Berita Utama

Puspom Mulai Periksa Dua Pegawai Basarnas

JAKARTA – Pusat Polisi Militer (Puspom) Tentara Nasional Indonesia mulai memeriksa saksi-saksi kasus dugaan suap terhadap Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto dalam dua hari terakhir.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda Julius Widjojono, menyebutkan Puspom TNI sudah memeriksa dua pegawai Basarnas sebagai saksi sejak Minggu lalu.

“Dimungkinkan akan ada pemeriksaan saksi tambahan dari pegawai Basarnas,” kata Julius, Senin (7/8/2023).

Sebelum memeriksa kedua saksi, tim Puspom TNI bersama penyidik KPK menggeledah kantor Basarnas di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu. Dalam penggeledahan itu, mereka menyita barang bukti berupa transaksi pencairan cek, dokumen pengadaan barang, dan rekaman kamera pengawas atau CCTV.

Penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan TNI yang menetapkan Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam pengadaan barang di Basarnas. Henri menjabat Kepala Basarnas periode 2021-2022, sedangkan Afri Budi sebagai Koordinator Administrasi Kepala Basarnas.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, berpendapat, kerja sama antara KPK dan Puspom TNI dalam penggeledahan itu sia-sia. Sebab, kedua lembaga pada akhirnya melakukan prosedur berdasarkan aturan masing-masing.

“Kalau tidak di bawah satu kendali, tidak satu substansi, tidak satu timeline, maka tidak terjadi koneksi,” kata Julius.

Menurut Julius, KPK seharusnya mengendalikan penyidikan kasus dugaan suap tersebut agar tidak terjadi disparitas perlakuan terhadap tersangka. Ia khawatir pemisahan itu akan mengakibatkan bobot tuntutan terhadap terdakwa nantinya berbeda-beda. “Nanti ada yang tuntutannya lemah, ada yang tinggi,” kata dia.

Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, mendorong KPK dan Puspom TNI membentuk tim koneksitas dalam menyidik kasus dugaan suap pejabat Basarnas ini. Keberadaan tim koneksitas akan menghindari perbedaan perlakuan terhadap para tersangka, baik dari unsur sipil maupun militer.

”Meski sudah proses penyidikan, belum terlambat untuk segera membuatnya,” kata Zaenur.

Menurut Zaenur, dengan adanya tim koneksitas, KPK dapat mengendalikan dan memimpin penyidikan. Lalu tim koneksitas yang akan mengarahkan para tersangka untuk diadili di peradilan umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Korupsi Basarnas ini merugikan kepentingan umum, bukan kepentingan militer. Jadi, bukan diadili di peradilan militer,” kata Zaenur.

Ia menilai peradilan umum lebih menjamin akuntabilitas karena publik bisa melihat dan mengikuti proses persidangan di pengadilan. Berbeda dengan peradilan militer yang cenderung tidak transparan. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.