Berita UtamaInforial

Penolakan Keberlanjutan Otsus Kian Kencang

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Peserta Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digagas Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menolak keras keberlanjutan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua dan Papua Barat.

Penolakan terhadap keberlanjutan Otsus di Tanah Papua itu disuarakan oleh 36 organisasi perwakilan masyarakat adat dan agama yang hadir dalam RDP di Manokwari, Kamis (1/10/2020). Mereka sepakat mendesak agar kebijakan Otsus untuk Papua dan Papua Barat dihentikan dan meminta Pemerintah menghargai aspirasi orang asli Papua untuk menyatakan pendapat melalui Referendum.

Ketua  Dewan Adat Wilayah Tiga Doberay, Zakarias Horota, mengatakan,  kebijakan Otsus telah gagal mensejahterakan orang asli Papua. Menurutnya, referendum adalah solusi tepat untuk Papua.

“99 persen kami nyatakan Otsus telah gagal karena itu harus dikembalikan ke Pemerintah pusat dan segera dilakukan referendum untuk penentuan nasib sendiri bagi orang asli Papua,” ujarnya kepada Papua Barat News seusai RDP di Manokwari.

Zakarias menyebutkan, kewenangan melakukan revisi UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otsus Papua ada di tangan DPR, MRP dan masyarakat Papua. Karena itu draf usulan revisi UU Otsus yang diberikan Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri harus ditolak.

“Pemerintah tidak bisa mengevaluasi dirinya sendiri, kewenangan untuk melakukan evaluasi itu ada di tangan DPR, MRP dan rakyat Papua,” jelasnya.

Selain itu, menurutnya, draf usulan revisi Otsus yang diberikan Mendagri hanya berbicara perihal anggaran atau keuangan. Sementra permasalahan-permasalahan pokok, seperti pembagian kewenangan antara pusat dan daerah sama sekali tidak disentuh dalam draf usulan revisi itu.

“Ini menandakan Pemerintah pusat tidak mendengarkan aspirasi yang disampaikan orang asli Papua,” tegasnya.

Senada dengan Zakarias, Ketua Klasis Manokwari GKI di Tanah Papua, Pdt. Yohanes C. Mamoribo menyatakan, pelaksanaan kebijakan Otsus di Tanah Papua belum menyejaterahkan orang Papua, sebaliknya memicu terjadinya kekerasan demi kekerasan dan pelanggaran HAM.

“Kami meminta agar kebijkan Otsus dihentikan karena terbukti tidak menyejaterahkan orang Papua,” tandasnya.

Semua Aspirasi Didengarkan

Sementara itu, Wakil Ketua MRPB, Cyrilus Adopak mengutarakan, semua aspirasi dan pandangan dari semua perwakilan rakyat Papua ditampung dan didengarkan oleh MRP. Dia menyebutkan, setelah RDP ini selanjutnya akan dilaksanakan kembali RDP tahap kedua dan ditutup dengan Pleno Luar Biasa antara MRP Papua dan Papua Barat.

“Kami (MRP) menempatkan diri sebagai jembatan penghubung antara masyarakat asli Papua dan pemerintah, karena itu semua usulan yang masuk kami serap,” terangnya.

Cyrilus menegaskan suara penolakan keberlanjutan Otsus maupun suara mendukung keberlanjutan Otsus tetap diakomodir. Karena bagi dia, pelaksanaan RDP adalah kewenangan MRP sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 77 UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua.

“Untuk diingat bahwa pelaksanaan RDP ini sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada, karena itu tidak sedikit pun kami berlawanan dengan pemerintah,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren menegaskan, RDP yang dilaksanakan oleh MRP merupakan wadah  menampung aspirasi dan pikiran masyarakat. Karena itu, seluruh masukan yang disampaikan akan dikaji oleh tim, sebelum ditetapkan sebagai Pokok-Pokok Pikiran MRP Papua Barat.

“Pemerintah memiliki pikirannya sendiri, DPR juga punya pandangan sendiri, maka MRP juga punya pandangan tersendiri terkait Otsus. Karena itu kami berusaha mencari win-win solution bagi masyarakat Papua dan pemerintah,” pungkasnya. (PB22)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 2 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.