Berita Utama

Peran Masyarakat Dibutuhkan untuk Pantau Pilkada

MANOKWARI, papuabaratnews.co Masyarakat diminta untuk turut membantu kerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Manokwari. Pilkada ini akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Peran masyarakat dalam pengawasan menunjukkan kualitas politik mereka dalam berdemokrasi, dan juga membantu mewujudkan Pilkada yang bermartabat di daerah ini,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, Syors A. Prawar kepada Papua Barat News usai mendeklarasikan Kampung Aipiri sebagai kampung percontohan ‘Tolak Politik Uang’, pada Jumat (24/7/2020) pekan lalu.

Dalam setiap perhelatan pesta demokrasi, kata dia, kerap terjadi pelanggaran. Salah satunya adalah politik uang (Money politic). Oleh sebab itu, pendeklarasian kampung percontohan tersebut dapat memberikan efek positif terhadap komitmen masyarakat untuk menolak segala praktik pelanggaran politik. Sehingga, tercipta lingkungan dan tata laksana politik yang berkualitas di Kabupaten Manokwari.

“Kita melihat sebuah terobosan penting dan komitmen yang berani dari masyarakat dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pilkada, dengan deklarasi tolak politik uang menandakan bahwa masyarakat semakin cerdas dalam berpolitik,” ungkapnya.

Syors menuturkan, dalam mendukung kerja-kerja pengawasan pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada di Manokwari, Bawaslu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat pemilih.

Kedepannya, sangat diharapkan semakin banyak masyarakat kampung yang sadar akan bahaya jual beli suara dalam perhelatan politik dan menginisiasi terbentuknya kampung bebas politik uang seperti Kampung Aipiri.

“Ini adalah kampung pertama yang dideklarasikan. Kami berharap, ke depannya akan ada lagi kampung-kampung lain yang mengikuti jejak Kampung Aipiri ini,” tegasnya.

Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Barat, Abraham Ramandey yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan, dengan dideklarasikan Kampung Aipiri sebagai kampung percontohan bebas politik uang mengindikasikan bahwa selama ini telah terjadi praktek-praktek jual beli suara di setiap momentum Pemilu dan Pilkada di daerah ini.

“Ini sebuah langkah maju dari masyarakat kita dan menghapus kesan apatis yang selama ini kita sangkakan kepada mereka terhadap pelaksanaan pesta demokrasi ini,” kata Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua Barat ini.

Sementara itu, Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Wijaya, menegaskan, kepolisian akan tetap bersikap netral sesuai tuntutan regulasi yang ada, dan turut membantu pihak pelaksana dalam melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan Pilkada.

“Kami dari Polri dan TNI akan tetap bersikap netral dan menjalankan fungsi pengamanan sebaik-baiknya,” ujar Dadang.

Ia pun mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mensosialisasikan pendidikan politik kepada masyarakat guna menyikapi indikasi penyimpangan pelaksanaan Pilkada melalui pendeklarasian kampung percontohan tolak politik uang.

“Ini adalah bentuk sinergi yang baik dari Bawaslu kabupaten dan provinsi dalam menjalankan tugas pengawasan mereka. Mudah-mudahan aksi ini terus berlanjut untuk kampung-kampung yang lain,” pungkasnya. (PB25)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.