Berita UtamaInforial

Puluhan Warga Gelar Aksi Damai Tolak Otsus

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Puluhan warga Manokwari yang tergabung dalam The West Papua National Authority (WPNA), Rabu (30/9/2020), menggelar aksi damai menolak Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Manokwari.

Koordinator Aksi, Markus Yenu dalam orasinya mengatakan, kebijakan Otsus di tanah Papua yang sudah berlangsung selama dua dekade ini tidak mampu menjawab kebutuhan dasar dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Papua dan Papua Barat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

“Kebijakn Otsus hanya dimanfaatkan oleh sekelompok elit tertentu untuk kepentingan mereka,” ujarnya.

Dalam orasinya Yenu menegaskan, masyarakat Papua dan Papua Barat sebagai pihak yang dikorbankan oleh ideologi kelompok tertentu dalam menghadirkan UU Otsus, karena itu mereka menolak proyek besar itu dilanjutkan.

“Kami menganggap Otsus gagal karena tidak berpihak kepada kepentingan kami sebagai OAP. Kami masih menjadi orang asing di tanah kami sendiri,” ungkapnya.

Pantauan Papua Barat News, aksi turun jalan yang semula direncanakan akan bergerak menuju kantor MRPB itu dihadang oleh aparat gabungan TNI/POLRI. Para pendemo hanya diberi waktu kurang lebih 30 menit untuk berorasi dan tidak bergerak dari titik kumpul awal yakni di samping Swiss-belhotel Manokwari. Setelah itu mereka membubarkan diri dengan tertib.

Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Wijaya yang ditemui setelah aksi damai itu mengatakan, penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh puluhan warga itu tidak mendapatkan ijin dari kepolisian. Hal itu dikarenakan aksi damai itu berpotensi mengumpulkan massa dalam jumlah besar, padahal saat ini merupakan masa pandemi Covid-19.

“Masa ini berencana melakukan long march ke kantor MRPB namun kita hadang karena melanggar protokol Covid-19,” ujarnya.

Dia menuturkan, selama pandemi Covid-19 masih menunjukkan grafik yang tinggi dalam penyebarannya, pihak kepolisian tidak memberikan ijin kepada kelompok manapun untuk melakukan aksi massa. Apalagi jumlah massa yang melebihi ketentuan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah.

“Ini kami lakukan karena kasus covid-19 di Manokwari semakin tinggi akhir-akhir ini,” terang Kapolres.

Dijelaskannya, setelah melakukan upaya mediasi dengan penanggung jawab aksi, pihak kepolisian kemudian memberikan waktu selama 30 menit untuk menyampaikan aspirasi di titik kumpul yaitu lorong di samping Swiss-belhotel Manokwari.

“Karena kami sudah sepakat untuk memberikan waktu setengah jam kepada mereka untuk menyampaikan aspirasinya,” ujarnya.

Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Manokwari, Henri Sembiring berharap semua aktivitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19 harus memperhatikan disiplin protokol kesehatan.

“Demo boleh tapi harap memperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak minimal 1 meter dan semua peserta demo wajib memakai masker dan handsanitizer atau cuci tangan pakai sabun,” kata Sembiring menanggapi aksi demo puluhan warga itu.

Hendri juga menambahkan ketua tim aksi demo atau koordinator lapangan aksi wajib mengukur suhu tubuh. Suhu tubuh harus di bawah 37.5° Celsius.

“Demo adalah hak azasi namun protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Kita semua tidak ingin muncul klaster baru yang berasal dari aksi demo damai itu,” kata dia. (PB25)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 1 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.