PON XX Papua Masih Meninggalkan Tunggakan
JAKARTA – Sejumlah perusahaan penyedia barang dan jasa untuk kebutuhan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua 2021 belum mendapat bayaran. Sebagian juga terancam bangkrut lantaran sudah lebih dari tujuh bulan tak mendapat uang yang dijanjikan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Upaya mereka melayangkan surat protes terbuka kepada Presiden Joko Widodo pada Februari lalu tidak membuahkan hasil.
Pengadaan barang dan jasa untuk PON XX Papua diselenggarakan pada September dan Oktober 2021. Di antara puluhan pemenang lelang, ada PT Imari Nourriture Indonesia, perusahaan katering yang berbasis di Tangerang Selatan, Banten.
Direktur PT Imari Widjaya Felix mengatakan perusahaan itu mendapat tiga paket pengadaan makanan dengan nilai proyek Rp 193,7 miliar. Mereka memulai kontrak kerja sama dengan pemerintah pada 13 September tahun lalu. Dalam perjanjian, kontrak kerja PT Imari bakal dibayar oleh Kemenpora dalam dua termin. “Dimulai pembayaran termin pertama sebesar 70 persen di depan begitu makanan terdistribusi,” kata Widjaya Felix.
Persoalan muncul ketika semua pekerjaan sudah PT Imari tuntaskan, tapi pemerintah tak kunjung membayar. Bahkan, pada termin kedua, ketika semua laporan pertanggungjawaban diselesaikan pada Oktober 2021, pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemenpora juga tak membayar. Mereka hanya menjanjikan pelunasan ketika Kementerian Keuangan mencairkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
Proyek lelang penyelenggaraan PON XX Papua dihelat pada Oktober lalu—beberapa pertandingan penyisihan berlangsung sejak September. PT Imari menjadi satu di antara puluhan pemenang proyek untuk mengerjakan sembilan bidang pekerjaan. Tugas PT Imari meliputi penyediaan konsumsi untuk VVIP, VIP, Paspampres, atlet, ofisial, dan semua personel PON XX di Kota Jayapura dengan nilai Rp 131,3 miliar.
Pekerjaan lainnya adalah menyediakan konsumsi untuk acara kirab api, upacara pembukaan dan penutupan, gala dinner, ruang VIP di pertandingan, dan tenaga pendukung, dengan nilai kontrak Rp 56,8 miliar. Adapun tugas ketiga berupa adendum kontrak untuk konsumsi kirab api dan lain sebagainya senilai Rp 5,6 miliar. PT Imari kemudian melibatkan vendor lain.
Sejumlah sumber di perusahaan rekanan dalam proyek tersebut menceritakan bahwa persoalan muncul ketika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit nilai proyek. Satuan makanan seharga Rp 102 ribu per porsi dipangkas menjadi Rp 75 ribu per porsi. “Padahal harga Rp 102 ribu per porsi itu bukan dari kami, melainkan dari PPK dengan persetujuan BPKP,” kata sumber tersebut.
Akibatnya, PT Imari mengalami pengurangan Rp 49 miliar dari total kontrak sebelumnya. Masalah lebih parah ketika PPK Kemenpora tak kunjung membayar meski semua makanan sudah dikirim ke setiap kegiatan PON XX Papua sejak 19 September hingga 22 Oktober 2021.
Pemerintah Provinsi Papua sempat memberikan pinjaman dana talangan senilai Rp 20 persen dari kontrak agar pekerjaan PT Imari dapat berjalan. Perusahaan bakal mengembalikan uang pinjaman itu melalui metode pemotongan pembayaran dari Kemenpora. “Kami juga terpaksa menggunakan dana pinjaman lain sampai semua pekerjaan dan pertanggungjawaban laporannya selesai.”
Karena pembayaran tersendat, PT Imari mengirim surat ke Kemenpora pada 12 dan 18 Januari lalu. Kementerian menyatakan sedang berkoordinasi dengan tim BPKP sebanyak dua kali untuk menganalisis dan mengaudit proyek tersebut. Hasil audit akan menjadi dasar bagi Kementerian untuk pengajuan anggaran tahap II.
Tak kunjung mendapat bayaran, PT Imari mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang ditembuskan kepada Kementerian Keuangan dan Kemenpora pada Februari lalu. “Kami sangat berharap ada arahan dari Bapak Presiden terkait dengan semua permasalahan kami ini,” kata Andika Agung, perwakilan perusahaan dalam suratnya.
Macetnya pembayaran juga dialami perusahaan penyedia jasa teknologi informasi PON XX Papua. “Padahal pembayaran harus dilaksanakan setelah pekerjaan selesai, tapi nyatanya tidak sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan rencana kerja anggaran (RKA),” kata sumber di perusahaan itu.
Dia mengatakan PON XX Papua didanai pemerintah Papua serta dari APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mereka berkewajiban membayar berbagai jenis pekerjaan ke sedikitnya 30 vendor. “Kami sudah dibayarkan, setelah terlambat beberapa bulan. Namun masih ada banyak vendor lain yang belum.”
Saat dimintai konfirmasi, pelaksana tugas Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jonni Mardizal, tak menjelaskan secara rinci persoalan ini. Menurut dia, Kementerian sedang memproses beberapa dokumen terkait dengan pencairan pembayaran kepada perusahaan penyedia barang dan jasa PON XX Papua. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa clear dan sampai kepada vendor. Sekarang on-progress,” kata Jonni.
Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora, Chandra Bhakti, tidak menjawab permintaan konfirmasi. Dia hanya mendengarkan bertanya seputar pembayaran perusahaan penyedia barang dan jasa PON XX Papua. “Saya meminta waktu (menjawab) lusa, ya, karena sedang sibuk,” ujar dia. (TMP)
