Produksi Surut, Impor Beras Jadi Tumpuan
JAKARTA – Beberapa waktu terakhir, Presiden Joko Widodo menghubungi sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan demi mengamankan pasokan beras impor ke Tanah Air. Beberapa pihak yang dikontak Jokowi adalah Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Perdana Menteri Cina Li Qiang.
Komunikasi tersebut dibangun kendati Jokowi mengklaim cadangan beras pemerintah saat ini masih cukup banyak. Ia mengatakan pasokan yang dibicarakan dengan para kepala negara dan kepala pemerintahan itu bukan untuk waktu dekat. “Stok kita sudah banyak. Tapi kita melihat untuk plan tidak sekarang, untuk tahun depan juga, mengantisipasi,” ujar Jokowi di gudang Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) di Kabupaten Bogor, Senin (11/9/2023).
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, Perum Bulog saat ini telah mengamankan pasokan beras sebanyak 1,6 juta ton. Bulog masih memiliki pekerjaan rumah untuk mendatangkan 400 ribu ton beras lagi untuk menuntaskan penugasan impor 2 juta ton beras pada tahun ini.
Jokowi mengatakan sebagian dari 400 ribu ton beras tersebut akan didatangkan dari Kamboja. Sebelumnya, ia menyampaikan rencana Indonesia mengimpor 250 ribu ton beras dari negara tetangga tersebut setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Hun Manet di Istana Negara pada 4 September lalu.
Beras impor menjadi andalan untuk memenuhi gudang Perum Bulog lantaran pemerintah memperkirakan terjadi penurunan produksi gabah dan beras dalam negeri sekitar 5 persen sebagai dampak El Nino. Padahal Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan selama ini pemerintah memprioritaskan mengisi gudang Bulog dengan produk dalam negeri.
“El Nino pada tahun ini menjadi fenomena global yang mempengaruhi produksi pangan,” kata Arief. Kendati demikian, ia mengatakan, lembaganya bersama Bulog akan berupaya memastikan cadangan beras pemerintah cukup hingga tahun depan. Apalagi Indonesia akan menghadapi beberapa momentum penting pada awal 2024, yakni pemilihan umum yang dihelat pada Februari dan Lebaran pada April.
Pemerintah, kata Arief, akan memanfaatkan cadangan pangan itu untuk berbagai langkah intervensi pasokan pangan di masyarakat. Di antaranya melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan. Sejak awal tahun hingga saat ini, Bapanas mencatat total penyaluran bantuan pangan dan SPHP telah mencapai 1,45 juta ton.
Namun gelontoran beras untuk intervensi pasar tersebut hingga saat ini masih belum bisa mengerem kenaikan harga di tingkat konsumen. Hingga kemarin, harga beras medium dan premium kian menjauhi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
Menyitir panel harga Bapanas, harga beras medium rata-rata Rp 12.760 per kilogram di tingkat pedagang eceran. Harga tertinggi ada di Papua sebesar Rp 15.800 per kilogram dan terendah di DKI Jakarta Rp 11.640 per kilogram.
Sementara itu, harga beras premium rata-rata Rp 14.390 per kilogram di tingkat pedagang eceran. Harga beras premium tertinggi terdapat di Kalimantan Selatan dengan Rp 18.120 per kilogram. Sedangkan harga terendah terdapat di Sulawesi Selatan, Rp 13.060 per kilogram.
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri, mengatakan, hal itu menunjukkan pasokan beras belum melimpah di pasar. Ia mengatakan pengendalian harga hanya bisa dilakukan dengan mengguyur banyak stok pemerintah ke pasar. “Faktor dominan dalam menurunkan harga pangan adalah barang harus banyak di pasar,” ujarnya.
Kesulitan Temukan Beras Bulog di Pasar
Sekretaris Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Mujiburrohman, pekan lalu membenarkan bahwa para pedagang masih sulit menemukan pasokan beras Bulog di pasar, kendati perusahaan pelat merah tersebut telah menguasai banyak stok beras impor.
Begitu pula dengan Amran, pedagang beras di Bogor. Menurut dia, bukan hanya beras dari penggilingan dan pemasok swasta, beras dari Bulog juga sulit didapatkan. Jika ada beras Bulog, dia bisa melayani kebutuhan warga untuk beras dengan harga di bawah Rp 12 ribu. Akibat pasokan yang kurang di tengah banyaknya permintaan, harga beras pun terus naik.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso optimistis harga beras medium bakal turun setelah bantuan sosial beras digelontorkan. Ia memperkirakan harga beras bisa turun menjadi Rp 11 ribu per kilogram. Pemerintah juga telah mengintervensi pasar melalui program SPHP.
Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Ayip Said Abdullah, sangsi kedua langkah tersebut bisa membuahkan hasil. Ia mengatakan, dalam kondisi normal, dua program intervensi pemerintah itu memang dapat mempengaruhi psikologi pasar sehingga harga bisa ditekan. Namun situasi saat ini agak berbeda.
“Psikologi pasar saat ini juga dibentuk oleh isu El Nino dan produksi yang kurang sehingga dampak bantuan pangan tidak sekuat pada kondisi lain,” ujarnya.
Langkah ini, menurut Said, bisa berdampak apabila secara simultan dilakukan operasi pasar di berbagai wilayah yang mengalami persoalan stok. Masalahnya, ia mengatakan, program itu tidak akan maksimal jika cadangan beras Bulog tak cukup tersedia. “Apalagi saat ini Bulog sudah sangat sulit menyerap gabah atau beras petani karena harganya nyaris dua kali HPP (harga pembelian pemerintah).”
Di sisi lain, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, juga mengingatkan akan semakin banyak negara yang memprioritaskan stok berasnya untuk kebutuhan dalam negeri, seperti India, Thailand, dan Vietnam. Hal tersebut akan membuat Indonesia kesulitan mencari sumber impor beras.
Pada Juli lalu, India, yang merupakan eksportir beras terbesar, menghentikan ekspor beras, kecuali varian basmati yang tergolong kelas premium. Akibatnya, harga beras di pasar global pun meningkat lantaran berkurangnya stok. Menurut Indeks Harga Pangan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) pada Jumat, 8 September lalu, harga beras melonjak sebesar 9,8 persen pada Agustus, yang merupakan harga tertinggi dalam 15 tahun dibanding pada bulan sebelumnya. Selain dipicu oleh larangan ekspor beras yang diberlakukan India sejak Juli, kenaikan tersebut diperparah oleh jeda musiman dalam produksi beras di belahan bumi utara.
Josua mengatakan kenaikan harga beras dunia akan berdampak pada Indonesia. Dengan kondisi tersebut, ia khawatir Indonesia tidak bisa segera mengimpor beras karena pasokan global yang berkurang, sementara stok beras nasional semakin berkurang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri. “Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap inflasi,” kata dia. (TEM)
