Pengawasan Tahapan Kampanye Terus Digalakkan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Bawaslu Kabupaten Manokwari terus menggalakkan Pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan kampanye Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Manokwari yang sudah berjalan sejak 26 September 2020 lalu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari Syors A. Prawar mengatakan, sebagai pengemban amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta PKPU nomor 13 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Covid-19, serta Perbawaslu Nomor 21 tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka pihaknya terus secara intens melakukan pengawasan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam regulasi tersebut.

“Terkait dengan pelaksanaan kampanye di Manokwari, kami serius melakukan pengawasan berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 karena jumlah kasus Covid-19 semakin bertambah,” ujarnya di Manokwari, Jumat (2/10/2020).

Dia mengatakan, untuk penerapan pengawasan di lapangan, pihaknya tetap memperhatikan acuan yang termuat di dalam regulasi tersebut. Hal yang paling diperhatikan oleh masing-masing Paslon dalam tahapan kampanye adalah tidak mengumpulkan massa dengan jumlah di atas 50 orang, dan proses kampanye harus dilakukan di dalam ruangan.

“Sekalipun di dalam ruangan, protokol kesehatan harus tetap diterapkan,” kata Syors.

Dikatakannya, Dalam melakukan kampanye, setiap Paslon harus terlebih dahulu menyurati Bawaslu dan Kepolisian untuk menyampaikan lokasi dan waktu pelaksanaan kampanye tersebut sehingga ada pengawasan yang dilakukan selama kampanye berlangsung. Hal itu dilakukan agar pihak Bawaslu bisa menginformasikan rencana kampanye tersebut kepada Satuan Kerja (Satker) Bawaslu di tingkatan bawah seperti Panwas Distrik maupun PPL.

“Kami memiliki Satker yang bisa melakukan pengawasan terutama di distrik-distrik yang jauh dan sulit kami jangkau,” ungkapnya.

Selain itu, dia menjelaskan, setiap Paslon juga dilarang melakukan aktivitas kampanye di luar ruangan dengan mendirikan tenda karena hal tersebut lebih berpotensi mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar. Apabila ditemukan adanya pelanggaran aturan kampanye yang sudah ditetapkan, maka Bawaslu dan Satuan Kerja di bawahnya akan memberikan teguran atau peringatan. Jika peringatan tersebut tidak dihiraukan, maka Bawaslu memiliki kewenangan untuk membubarkan aktivitas tersebut.

“Pada prinsipnya, kita Bawaslu tidak mencari masalah. Tetapi kita bekerja berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada,” pungkasnya. (PB25)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 6 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: