Berita UtamaInforial

Proyek Talud Pengaman Pantai Tanah Rubuh Rusak Berat

  • Kejati jadwalkan pemanggilan kontraktor

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Penyidik pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat telah menjadwalkan panggilan terhadap kontraktor pembangunan proyek pengaman pantai di sepanjang Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari hingga Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel).

Panggilan guna kepentingan wawancara diberikan penyidik lantaran pembangunan pengaman pantai tersebut, banyak yang ditemukan rusak. Padahal, anggaran pemeliharaan seharusnya juga masuk dalam dokumen kontrak. Rusaknya pembangunan pengaman itu pun, baru diketahui oleh penyidik saat melakukan inspeksi dilokasi, atas aduan masyarakat.

“Jadi ada aduan masyarakat kepada kami (Kejati), dan saya bersama jajaran Intelijen langsung melakukan peninjauan ke sejumlah titik proyek. Ternyata, konstruksi talud di sepanjang pantai Distrik Tanah Rubuh hingga Oransbari sangat memprihatinkan,” kata Kepala Kejati Papua Barat Wilhelmus Lingitubun kepada Papua Barat News di Manokwari, Rabu (3/2/2021).

Lingitubun memastikan, bahwa panggilan terkait penyelidikan segera dijalankan dan bila memenuhi unsur, maka pekerjaan itu akan ditingkatkan ke penyidikan. Namun sementara ini, panggilan yang dilakukan masih sebatas wawancara perihal pembangunan dan pemeliharaan talud pengaman pantai.

Senada, Asisten Intelijen Kejati Papua Barat Rudy Hartono menegaskan, bahwa pihaknya telah memberikan atensi khusus kepada pihak kontraktor untuk segera memperbaiki tiap kerusakan yang terjadi pada sejumlah lokasi.

“Apapun alasannya tetap harus diperbaiki, karena setiap proyek pembangunan itu ada anggaran pemeliharaannya. Jadi tidak ada alasan. Intinya, perbaiki. Kami sudah berikan atensi khusus dan langsung. Perbaiki,” kata Rudy .

Disisi lain, Ia mengapresiasi partisipasi masyarakat di wilayah Manokwari dan Mansel yang ternyata proaktif peduli terhadap pembangunan daerah, dengan melaporkan atau mengadukan sejumlah proyek infrastruktur yang ditemukan rusak.

“Semua ini atas pengaduan masyarakat. Mereka mulai peka melihat kejanggalan yang terjadi di lapangan. Itu terbukti, setelah kami tinjau langsung, kondisi talud pengaman pantai di Tanah Rubuh ternyata bukan saja rusak, tetapi sudah tidak layak,” kata Rudy.

Terpisah, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Barat Mauluddin Said Latar menjelaskan, bahwa terdapat dua proyek pembangunan di lokasi abrasi Kampung Wedoni Distrik Tanah Rubuh, salah satunya ialah yang dikerjakan oleh Satuan Kerja (Satker) Pelansanaan Jaringan Air Papua Barat.

Satker tersebut, lanjut Mauluddin, mengerjakan pembangunan proyek pengaman pantai dan juga pengaman badan jalan atau talud, dan selama ini selalu diperbaiki karena masih dalam masa pemeliharaan. Akan tetapi, pemeliharaan proyek pembangunan adalah merupakan tanggung jawab dari penyedia jasa.

“Untuk proyek itu selalu diperbaiki jika ada kerusakan, tetapi hanya yang masuk bagian kami, itu karena masih masa pemeliharaan. Selain daripada itu, perlu untuk diketahui juga, bahwa sebenarnya, masa pemeliharaan itu merupakan tanggung jawab dari penyedia jasa,” kata Mauluddin.

Sebagai informasi, proyek pembangunan konstruksi talud pengaman pantai Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari, bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 dibawah Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Papua Barat, Kementerian PUPR dengan pagu anggaran sebesar Rp23,9 miliar.

Dalam lelang proyek pekerjaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dari 122 perusahaan peserta lelang, PT. Dyan Nugraha Saotanre yang beralamat di Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel) memenangi lelang tender proyek dengan penawaran terendah, yakni Rp19.600 miliar. (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 4 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.