Berita Utama

Puspom TNI Diminta Memberikan Sanksi Etik

JAKARTA – Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, meminta Puspom TNI menindak tegas Dedi dan puluhan tentara yang menggeruduk kantor Polrestabes Medan, tiga hari lalu. Gufron menilai tindakan mereka merupakan bentuk intervensi hukum terhadap kewenangan Polri.

Di samping diduga melanggar kode etik, kata Gufron, Dedi dan puluhan tentara itu berpotensi melanggar pidana. “Penegakan hukum juga harus menjangkau atasan mereka yang diduga mengetahui dan bahkan memerintahkan tindakan tersebut,” kata Gufron.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan, Irvan Saputra, mengkritik kedatangan Dedi yang meminta penangguhan penahanan seorang tersangka. “Tidak ada kewenangan Mayor Dedi meminta penangguhan tersangka,” kata Irvan.

Irvan juga heran jika Dedi menjadi penasihat hukum Ahmad Rosyid, yang seorang sipil. “Tersangka ini sipil, bagaimana bisa memiliki pengacara dari anggota TNI? Ini enggak masuk akal,” kata dia.

Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, sependapat dengan Irvan. Hendardi mengatakan bentuk intimidasi prajurit TNI dalam urusan kejahatan sipil ini sudah berulang kali terjadi. Selain insiden di Polrestabes Medan, Hendardi mencontohkan kedatangan beberapa pejabat Puspom TNI ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, dua pekan lalu.

Pejabat Puspom TNI itu menyatakan keberatan atas status tersangka Marsekal Madya Henri Alfiandi, Kepala Basarnas 2021-2023, serta Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto, anak buah Henri di Basarnas, dalam kasus dugaan suap. Penetapan tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Afri Budi dan sejumlah warga sipil. Tapi kini Puspom TNI sudah menangani perkara kedua perwira TNI tersebut.

“Pola penyelesaian semacam ini sudah berulang dalam beberapa kasus dengan konstruksi yang sama seperti di Kupang dan Jeneponto pada April lalu. Semuanya berakhir dengan pernyataan bersama antara perwakilan TNI dan Polri,” kata Hendardi.

Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan insiden kedatangan Dedi Hasibuan dan puluhan prajurit TNI ke Polrestabes Medan itu melanggar disiplin militer dan Undang-Undang TNI. Sesuai dengan UU TNI, TNI merupakan alat pertahanan negara, bukan aparat penegak hukum. “Sehingga TNI tidak bisa memaksakan dan mengintervensi. Apalagi mengintimidasi proses penegakan hukum,” kata Al Araf.

Menurut Araf, intimidasi berulang itu terjadi karena perajurit TNI merasa superior dan adanya semangat korps yang salah kaprah. “Penyebab lainnya adalah tidak ada penghukuman terhadap oknum anggota TNI yang terlibat dalam kasus-kasus serupa. Akhirnya mereka mendapatkan impunitas sehingga tidak ada jera,” katanya.

Rico Siagian mengatakan Pangdam I Bukit Barisan, Mayor Jenderal Achmad Daniel Chardin, sudah meminta agar kasus Dedi diusut. “Pak Pangdam menyatakan agar selesaikan masalah sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Rico.

Menurut Rico, saat ini Staf Intelijen Kodam I Bukit Barisan tengah memeriksa Dedi dan puluhan prajurit TNI lainnya. “Mereka kami mintai keterangan,” katanya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.