Berita Utama

Pengesahan RUU PBD Penantian Panjang Warga Sorong

JAKARTA – Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Lamberthus Jitmau mengapresiasi DPR yang telah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Sebab, pengesahannya disebut penantian panjang warga Sorong.

“Kami bekerja sama dari waktu ke waktu hari ini mujizat Tuhan terjadi, yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik adanya, Tuhan berikan berkat, memberikan karunia kepada bangsa ini utamanya, Bapak Presiden, Ketua DPR beserta jajarannya,” ujar Lamberthus yang juga menjabat wali kota Sorong 2018-2023 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/11/2022).

Ia menyebut warganya sudah menantikan daerah otonomi baru (DOB) tersebut sejak 2018. Akhirnya warga Sorong disebutnya memiliki payung hukum sebagai dasar untuk membuat kebijakan bagi enam kepala daerah.

Enam wilayah itu, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Tambrauw.

“Akhirnya UU Papua Barat Daya terbentuk, kami enam kepala daerah mengucapkan terima kasih,” ujar Lamberthus.

Adapun, Kota Sorong ditetapkan sebagai ibu kota Papua Barat Daya. Menurut Lamberthus penetapan Kota Sorong sebagai ibu kota Papua Barat Daya sejalan dengan keputusan DPR RI pada Agustus 2022.

“Pemegang kekuasaan untuk menetapkan undang-undang adalah DPR. Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong itu merupakan penetapan dari DPR di bulan Agustus. Kemudian itu usulan para pejuang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sejak awal. Kita menghargai perjuangan para pendahulu yang menentukan Kota Sorong sebagai ibukota Provinsi Papua Barat Daya,” paparnya.

Perwakilan masyarakat Papua Barat Daya menangis haru setelah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disahkan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022).

DPR resmi mengesahkan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang. Dalam laporannya, Komisi II DPR menyampaikan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat, termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, khususnya Pasal 76 Ayat 2 yang menyatakan pemerintah dan DPR dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom. Tujuannya untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

“Serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek hukum, administrasi, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua,” ujar anggota Komisi II Guspardi Gaus membacakan laporan dalam rapat paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023. (PBN)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.