Berita Utama

Perdagangan Barang Bukti Narkoba Modus Lama Aparat

JAKARTA – Pendiri Lokataru, Haris Azhar, menyebutkan kasus penyalahgunaan narkoba yang menyeret Irjen Teddy Minahasa sudah jamak dilakukan oleh penegak hukum. Menurut pegiat hak asasi ini, perdagangan narkoba hasil sitaan barang bukti menjadi modus sejak dulu. “Ini peluang kejahatan yang diduga dilakukan penegak hukum sejak dulu dan terus berulang,” kata Haris.

Pernyataan Haris itu berbekal pengalamannya ketika mendapat pengakuan dari terpidana mati gembong narkoba Freddy Budiman. Sebelum dieksekusi pada 2016, Freddy sempat bercerita kepada Haris ihwal keterlibatan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Markas Besar Kepolisian sebagai beking bisnis narkoba. Freddy selalu meminta izin kedua lembaga itu ketika hendak menyelundupkan narkoba ke Indonesia.

Menurut Haris, Freddy harus membagikan uang puluhan miliar rupiah ke beberapa pejabat tinggi di masing-masing lembaga penegak hukum. Karena dekat dengan petinggi polisi, Freddy bahkan difasilitasi mobil TNI milik jenderal bintang dua dari Medan menuju Jakarta untuk membawa narkoba. Sang jenderal duduk di samping Freddy yang sedang mengangkut narkoba di bagian belakang. “Perjalanan saya aman tanpa gangguan apa pun,” kata Haris, menirukan pernyataan Freddy.

Cerita ini sempat dibantah oleh Markas Besar Kepolisian dan BNN. Polisi bahkan sempat berupaya memeriksa Haris Azhar, tapi belakangan kasusnya menguap. Kepolisian tak pernah menyelidiki sejumlah jenderal yang ditengarai terlibat dalam skandal bisnis narkoba. Justru Haris dilaporkan oleh TNI, Markas Besar Kepolisian, dan BNN atas tuduhan pencemaran nama baik.

Kasus narkoba yang membelit jenderal kepolisian juga sempat mencuat ketika dokumen Konsorsium 303 beredar di media sosial. Konsorsium 303 disinyalir merujuk pada bisnis haram yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, dalang pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

“Di dalam Konsorsium 303 terdapat bisnis beking perjudian, narkoba, dan beberapa sektor lain, termasuk beking bisnis korporasi dalam tambang ilegal,” ucap Rony Saputra, dosen hukum pidana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Menurut dia, praktik lancung tersebut diduga jamak dilakukan kepolisian, bahkan realitas yang menjadi pengetahuan umum publik. Persoalannya, bisnis haram yang menyeret perwira polisi ini tak tersentuh penegakan hukum. Karena itu, ia mendorong Presiden Joko Widodo membentuk tim independen bersama Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bertugas untuk membongkar kebobrokan di lingkup internal kepolisian.

Pembentukan tim independen ini merupakan upaya membersihkan institusi kepolisian dari perilaku lancung pejabat tinggi. Apalagi Presiden Joko Widodo dalam kepemimpinannya pernah memiliki gagasan revolusi mental.

“Mental kepolisian harus diperbaiki, harus kembali sebagai pengaman dan pengayom masyarakat.”

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mengatakan terdapat dua model penyalahgunaan kekuasaan dalam pengungkapan kasus narkoba oleh kepolisian. Pertama yakni munculnya istilah “potong tukar kepala” atau “operasi petik”, yang berarti polisi mengetahui daftar bandar narkoba tapi tidak berupaya mengungkap.

“Tetapi dia bekerja sama dengan bandar narkoba untuk menangkap penyalahgunaan narkoba yang sedang disasar,” kata dia.

Modus kedua yakni penggelapan barang bukti narkoba ketika disita polisi. Umumnya, polisi bakal menyortir atau mengurangi barang bukti narkoba. Setelahnya, narkoba diperdagangkan kembali oleh kepolisian. Proses perdagangan bakal dilakukan melalui kaki tangan para pengedar narkoba.

Rencananya, Divisi Profesi dan Pengamanan (DivPropam) Polri  memeriksa Teddy terkait dengan pelanggaran etik pada Senin (17/10/2022). Namun pemeriksaan batal dilakkan karena mantan Kapolda Sumatera Barat itu mengeluh sakit.

Meski batal memeriksa Teddy, DivPropam tetap memeriksa lima saksi yang diduga mengetahui praktik lancung yang dilakukan Teddy. Sayang Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Nuruh Azizah tidak menyebutkan nama kelima orang itu.

Perihal pemeriksaan Teddy Minahasa di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan perdagangan narkoba, juga urung terlaksana lantaran kondisi Teddy masih sakit. (TEM/REP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.