Berita UtamaInforial

PSU Demi Mewujudkan Pilkada Bersih dan Bermartabat

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manokwari Syors A Prawar mengatakan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang direkomendasikan pihaknya melalui Panwas Distrik Manokwari Barat terhadap 16 TPS merupakan upaya mewujudkan Pilkada yang bersih dan bermartabat.

“Banyak laporan dan temuan adanya pelanggaran di TPS,” ujarnya kepada awak media didampingi Ketua Panwas Distrik Manokwari Barat Samsudin Renuat, Jumat (11/12/2020).

Menurut Syors, rekomendasi pelaksanaan PSU itu diberikan sebagai bentuk sanksi administrasi atas kesalahan prosedur dalam proses pencoblosan dan perhitungan suara di sejumlah TPS. Kesalahan prosedur tersebut melingkupi massa pemilih yang hanya menunjukkan C-Pemberitahuan tanpa dibuktikan dengan KTP, pengerahan massa untuk melakukan pencoblosan di TPS tertentu, serta adanya oknum warga yang melakukan pencoblosan berulang-ulang kali.

“Padahal sudah kita tekankan bahwa C-Pemberitahuan bukan tiket untuk masuk ke TPS, karena yang menjadi tiket masuk adalah KTP sesuai nama yang tercantum di DPT,” kata Syors.

Selain itu, menurut dia, ada bentuk pelanggaran lain berupa pergeseran titik koordinat atau perubahan lokasi TPS yang dilakukan oleh pihak penyelenggara di lapangan. Hal tersebut menyulitkan pihaknya dalam menemukan lokasi untuk melakukan pengawasan. Bahkan ada pendistribusian logistik Pilkada yang tertukar dan faktanya telah dilakukan pencoblosan. “Ada apa di balik semua ini?” tanya Syors.

Dia mengutarakan, selain pemberian sanksi administrasi, Bawaslu juga melakukan upaya penindakan lain yaitu sanksi pidana kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Hal itu dilakukan karena ada oknum penyelenggara di TPS yang tidak memberikan bukti C-1 kepada Pengawas di TPS.

“Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 193 yang menyatakan setiap Saksi dan PTPS wajib diberikan salinan berita acara,” tutur Syors.

Dia menegaskan, tindakan yang diambil pihaknya dalam memberikan rekomendasi pelaksanaan PSU bukanlah untuk mencari-cari kesalahan pihak tertentu. Akan tetapi demi penegakkan aturan yang sudah mengatur tentang tugas pengawasan yang diembankan negara kepada Bawaslu serta Satuan Kerja (Satker) yang ada di bawahnya.

“Bagaimana pun aturan harus ditegakkan agar kualitas demokrasi kita menjadi lebih baik,” kata dia.

“Kita semua berharap Pilkada Manokwari menjadi lebih baik ke depan,” katanya lagi.

Dugaan Politik Uang

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy mendesak aparat yang tergabung dalam Gakkumdu dan Bawaslu menelusuri indikasi praktik tindak pidana pemilu melalui politik uang (money politik) pada Pilkada Manokwari.

“Sesuai informasi yang kami terima, diduga ada seorang ibu (istri salah satu kandidat) melakukan pemberian dan pembagian uang kepada sejumlah orang yang diduga adalah tenaga teknis Pilkada tingkat TPS di Manokwari. Itu harus ditelusuri kebenarannya,” kata Warinussy di Manokwari, Sabtu (12/12/2020).

Menurut Warinussy, dengan fakta dugaan demikian, maka tentu ada bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Gakkumdu dapat memproses laporan tersebut, hingga menyeret pelaku ke ranah pengadilan.

Dijelaskannya, contoh kasus yang pernah diraih oleh Gakkumdu Manokwari, yaitu saat menyeret tiga anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Distrik Manokwari Barat hingga divonis bersalah melakukan tindak pidana Pilkada sebelumnya. Bahkan, lanjut Warinussy, di Biak Provinsi Papua, Gakkumdu berhasil menyeret Sekretaris KPU Kabupaten Supiori.

“Prinsip hukum ditegakkan, Fiat Justitia Ruat Coelum harus dijalankan oleh aparat penegak hukum agar rakyat di tanah Papua percaya bahwa hukum tidak pandang bulu,” ujar Warinussy.

“Ini tantangan buat Gakkumdu, terutama Kejaksaan Tinggi Papua Barat diputaran Pilkada pertamanya,” katanya lagi.

Terpisah, Daud Indouw, tokoh masyarakat Arfak menegaskan kepada Bawaslu dan Gakkumdu agar setiap pelanggaran yang diadukan berdasarkan bukti dan fakta dilapangan ditindak lanjuti, agar masyarakat tak berspekulasi tentang adanya permainan dalam Pilkada.

“Baiknya ditelusuri, kalau memang ada temuan berdasarkan bukti dan saksi yang kuat, maka Bawaslu ataupun Gakumdu jangan ragu-ragu memutuskan, tegakan sesuai amanat Undang-undang tentang Tindak Pidana Pemilu,” katanya. (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 14 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.