Berita Utama

Perubahan Aturan Dana Kampanye Dikritik

JAKARTA – Sebanyak 138 organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berencana menghapus kewajiban penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK). Mereka menilai rencana tersebut sebagai bentuk kemunduran dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas, Valentina Sagala, mendesak KPU kembali mencantumkan ketentuan LPSDK dalam rancangan peraturan tentang dana kampanye.

Dia mengingatkan bahwa pelaporan dana kampanye merupakan bentuk konkret dari Pasal 3 Undang-Undang Pemilu yang mengamanatkan 11 prinsip penyelenggaraan pemilu, yakni mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pasal 4 undang-undang tersebut juga menyatakan tujuan pengaturan penyelenggaran pemilu, di antaranya, mewujudkan pemilihan yang adil dan berintegritas serta menjamin konsistensi sistem pemilu.

Karena itu, menurut Valentina, penyelenggara pemilu sebagai regulator bertanggung jawab menerbitkan kebijakan yang dapat memastikan tersedianya instrumen bagi peserta pemilu untuk menyusun laporan dana kampanye secara transparan dan akuntabel. “Dan laporan dana kampanye merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu untuk menghasilkan pemerintahan bersih yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Valentina di kantor KPU, Selasa (6/6/2023).

Kisruh penghapusan LPSDK ini bermula dari rencana revisi Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Selama ini peraturan tersebut menyatakan laporan dana kampanye meliputi laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Teknisnya, LADK berisi laporan penerimaan dan pengeluaran dana peserta pemilu sebelum masa kampanye, LPSDK saat kampanye hingga sebelum pemilihan, serta LPPDK setelah pemilihan.

Persoalannya, dalam draf rancangan PKPU tentang Dana Kampanye yang tengah disiapkan KPU, ketentuan yang mewajibkan peserta pemilu menyusun dan menyampaikan LPSDK dihapus. Draf PKPU menyatakan laporan dana kampanye hanya mengatur soal LADK dan LPPDK.

Valentina mengatakan, dana kampanye dalam politik pemilihan umum harus dipahami sebagai alat untuk mendapatkan pengaruh dan mencapai kekuasaan. Sumber uang itu juga berpotensi melibatkan kekuasaan tertentu yang kelak dapat berimplikasi terhadap kelompok rentan. “Sehingga penghapusan kewajiban peserta Pemilu 2024 untuk menyampaikan LPSDK jelas berpotensi merugikan pemilih, termasuk kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas adat,” ujarnya.

Menurut dia, penghapusan aturan LPSDK juga melemahkan semangat antikorupsi. Dia mengingatkan bahwa skor indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun lalu merosot tajam ke level 34—dari skala 0-100—akibat memburuknya kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negara ini. “Terutama dalam praktik korupsi politik,” kata Valentina.

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Melky Nahar, mencurigai penghapusan ini merupakan upaya terselubung untuk menjustifikasi sumbangan dana kampanye dari kelompok kepentingan tertentu. Yang paling ia khawatirkan ialah kelompok kepentingan penyumbang dana kampanye tersebut merupakan badan usaha alias korporasi yang memanfaatkan momentum politik elektoral untuk menancapkan pengaruhnya kepada peserta Pemilu 2024.

“Apalagi saat ini paling tidak ada 229 anggota dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berafiliasi dengan bisnis ekstraktif sumber daya alam,” kata Melky. “Dihapusnya LPSDK akan membuat transaksi politik antara pengusaha dan pasangan calon atau partai tertentu.”

Menurut Melky, transaksi politik lewat sumbangan dana kampanye akan dibayar oleh para calon presiden ataupun calon legislator di kemudian hari lewat kebijakan dan regulasi yang melindungi kepentingan penyumbang. “Dalam hubungan elite politik berkuasa dan penyandang dana ini, kepentingan publik tidak lagi menjadi prioritas,” ujarnya. Karena itu, Jatam turut mendesak pengaturan ketat tentang laporan dana kampanye agar pemilih dapat mengawasi langsung calon yang kelak mereka coblos.

Komisioner KPU periode 2012-2017, Ida Budhiati, sependapat dengan Melky. LPSDK merupakan sarana bagi publik untuk mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilu. Transparansi semacam ini, kata dia, akan meningkatkan kualitas pemilih dalam menentukan sikap politiknya. “Ini instrumen penting untuk meningkatkan derajat kualitas dan akuntabilitas pemilihan umum, terutama dalam hal pengelolaan dana kampanye,” kata Ida. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.