Berita Utama

Pengawasan Tahapan Kampanye Dibantu Pihak Keamanan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari Syors A. Prawar mengatakan pengawasan terhadap aturan dalam tahapan Pilkada serentak tahun 2020 melibatkan aparat keamanan yaitu Polri, TNI dan Satpol PP yang tergabung dalam Satuan Kerja (Satker) pengawasan pelaksanaan Pilkada.

“Hal ini diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19,” ujarnya kepada awak media di Manokwari, Jumat (9/10/2020).

Dia mengatakan pihaknya sudah membentuk satuan kerja (satker) pengawasan tahapan Pilkada di Manokwari sebagaimana seperti yang diatur di dalam Inpres tersebut. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia termasuk Manokwari.

“Puji Tuhan, satker kami sudah terbentuk dan akan mulai bekerja,” kata dia.

Syors menjelaskan, Inpres tersebut dikeluarkan untuk menegaskan dan memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan merupakan hal yang serius untuk dipatuhi dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Olehnya, para Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah yang akan bertarung dalam Pilkada Manokwari diharapkan mematuhi seluruh larangan yang ada guna mewujudkan Pilkada yang baik.

“Karena kita tidak hanya mau menciptakan Pilkada yang bersih tetapi juga sehat,” terang Syors.

Dikatakannya, berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan dalam tahapan kampanye, setiap Paslon hanya diperbolehkan melakukan kegiatan tatap muka di dalam ruangan dengan kapasitas massa yang hadir tidak lebih dari 50 orang. Selain itu, pelaksanaan kampanye juga harus menerapkan protokol kesehatan yang berlaku seperti mengenakan masker, pengaturan jarak tempat duduk yang sesuai aturan, dan wajib menyiapkan sarana cuci tangan.

Sebelumnya, dia mengatakan dalam melakukan kampanye, setiap Paslon harus terlebih dahulu menyurati Bawaslu dan Kepolisian untuk menyampaikan lokasi dan waktu pelaksanaan kampanye tersebut sehingga ada pengawasan yang dilakukan selama kampanye berlangsung. Hal itu dilakukan agar pihak Bawaslu bisa menginformasikan rencana kampanye tersebut kepada Satuan Kerja (Satker) Bawaslu di tingkatan bawah seperti Panwas Distrik maupun PPL.

“Kami memiliki Satker yang bisa melakukan pengawasan terutama di distrik-distrik yang jauh dan sulit kami jangkau,” ungkapnya.

Selain itu, dia menjelaskan, setiap Paslon juga dilarang melakukan aktivitas kampanye di luar ruangan dengan mendirikan tenda karena hal tersebut lebih berpotensi mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar. Apabila ditemukan adanya pelanggaran aturan kampanye yang sudah ditetapkan, maka Bawaslu dan Satuan Kerja di bawahnya akan memberikan teguran atau peringatan. Jika peringatan tersebut tidak dihiraukan, maka Bawaslu dan Satker yang ada memiliki kewenangan untuk membubarkan aktivitas tersebut.

“Pada prinsipnya, kita Bawaslu tidak mencari masalah. Tetapi kita bekerja berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi apabila satker kami menemui adanya aktivitas yang tidak sesuai dengan regulasi maka kami berhak memberikan teguran. Tetapi jika tidak diindahkan maka kami memiliki kewenangan untuk membubarkan kegiatan tersebut,” pungkasnya. (PB25)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Senin 12 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.