Berita Utama

Perbup Protokol Kesehatan Telah Disosialisasikan

  • Ada 27 Pasal Mengatur Sanksi Ringan Hingga Berat

MANOKWARI, papuabaratnews.co Peraturan bupati (perbup) tentang protokol percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggar protokol kesehatan telah disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan di Kabupaten Manokwari, bertempat di ruang rapat Gustu Covid-19 Manokwari, Jumat (18/9/2020).

(Plh) Bupati Manokwari, Edi Budoyo menegaskan, perbup tersebut merupakan payung hukum untuk dapat melaksanakan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Sebagai payung untuk kita bertindak, pemerintah tidak bertindak sendiri melainkan juga didukung oleh masyarakat. Manokwari Akhir-akhir ini pemberitaan Covid-19 semakin meningkat bahkan sampai kemarin data kasus Covid-19 mencapai 200-an orang. Jumlah yang luar biasa, dan Manokwari sudah zona merah,” tegasnya.

Jelas Edi, sebelum sanksi-sanksi diterapkan kepada pelanggar protokol kesehatan, maka harus terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Diketahui, perbup tersebut menindaklanjuti Inpres No. 6 Tahun 2020. Dimana dalam perbup tersebut terdapat 27 pasal. Dimana dalam Bab IV pasal 12 terkait penerapan sanksi administratif secara bertahap yakni sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis. Sanksi sedang berupa jaminan kartu identitas, kerja sosial dan pengumuman secara terbuka.

Serta sanksi berat berupa denda, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembekuan ijin usaha atau rekomendasi pembekuan ijin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara ijin usaha, pencabutan ijin usaha sementara dan pencabutan ijin usaha atau rekomendasi pencabutan ijin usaha

Sementara untuk sanksi pelanggaran protokol kesehatan di ruang publik pada pasal 13 yakni, setiap orang yang tidak menaati protokol kesehatan di ruang publik dikenai sanksi administratif berupa sanksi ringan, yakni teguran lisan dan tertulis. Sanksi sedang berupa jaminan kartu identitas, sanksi sosial atau pengumuman secara terbuka

Adapun ruang publik dimaksud meliputi, sekolah, tempat usaha, rumah, tempat kegiatan sosial dan budaya dan moda transportasi

Sanksi tersebut akan berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar. Dalam pelaksanaan penertiban sanksi administratif oleh tim Gustu Covid-19 wajib didampingi oleh OPD terkait. (PB19)

***Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 21 September 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.