Berita Utama

Penyalahgunaan Dana Hibah di Mappi hingga Miliaran Rupiah

JAYAPURA – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua mengungkap dugaan penyalahgunaan dana hibah untuk kegiatan pendidikan bagi Yayasan Yaleka Maro di Kabupaten Mappi tahun anggaran 2014 hingga 2017. Total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 8,5 miliar.

Hal ini diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Fernando Sanches Napitupulu di Jayapura pada Kamis (11/8/2022).

Fernando memaparkan, Pemda Kabupaten Mappi mengucurkan dana hibah bagi Yayasan Yaleka Maro untuk pengelolaan akademi kebidanan sejak tahun 2014 hingga 2017 dan total anggaran Rp 25 miliar.

Seharusnya dana tersebut digunakan pihak Yaleka Maro untuk kegiatan administrasi, pembelajaran, penginapan, dan konsumsi mahasiswa di akademi tersebut.

Diketahui dana hibah bagi Yayasan Yaleka Maro bersumber dari APBD Pemda Mappi. Diharapkan bantuan ini untuk melahirkan lulusan ilmu kebidanan yang kompeten sehingga berdampak meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak.

Ia pun menyatakan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua menemukan adanya penyalahgunaan dana hibah oleh pengurus yayasan untuk kepentingan pribadi. Dari hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Papua, total kerugian negara 8,5 miliar.

Penyidik pun telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yakni Liberata Setitit dan Titus Tambaip. Keduanya adalah pengurus Yayasan Yaleka Maro dan juga masih berstatus sebagai aparatur sipil negara.

”Dari hasil temuan kami, tersangka Liberata diduga menyalahgunakan dana hibah senilai Rp 7,34 miliar, sedangkan Titus diduga menyalahgunakan dana Rp 1,16 miliar. Total saksi yang diperiksa dalam kasus ini 25 orang,” papar Fernando.

Menyita aset

Ia pun menegaskan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua telah menyita sejumlah aset kedua tersangka. Aset tersebut meliputi satu unit mobil, sebidang tanah, dan tiga unit bangunan beserta tanah.

”Kami menjerat kedua tersangka dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” tegas Fernando.

Ia pun menambahkan, pemeriksaan kedua tersangka dan para saksi akan terus dilanjutkan. Upaya tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Sabar Iwanggin mengaku sangat prihatin dengan kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mappi.

Ia menilai perbuatan para tersangka telah menyebabkan para mahasiswa tidak bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang optimal.

”Ombudsman Papua berharap penanganan kasus ini hingga tuntas. Sebab, perbuatan korupsi adalah aksi kejahatan luar biasa dan berdampak besar untuk pelayanan publik bagi masyarakat, khususnya di Papua,” ujarnya. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.