Penyebab Harga Beras Melonjak
JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia menemukan lonjakan harga beras disebabkan oleh tiga permasalahan utama: permasalahan iklim, permasalahan di hulu, dan permasalahan di hilir. Permasalahan di hulu yang ditemukan Ombudsman, misalnya luas lahan pertanian turun, keterbatasan sarana produksi pertanian, serta masalah benih dan pupuk.
Sementara itu, masalah di hilir berupa biaya komponen produksi yang naik, berkurangnya pasokan gabah dari petani, matinya penggilingan padi kecil, turunnya produksi beras, hingga ketidakpastian impor beras.
“Polemik harga beras dapat memunculkan dampak lebih serius, seperti gangguan pelayanan publik, inflasi, peningkatan angka kemiskinan, serta gangguan stabilitas sosial dan keamanan politik menjelang tahun Pemilu 2024,” ujar anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika.
Berkaca pada polemik minyak goreng pada tahun lalu, ia mewanti-wanti pemerintah tidak keliru dalam menentukan akar masalah. Kekeliruan dalam melihat penyebab persoalan pada kasus minyak goreng, ditambah telatnya mitigasi dan munculnya tekanan publik, membuat persoalan itu semakin ruwet.
“Saya ingat waktu itu, setiap intervensi pemerintah bukannya berujung pada lancarnya ketersediaan minyak goreng, melainkan makin langka, padahal regulasi banyak dikeluarkan.”
Ombudsman menawarkan sejumlah solusi. Salah satunya adalah pencabutan harga eceran tertinggi beras dan menggantinya dengan HET gabah di tingkat penggilingan padi. Alasannya, selama ini HET beras dinilai tidak efektif meredam kenaikan harga lantaran kurangnya pengawasan dari pemerintah. Pembatasan harga eceran justru bisa mengganjal penyediaan beras kepada masyarakat, khususnya di pasar modern.
Berdasarkan catatan Ombudsman, harga beras medium konsisten berada di atas HET sejak Januari 2022 hingga saat ini. Sementara itu, harga beras premium terus berada di atas HET sejak November tahun lalu sampai sekarang. “Buat apa ada kebijakan kalau tak berpengaruh? Nanti malah bisa menambah masalah karena menjadi momok untuk menjerat pelaku usaha dan membuat pasokan semakin tidak lancar.”
Di sisi lain, HET gabah diperlukan sebagai mitigasi atas indikasi harga gabah yang juga terus naik. Sebagai catatan, harga gabah kini rata-rata Rp 6.500-7.300 per kilogram. Harganya berpotensi terus naik karena adanya persaingan penyerapan gabah di tingkat penggilingan.
Survei yang dilakukan Ombudsman kepada 110 penggilingan di empat provinsi menunjukkan produksi beras di Banten dan Jawa Timur pada tahun ini terus jeblok dibanding pada tahun lalu. Artinya, pasokan gabah di dua provinsi itu kian seret sehingga persaingan pembelian gabah semakin ketat.
Yeka mengatakan penerapan HET gabah di penggilingan akan lebih mudah diawasi lantaran jumlah perusahaan penggilingan jauh lebih sedikit dibanding jumlah pedagang beras. “Catatannya, penerapan HET gabah ini perlu dievaluasi setiap minggu. Jika harga gabah sudah terkendali, HET gabah dapat dipertimbangkan dihapus.”
Usulan lain Ombudsman adalah pemerintah membatasi peredaran gabah kering panen dan gabah kering giling lintas provinsi. Tujuannya agar stok gabah tersedia dan terukur di tiap wilayah. Pemerintah pun perlu mengatur kerja sama penggilingan kecil dan besar dalam menyerap gabah dari petani.
Untuk intervensi pasar, Ombudsman mengatakan intervensi yang dilakukan Bulog saat ini masih kurang efektif. Karena itu, Yeka mengatakan perlu ada operasi yang lebih besar dan langsung kepada konsumen. Dengan demikian, beras murah akan lebih cepat sampai ke masyarakat. Di sisi lain, Bulog tetap harus mempercepat impor beras guna mengamankan cadangan beras pemerintah untuk intervensi.
Ditanya mengenai kajian Ombudsman, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, tidak menjawab gamblang. Ia hanya mengatakan hal yang harus diperbaiki adalah produksi dan cadangan pangan.
“Berapa pun dinaikkan, HET tidak akan cukup kalau shortage (kekurangan),” kata Arief melalui aplikasi perpesanan. “Produksi adalah kuncinya.”
Adapun Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, mengatakan perseroan akan terus meningkatkan distribusi beras SPHP melalui pedagang eceran ataupun langsung ke masyarakat.
“Akan terus kami gelontorkan sampai harga turun.”
Ia mengatakan semua beras impor yang dipesan Bulog akan tiba di Indonesia paling lambat pada 30 November 2023. (TEM)
