keputusan semuanya di dia,” kata Jokowi ketika ditemui setelah menjadi inspektur apel Hari Santri di Tugu Pahlawan, Surabaya.

Bobby yang dimaksudkan Agung adalah Bobby Nasution, menantu Jokowi yang kini menjadi Wali Kota Medan. Adapun Kaesang Pangarep, adik Gibran, didapuk menjadi Ketua Umum PSI kendati tidak pernah menjadi kader partai tersebut.

Koalisi dalam Cengkeraman Jokowi

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, juga menilai faktor Jokowi amat kuat di balik kesepakatan KIM mengusung Gibran. Ujang menilai Prabowo memahami betul bahwa kansnya untuk menang akan semakin besar dengan dukungan Jokowi. “Prabowo tahu persis kekalahannya dalam pilpres sebelumnya karena Jokowi,” kata Ujang, kemarin. “Maka, ketika Jokowi all out, potensi menang itu ada.”

Senada dengan Agung, Ujang menilai Jokowi akan all out mendukung pemenangan Prabowo-Gibran. Menurut dia, kemenangan pasangan ini tak hanya menguntungkan Prabowo, tapi juga Jokowi. “Dengan Gibran sebagai cawapres, Jokowi masih berkuasa lagi,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini.

Di sisi lain, partai-partai pemilik kursi parlemen di KIM sejak awal dalam genggaman Jokowi, kecuali Partai Demokrat. Prabowo, Airlangga, dan Zulkifli Hasan adalah anggota kabinet, masing-masing sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Pertahanan. Karena itu, kata Ujang, KIM sejak awal mengikuti Jokowi. “Di kabinet mereka ada pembantu presiden. Ya, suka tidak suka akan mengikuti Jokowi soal skema koalisi ini,” kata Ujang.

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai para pemimpin partai di KIM sejak awal terjebak dalam bayang-bayang sosok Jokowi yang mereka anggap berpengaruh besar terhadap kemenangan. Padahal, kata dia, hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo tak banyak mempengaruhi suara pemilih dalam pilpres 2024. “Pengaruh Jokowi tidak setangguh yang dibayangkan elite partai KIM,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion ini, kemarin.

Penilaian Dedi itu merujuk pada hasil survei lembaganya pada 5-13 Juni lalu. Dari 1.200 responden, hanya 39 persen yang menyatakan puas dan 9 persen sangat puas atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kendati begitu, survei yang sama juga menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto—yang notabene anggota kabinet—tetap lebih tinggi dibanding Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Dedi melihat adanya gejala rendahnya kepercayaan diri dan keberanian elite partai anggota KIM sehingga akhirnya bersepakat mengusung Gibran. Dia menduga berbagai kasus hukum yang menerpa elite Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa turut membuat nyali partai-partai anggota KIM menciut.

“Mereka menyaksikan bagaimana NasDem mengalami masalah pelik dengan pengungkapan kasus korupsi, lalu PKB juga tertekan dengan pemanggilan Muhaimin,” kata Dedi. “Sedangkan partai-partai di KIM ini juga merasa banyak persoalan.”

Menurut Dedi Kurnia, Partai Demokrat sebetulnya menjadi satu-satunya partai pengusung Prabowo yang terbebas dari pengaruh Jokowi karena selama ini berada di luar barisan partai pendukung pemerintah. Namun Demokrat juga tak punya pilihan selain ikut mengusung Gibran sebagai cawapres. “Mereka tidak bisa diterima di barisan PDIP. Sedangkan rujuk dengan Anies juga tidak mungkin,” kata Dedi. (TEM)