Berita Utama

Batas Usia Calon Kepala Daerah Ditetapkan Tanpa Konsultasi ke DPR

JAKARTA — Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yang salah satunya mengatur syarat baru batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah disebut diterbitkan tanpa konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi Pemilihan Umum memang sudah mengirimkan dokumen konsultasi secara tertulis, tetapi ditolak oleh fraksi-fraksi partai politik di Komisi II DPR.

Ketentuan baru mengenai syarat usia minimal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu termuat dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU yang ditandatangani Ketua KPU Hasyim Asy’ari itu ditetapkan pada 1 Juli 2024 dan dipublikasikan di situs JDIH KPU, Selasa (2/7/2024).

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus, mengatakan, penerapan penghitungan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu merupakan implikasi atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dihitung saat pelantikan kepala daerah. Putusan tersebut mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyatakan bahwa batas usia calon dihitung saat mereka mendaftarkan diri.

Kendati demikian, implementasi dampak putusan MA terhadap PKPU yang terkait semestinya dikonsultasikan terlebih dulu dengan Komisi II DPR. ”Hingga saat ini, belum ada konsultasi yang dilakukan oleh KPU,” ujar Guspardi saat dihubungi, Selasa.

Guspardi menambahkan, sebelumnya KPU meminta kepada Komisi II DPR untuk mengonsultasikan PKPU dimaksud secara tertulis. Menanggapi itu, pihaknya memang belum memberikan pernyataan resmi. Namun, hampir seluruh anggota Komisi II dari seluruh fraksi partai politik yang ada di DPR menolak permintaan tersebut. Sebab, mengacu pada ketentuan UU Pilkada, setiap PKPU yang dibuat atau direvisi harus dikonsultasikan dengan DPR. Adapun makna konsultasi adalah pertemuan langsung antara Komisi II, KPU, dan pemerintah, bukan secara tertulis.

”Kalau secara tertulis namanya bukan konsultasi, itu korespondensi. Artinya, perlu diluruskan pemahaman dan pengertian dari konsultasi itu. Selama ini, setiap PKPU yang dibuat ataupun direvisi selalu dilakukan lewat rapat dengar pendapat,” katanya.

Menurut Guspardi, hingga saat ini belum ada konsultasi yang dilakukan. Pimpinan Komisi II pun tengah mencari jadwal yang tepat untuk mengagendakan konsultasi tersebut.

Pelantikan calon terpilih

Sementara itu, sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan bahwa pelantikan pasangan calon pada Pilkada 2024 dilangsungkan pada 2 April 2027. Hasyim salah satunya merujuk pada Pasal 164 A Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa pelantikan calon terpilih dilaksanakan secara serentak pada akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode sebelumnya yang paling akhir. Pelantikan terakhir pasangan calon terpilih hasil Pilkada 2020 digelar 1 April 2022, yakni Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, Papua Pegunungan.

Terkait pernyataan itu, Guspardi menilai, selain tidak memiliki dasar, wacana mengadakan pelantikan kepala daerah sekitar tiga tahun setelah pilkada dilaksanakan juga bakal menyebabkan sejumlah masalah efektivitas pemerintahan. Sebab, jika pelantikan dilaksanakan pada 2027, seluruh daerah akan dipimpin oleh penjabat kepala daerah.

”Akan terjadi kevakuman dalam pemerintahan, karena dipimpin penjabat yang tidak memiliki legitimasi karena tidak dipilih langsung oleh masyarakat. Itu berarti, kan, merenggut hak demokrasi masyarakat,” katanya.

Selain itu, tambah Guspardi, persoalan ini tidak terlepas dari adanya putusan MA soal batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dihitung mulai pelantikan kepala daerah. Juga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya pasangan calon terpilih hasil pilkada serentak tahun 2024 sepanjang tidak melewati lima tahun masa jabatan.

”Saya mendorong masyarakat untuk mengkritisi kembali putusan-putusan itu dan menggugatnya kembali karena putusan tersebut akan berdampak pada vakumnya pemerintahan,” kata Guspardi.

Suasana rapat dengar pendapat Panitia Seleksi Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/11/2021). KOMPAS/Hendra A Setyawan

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, pernyataan Ketua KPU bahwa pelantikan kepala daerah akan dilaksanakan pada 2027 padahal pilkada diselenggarakan pada 2024 tidak bisa dipahami. Sebab, jadwal pelantikan kepala daerah merupakan ranah Kementerian Dalam Negeri. Saat ini, yang sudah diatur adalah keserentakan pilkada, bukan pelantikan kepala daerah. Adapun untuk menyerentakkan pelantikan, dibutuhkan pengubahan undang-undang.

Khoirunnisa menegaskan, KPU tidak berwenang untuk mengatur soal pelantikan kepala daerah. Kewenangan KPU hanya pada penyelenggaraan pilkada. ”Tahapan terakhir pemilu memang adalah pengucapan sumpah dan janji, tetapi KPU hanya menyelenggarakannya. Soal waktunya, sesuai dengan AMJ (akhir masa jabatan) daerah masing-masing,” katanya.

Selain itu, menurut dia, pernyataan KPU tersebut memperkuat kecurigaan publik bahwa perubahan aturan soal batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu ditujukan untuk memuluskan jalan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk mengikuti Pilkada 2024. Sebab, putra Presiden Joko Widodo itu kerap disebut layak maju dan memiliki tingkat elektabilitas tinggi, tetapi baru berusia 30 tahun pada Desember 2024.

”Hal ini juga menunjukkan bahwa KPU tebang pilih dalam menindaklanjuti putusan MA. Beberapa waktu lalu KPU tidak menindaklanjuti putusan MA soal kebijakan afirmasi, padahal itu jelas-jelas disebutkan bertentangan dengan UU Pemilu,” kata Khoirunnisa. (kom/pbn)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.