Berita Utama

Peran Johnny G Plate dalam Korupsi BTS

JAKARTA – Tujuh bulan menggelar penyidikan, Kejaksaan Agung akhirnya menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukungnya. Sekretaris Jenderal Partai NasDem itu ditengarai terlibat dalam proyek yang merugikan keuangan negara hingga Rp 8,03 triliun tersebut.

“Setelah kami evaluasi, kami simpulkan terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Paket 1, 2, 3, 4, dan 5,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kuntadi, di kantornya, Rabu (17/5/2023).

Penetapan tersangka kemarin diumumkan penyidik setelah meminta keterangan Johnny untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, Johnny telah dua kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada pertengahan Februari dan Maret lalu. Kala itu, penyidik telah menetapkan lima tersangka awal dalam kasus korupsi BTS, yakni Anang Achmad Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo; Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia; Yohan Suryanto, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia; Mukti Ali, Direktur Pengembangan PT Huawei Tech Investment; dan Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergy.

Menurut Kuntadi, Johnny memegang peran penting dalam kasus ini. Sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, kata dia, Johnny adalah pengguna anggaran dalam proyek yang dilaksanakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), badan layanan umum di Kementerian Kominfo.

Namun Kuntadi belum dapat memaparkan detail dugaan keterlibatan Menteri Johnny dalam kasus ini. Dia hanya menjelaskan, Johnny ditengarai melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dua pasal tersebut intinya berisi ancaman pidana bagi setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan atau jabatan, yang dapat merugikan keuangan negara.

“Kita ingat, dalam peristiwa ini ada dana yang digulirkan untuk proyek senilai Rp 10 triliun sekian. Kerugian negaranya Rp 8 triliun sekian,” kata Kuntadi. “Ini mungkin perlu kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa.”

Tersudut Pengakuan Anak Buah

Kejaksaan Agung mulai menyidik kasus dugaan korupsi BTS 4G pada akhir Oktober 2022. Sebelumnya, majalah Tempo edisi 11 Juni 2022 menurunkan laporan bertajuk “Seret Proyek Infrastruktur Internet” yang mengungkap kekisruhan pelaksanaan proyek tersebut. Realisasi proyek yang semula menyasar 7.904 desa tanpa akses jaringan Internet tersebut tak kunjung rampung. Sedangkan dua tahap rencana pembangunannya, yakni pada 2021 dan 2022, telah mendapat alokasi anggaran senilai total Rp 17,3 triliun.

Hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkirakan kerugian keuangan negara dalam proyek BTS 4G mencapai Rp 8,03 triliun, delapan kali lipat dari estimasi awal penyidik kejaksaan. Kalkulasi kerugian negara tersebut berasal dari tiga aspek, yakni biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, peningkatan harga yang tidak wajar alias mark-up, dan pembayaran proyek BTS yang pada kenyataannya belum terbangun.

Saat mengumumkan hasil perhitungan BPKP tersebut pada Senin, 15 Mei lalu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin masih enggan menjawab pertanyaan awak media ihwal dugaan keterlibatan Menteri Johnny Gerard Plate. Pada hari yang sama, Kuntadi bahkan menyatakan timnya belum menemukan alat bukti untuk menjerat Johnny.

Walau begitu, penyidik kejaksaan sebetulnya mulai mengantongi indikasi keterlibatan Johnny dari hasil pemeriksaan Anang Achmad Latif. Direktur Utama Bakti ini lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Januari lalu dengan dugaan membuat peraturan teknis proyek untuk memenangkan penyedia barang tertentu dalam pengadaan, yang biayanya disinyalir telah digelembungkan.

Seorang penyidik Kejaksaan Agung bercerita, sejak awal, Anang menegaskan bahwa proyek ini bersifat top-down alias perintah dari atas. Proyek ini disiapkan setelah Presiden Joko Widodo, dalam rapat kabinet terbatas yang digelar di Istana Merdeka pada 3 Agustus 2020, memerintahkan Menteri Johnny mempercepat penyediaan layanan Internet di 12.548 desa atau kelurahan.

Berbekal hasil rapat kabinet terbatas tersebut, kata penyidik kejaksaan, Anang dan tim Bakti diperintahkan oleh Menteri Johnny agar segera menyiapkan rencana proyek yang kelak dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap I sebanyak 4.200 lokasi pada 2021 dan tahap II sebanyak 3.704 pada 2022. Total lokasi proyek sebanyak 7.904 desa atau kelurahan tersebut merupakan bagian dari 9.113 desa yang saat itu tercatat belum memiliki BTS 4G.

Dalam perkembangannya, sebagian besar rencana proyek itu tak terealisasi. Anang berdalih, seperti yang ditirukan penyidik kejaksaan, tak rampungnya sebagian besar rencana proyek disebabkan oleh sulitnya medan di lokasi pembangunan, keterbatasan transportasi dan SDM, serta kondisi kahar. “Tapi dia mengakui bahwa penentuan 7.904 BTS beserta pembagian target pengerjaannya tidak dibarengi dengan studi kelayakan,” kata seorang penyidik. “Semua permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek BTS 4G selalu dilaporkan kepada Dewan Pengawas Bakti serta Menteri Komunikasi dan Informatika.”

Kejanggalannya, jauh sebelum perencanaan itu dibuat, Anang rupanya telah berkomunikasi dengan Yohan Suryanto, Galumbang Menak, dan Irwan Hermawan—tiga tersangka lain dalam kasus ini. Dalam keterangannya kepada penyidik, Anang menyebutkan Galumbang, Irwan Hermawan, serta sejumlah nama lain di pusaran proyek ini adalah teman-teman Menteri bermain golf dan kartu.

Menurut penyidik, Anang juga mengaku pernah ditanya oleh Menteri Johnny soal kebutuhan operasional tim pendukung Menteri senilai Rp 500 juta setiap bulan. Pertanyaan tersebut disampaikan dalam pertemuan di lantai 7 kantor Kementerian Kominfo, sekitar Januari-Februari 2021. Permintaan dana itu, kata penyidik, sebelumnya juga disampaikan oleh sekretaris pribadi Johnny, Happy Endah Palupy.

Atas pertanyaan tersebut, Anang lantas meminta bantuan Irwan Hermawan yang juga diakuinya sebagai kawan semasa kuliah di Institut Teknologi Bandung. Kepada Irwan, Anang mengaku menyerahkan kontak anggota staf Menteri Johnny atas kebutuhan operasional yang dimaksudkan. “Anang menyatakan tidak tahu kelanjutannya. Tapi, sejak saat itu, dia tidak pernah ditanya lagi. Jadi, dia mengira sudah beres,” kata penyidik.

Selain itu, Johnny disebut memerintahkan Anang mencari dana sumbangan korban banjir di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, senilai Rp 200 juta pada 12 April 2021. Ada juga permintaan sumbangan untuk gereja di Nusa Tenggara Timur senilai Rp 250 juta. Semua kebutuhan dana itu dipenuhi Anang dengan memerintahkan bawahannya mencari sponsor. Semua informasi ini tertuang dalam berita acara pemeriksaan terhadap Anang yang sempat diperlihatkan penyidik. “Saya tidak berani menjalankan proyek BTS 4G jika tidak ada perintah dari Menteri Komunikasi dan Informatika,” kata Anang seperti tertulis dalam dokumen pemeriksaan kejaksaan pada 6 Maret 2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menegaskan bahwa penyidik tengah mengembangkan kasus ini, termasuk soal dugaan penerimaan dana kepada tim operasional Menteri Kominfo senilai Rp 500 juta per bulan. “Kami masih melakukan pendalaman. Satu-satu,” kata Ketut. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.