Berita Utama

Pengurusan Izin Trayek Setiap Tahun Makin Menurun

MANOKWARI, papuabaratnews.co Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ferry Lukas menuturkan, pengurusan izin trayek makin tahun semakin menurun. Hal tersebut  disebabkan oleh menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum seperti angkot. Masyarakat lebih memilih menggunakan transpotrasi lainnya yakni kendaraan roda dua (ojek).

“Saya lihat taksi atau angkutan umum yang ada sudah semakin tua dan kalah bersaing dengan ojek, itu yang menyebabkan pengurusan izin trayek tidak terlalu banyak (menurun) karena penumpangnya juga semakin berkurang,” terang ferry beberapa waktu lalu.

Ia menyebutkan, adapun target PAD dari izin trayek pada tahun ini sebesar Rp. 28 juta dan baru terealisasi sekitar Rp. 2,5 juta per Oktober 2020. Besaran target yang diberikan pada tahun ini sama dengan target pada tahun lalu, dimana pada tahun lalu pihaknya pun tidak bisa mencapai target tersebut.

“Untuk ijin trayek hanya ditargetkan sebesar Rp. 28 juta . Hanya sedikit saja, karena memang izin trayek ini tidak terlalu banyak,” jelasnya.

Lebih lanjut kata Ferry,  izin trayek wajib diperbaharui setiap tahunnya dengan biaya sebesar Rp. 250 ribu. Harapannya kedepan pihaknya dapat dilibatkan dalam kegiatan sweping gabungan, guna turut mengimbau masyarakat untuk segera mengurus izin trayeknya.

“Kami sudah minta dinas perhubungan, bahwa jika ada sweping gabungan kami bisa diikut sertakan. Karena kami ingin mengimbau kepada yang tidak mempunyai izin trayek untuk diberhentikan dulu sembari mengurus izin trayek. Diperbaharui setiap tahunnya sebesar Rp. 250 ribu,” jelasnya.

Selain itu, guna memacu PAD dari ijin trayek, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Manokwari untuk menjadikan mobil double gardan sebagai kendaraan umum sehingga wajib mengurus izin trayek.

“Kami sudah koordinasi dengan dinas perhubungan agar mobil double gardan juga bisa dikenakan izin trayek. Karena terkait dengan PAD,” ungkapnya.

Selain izin trayek, DPMPTSP juga menerbitkan beberapa izin lainnya, salah satunya izin mendirikan bangunan (IMB). Dimana pada tahun in target IMB sekira Rp. 900 juta dan baru terealisasi sebesar Rp. 650 juta per Oktober 2020 ini. Dikatakan Ferry, target tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar sekira Rp. 1,2 M yang berhasil tercapai di tahun 2019.

“Tahun ini kami sedikit khawatir, mengingat IMB bukan tren yang harus diurus berulang-ulang, melainkan hanya satu kali untuk selamanya. Kami berharap ada IMB yang baru lagi, dari target Rp. 900 juta baru tercapai sekitar Rp. 650 juta per Oktober. Masih ada Rp. 200 juta lebih yang harus kami kejar untuk bisa mencapai target IMB,” tandasnya. (PB19)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 27 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.