Presiden: Hapus Kemiskinan Ekstrem
JAKARTA – Presiden Joko Widodo menargetkan menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024. Seluruh kepala daerah diminta agar terus menekan angka kemiskinan ekstrem di masing-masing wilayah.
Instruksi tersebut disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Bogor, Selasa (17/1/2023) lalu. Jokowi mengungkapkan, saat ini masih ada sebanyak 14 provinsi yang memiliki angka kemiskinan ekstrem di atas rata-rata nasional.
“Saya kira data siapa yang miskin ekstrem ini di daerah sudah ada semua dan sampai di desa sudah punya semuanya. Tolong seluruh kepala daerah cek ini. Dan ada 14 provinsi masih di atas nasional,” kata Jokowi.
Ia mengatakan, target pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2024 harus mencapai nol persen. Sedangkan, pada 2022 jumlah penduduk miskin ekstrem masih sebesar dua persen persen dari total populasi.
“Semuanya sudah ada datanya. Artinya, targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penangananya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan semuanya pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,” kata Jokowi.
Upaya memberantas kemiskinan ekstrem telah dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam Inpres tersebut, setidaknya ada tiga strategi utama untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Strategi kedua adalah dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan, strategi ketiga berupa penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Adapun secara umum, jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data BPS mencapai 26,36 juta orang pada September 2022, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022. Dengan demikian, persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 9,57 persen atau meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022. (ANT)
