Polisi Tahan Kadis dan Bendahara Disdik Kota Sorong

  • Diduga korupsi Rp 461 juta

SORONG, papuabaratnews.co – Kepolisian Resor Sorong Kota mengamankan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong berinisial PK dan Bendaharanya berinisial AP karena menjadi tersangka korupsi dalam penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.

Kasat Reskrim Polres Sorong Kota, AKP Nirwan Fakaubun saat dikonfirmasi di Sorong, Kamis, membenarkan bahwa kedua pelaku telah diamankan pada 16 Agustus 2021 berdasarkan Laporan Polisi pada bulan November 2020.

Dia mengatakan bahwa dalam laporan tersebut ada dugaan korupsi anggaran perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DIPA tahun ajaran 2019 yang dianggarkan untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan lelangan profesi atau jasa penunjang pendidikan atau dana insentif tambahan untuk PNS, guru dan honorer.

Menurutnya, total dana yang dianggarkan untuk pembayaran insentif tambahan untuk PNS, guru dan honorer sebesar Rp14 miliar.

Dia mengatakan bahwa dari total sekitar Rp14 miliar tersebut, dalam proses pembayaran terdapat pembayaran fiktif dan sesuai hasil audit BPKP sebesar Rp461.000.000 kerugian negara.

Ia menjelaskan, pembayaran fiktif yang dimaksud yakni bukti penerimaan pembayaran insentif atas nama guru yang tidak ada atau sudah meninggal dunia.

“Kami telah menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp147.000.000 dari sebagian uang kerugian negara tersebut,” ujar Kasat.

Dia menambahkan penyidik telah memeriksa tujuh orang saksi termasuk BPKP dan telah menetapkan kedua pelaku sebagai tersangka.

Perbuatan kedua tersangka sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Sementara itu, Penasehat Hukum AP, Nando Ginuni dan Leonardo Idjie dari Kantor Hukum Fernando M. Ginuni  mengatakan setelah bertemu dengan kliennya AP, ia mendapatkan beberapa bukti di mana kliennya telah melakukan tugas dengan baik, namun selaku PH ia menjunjung asas praduga tidak bersalah.

”Klien saya mengatakan semua proses yang ia buat telah dirinya selesaikan dengan baik, dan dari bukti-bukti yang saya lihat hanya ada kesalahan administrasi saja. Adapun temuan dan lain sebagainya, kami masih menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah,” kata Nando.

Nando mengakui kliennya sudah ditahan sejak hari Senin (16/8), di mana kliennya di panggil oleh pihak kepolisian Polres Sorong Kota untuk ditahan karena surat penetapan telah dikeluarkan.

”Klien saya kondisinya baik-baik saja. Tapi karena  klien saya masih mempunyai tanggungan anak dibawah umur dan anak yang masih kecil, sehingga upaya kami dari kuasa hukum akan mengajukan penangguhan penahanan, mengingat klien kami sangat kooperatif saat dimintai keterangan selama ini,” ujarnya.

Dana ratusan juta yang seharusnya dirasakan tenaga pendidik di Kota Sorong, lenyap tak berbekas. Hal itu membuat sejumlah kepala sekolah di Kota Sorong telah dipanggil dan dimintai oleh pihak kepolisian Polres Sorong Kota.

Dana senilai Rp 11 miliar yang tercatat di Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Pendidikan Kota Sorong, telah dikeluarkan untuk pembayaran tambahan jasa penunjang pendidikan bagi PNS dan honorer. Perinciannya, Rp 2 miliar untuk pembayaran tambahan jasa penunjang bagi PNS dan Rp 9 miliar bagi honorer.

Namun dalam penyalurannya, dana senilai Rp 461 juta dari Rp 11 miliar itu justru raib dan tidak diketahui rimbanya. Dana tersebut diduga lari ke rekening oknum yang memalsukan tanda tangan tenaga pengajar yang telah meninggal dunia, pensiun, dan pindah tugas.

Kadis Pendidikan Kota Sorong, PK, sempat menampik dengan mengatakan tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, mengingat dana tersebut 100 persen telah disalurkan ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Sorong.

“Bukan Dinas Pendidikan yang korupsi, itu kepala sekolah yang potong-potong tenaga-tenaga pengajar punya honor itu. Kami sudah menyalurkan dana bantuan jasa penunjang pendidikan bagi guru-guru honorer secara utuh 100 persen, tapi dari kepala sekolah dan yayasan ke tenaga pengajar ini yang terjadi pemotongan-pemotongan, makanya mungkin mereka melapor ke pihak yang berwajib,” katanya. (PB7)

 

**Berita ini Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 20 Agustus 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: