Berita Utama

Perintah Perubahan Data Diduga lewat Telepon dan Pertemuan Resmi

JAKARTA – Komisioner dan pegawai KPU di sejumlah daerah yang mengungkap dugaan kecurangan dalam proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 menyatakan perubahan hasil verifikasi faktual yang semula menyatakan sejumlah partai politik tak memenuhi syarat (TMS) berubah menjadi memenuhi syarat (MS) dilakukan atas tekanan berjenjang, dari KPU pusat, KPU provinsi, hingga KPU kabupaten/kota.

Sebagian di antara mereka mengungkapkan arahan bernada perintah agar meloloskan sejumlah partai dalam verifikasi faktual muncul dalam pertemuan yang digelar KPU pusat di Hotel Grand Mercure Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, pada 13-16 November lalu.

Pada periode itu, KPU memang menggelar pertemuan bertajuk “Bimbingan Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” di Sukoharjo. Pertemuan yang digelar di Hotel Grand Mercure Solo Baru itu diikuti perwakilan KPU kabupaten/kota. “Bahkan juga ada perintah yang ditujukan kepada ketua KPU provinsi yang sedang berada di DKI Jakarta untuk datang ke Solo,” kata seorang penyelenggara pemilihan di tingkat kabupaten.

Sumber lainnya, yang juga bekerja di lingkungan KPU kabupaten/kota, mengungkapkan perubahan data hasil verifikasi faktual berlangsung pada masa tenggat, ketika masa perbaikan data keanggotaan partai politik berakhir pada 7 Desember lalu. Hasil verifikasi faktual yang sebelumnya ditetapkan dalam rapat pleno KPU tingkat kabupaten/kota diduga berubah saat data disetorkan ke KPU provinsi dan KPU pusat.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menampik pernah menginstruksikan KPU daerah mengubah data verifikasi faktual sehingga beberapa partai dinyatakan memenuhi syarat. Dia berujar arahannya kepada jajaran di daerah hanya agar mereka bekerja sesuai dengan undang-undang dan prosedur operasi standar yang diatur KPU. “Kami juga selalu sampai asas untuk memperlakukan semua partai secara setara,” kata dia.

Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno, juga membantah bahwa dirinya dan pihak sekretariat KPU pusat mengancam atau mengintimidasi KPU daerah agar mengubah hasil verifikasi faktual partai politik.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menyebut nama Bernad sebagai pejabat KPU pusat yang aktif menekan penyelenggara pemilihan di daerah. Bernad disebut-sebut menghubungi komisioner KPU di tingkat provinsi lewat panggilan video pada 7 November lalu dan memerintahkan perubahan hasil verifikasi faktual sejumlah partai politik. Temuan ini akan dijadikan bukti oleh koalisi yang terdiri atas sejumlah lembaga non-pemerintah dan kantor hukum tersebut dalam laporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kemarin.

Bernad membenarkan pernah menggelar rapat bersama sekretariat KPU provinsi pada 7 November lalu. Namun, menurut dia, pertemuan itu merupakan agenda rutin untuk menyiapkan rekapitulasi verifikasi faktual di tingkat provinsi. “Tuduhan bahwa saya melakukan intimidasi dan ancaman melalui video call pada 7 November 2022 itu tidak benar. Sebab, setiap kegiatan sudah ada tim teknis yang memiliki tugas untuk menjelaskan substansi,” kata Bernad.

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, menilai dugaan kecurangan berupa manipulasi verifikasi faktual harus dibongkar kendati KPU telah menetapkan partai peserta Pemilu 2024.

Dia mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja maksimal untuk mengungkap praktik lancung yang diduga dilakukan jajaran KPU. “Kalau dugaan kecurangan pada tahap awal ini dibiarkan, dampaknya bisa merembet ke tahap lain yang juga penting hingga proses pungut-hitung suara nanti,” kata Fadli.

Fadli juga mempertanyakan pertemuan yang digelar KPU se-Kalimantan Tengah di kantor KPU pusat, Senin (19/12/2022). Pertemuan yang disebutkan untuk konsolidasi dan penyamaan persepsi dalam proses verifikasi faktual itu, kata dia, patut diduga sebagai rangkaian upaya untuk menutupi dugaan kecurangan dan pelanggaran yang mulai terbongkar. “Semestinya ada penjelasan tentang dugaan pelanggaran dalam verifikasi faktual yang dilakukan KPU, khususnya yang diduga terjadi di Kalimantan Tengah,” ujarnya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.