Protes Provinsi Baru dari Papua

JAYAPURA – DPR resmi mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) tentang daerah otonom baru di Papua, Kamis (30/6/2022). Keputusan itu menuai aksi protes dan ancaman dari masyarakat setempat.

Pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang bersama ribuan warga sipil kompak menolak bergabung dengan Provinsi Papua Pegunungan, salah satu provinsi baru tersebut.

Ribuan orang berkumpul di lapangan di Distrik Oksibil, pusat pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang. Para pedemo membentangkan poster protes dan penolakan terhadap rencana pemekaran wilayah yang dinilai memaksa penduduk Papua itu. Aksi demonstrasi dipimpin Ketua Harian Dewan Adat Pegunungan Bintang, Demianus Uropmabin, dan diikuti pelaksana tugas Sekretaris Daerah Pegunungan Bintang, Alysius Giyai, bersama para perangkat daerah setempat.

Demianus menolak jika Kabupaten Pegunungan Bintang masuk bagian dari provinsi baru. Dia menghendaki kabupaten yang terdiri atas 34 distrik dan 277 kampung itu tetap bergabung dengan Provinsi Papua. “Kami tidak mau bergabung dengan Provinsi Pegunungan Papua karena selama ini semua ketergantungan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan kami lebih condong ke Jayapura, bukan ke Wamena,” ujar tetua adat itu.

Demianus mengatakan Pegunungan Bintang selama ini tidak pernah dilibatkan dalam rencana pembentukan kabupaten induk di Papua oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sejak beberapa tahun lalu. Mereka menilai pemekaran provinsi Pegunungan Tengah dikhawatirkan bakal menambah diskriminasi terhadap warga Pegunungan Bintang.

Demianus mengancam bakal memboyong seluruh masyarakatnya bergabung dengan negara Papua Nugini jika pemerintah terus memaksa memasukkan Kabupaten Pegunungan Bintang ke provinsi baru.

Di Timika, puluhan warga melakukan aksi demo damai menuntut DPR RI mengesahkan Timika di Kabupaten Mimika menjadi Ibukota Provinsi Papua Tengah.

“Ibukota harus di Timika. Ini perjuangan panjang, kita sudah nantikan. Sudah 20 tahun. Jadi harga mati di Timika,” orasi Agustinus Anggaibak, koordinator aksi di halaman gedung DPRD, Kamis (30/6/2022).

DPR juga menyepakati ibu kota tiga provinsi baru tersebut. Ketiga ibu kota itu adalah Kabupaten Merauke untuk Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Nabire untuk Papua Tengah, serta Kabupaten Jayawijaya untuk Papua Pegunungan. (TEM/SP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: