Berita Utama

Presiden Berpihak, Ruang Penyalahgunaan Fasilitas Negara Dikhawatirkan Makin Terbuka

JAKARTA — Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak pada Pemilu 2024 dikhawatirkan akan ditafsirkan sebagai restu bagi aparatur negara untuk mengupayakan kemenangan kandidat yang didukung oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Pernyataan itu juga akan semakin membuka ruang penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik dan pemenangan kandidat tertentu dalam Pemilu 2024.

Kekhawatiran itu salah satunya disampaikan Ketua Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani dalam diskusi ”Pemilu Curang: Menyoal Netralitas Presiden hingga Laporan Kemhan ke Bawaslu” yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Menurut Julius, pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan saat berada di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma tidak bisa dimaknai secara biasa saja. Sebab, pernyataan itu disampaikan seusai menyaksikan penyerahan pesawat Super Hercules C-130J yang diikuti sejumlah prajurit TNI. Bukan hanya itu, pernyataan itu juga disampaikan Presiden yang saat itu didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid.

”Kita harus memaknai bahwa Jokowi sebagai kepala negara telah menggunakan power dan kekuasaan untuk mengintervensi lembaga-lembaga negara lain di luar eksekutif,” kata Julius.

Pernyataan Presiden, lanjut Julius, akan semakin membuka ruang penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik dan pemenangan kandidat tertentu dalam Pemilu 2024. Penggunaan fasilitas negara untuk tujuan kepentingan politik dinilai menyalahi prinsip pemilu yang seharusnya dijalankan secara jujur, adil, bebas, dan demokratis.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus segera cuti. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan fasilitas negara bisa dicegah.

”Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014 pernah cuti untuk kampanye Partai Demokrat dan itu diumumkan kepada rakyat sehingga publik ikut mengawasi. Contoh dari SBY itu kita harapkan diikuti Presiden Jokowi,” kata Julius.

Poltak Partogi Nainggolan, peneliti Tata Kelola dan Konflik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menilai pernyataan Jokowi terkait keberpihakan dan kampanye kepada salah satu pasangan calon di Pilpres 2024 sangat berbahaya. Ia juga melihat ada upaya intervensi Jokowi untuk membawa kekuatan militer masuk dalam ranah politik. Jokowi dinilai menggunakan unsur militer untuk memenuhi hasrat politik.

Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, Imparsial mencatat bagaimana situasi kecurangan Pemilu 2024. Sebelum dan selama masa kampanye, praktik dugaan kecurangan pemilu melibatkan aparatur negara terjadi di hampir semua tingkatan. Bentuk tindakan kecurangan itu meliputi dukungan terhadap kontestan, kampanye terselubung, intimidasi, pembatasan kebebasan berekspresi hingga penggunaan fasilitas negara dan anggaran negara.

”Dugaan Kecurangan pemilu itu cenderung meningkat ketika tahapan pemilu mendekati hari pencoblosan. Kami melihat mayoritas kasus dugaan kecurangan itu menguntungkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka,” ujar Ghufron. (kom/sem)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.