Berita Utama

Ramai-ramai Mengkritik KPU

JAKARTA – Koalisi masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melayangkan somasi ke KPU. Somasi dikirim pada Jumat, 19 Mei lalu. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, mengatakan lembaganya meminta KPU memberikan akses Silon secara optimal kepada Bawaslu. Bawaslu memerlukan akses itu untuk mengawasi pencalonan.

Dia juga menjelaskan, pembukaan akses data Silon dibutuhkan untuk memastikan jumlah keterwakilan perempuan memenuhi syarat minimal 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil). Menurut Khoirunnisa, KPU mengklaim keterwakilan perempuan sudah lebih dari 30 persen, tapi tak pernah dibuka datanya. “Maka, kami dorong dengan somasi agar data itu dibuka,” ujar Khoirunnisa, Selasa (23/5/2023)

Koalisi juga mendesak KPU membuat Silon bisa diakses oleh publik. Dia menegaskan, masyarakat perlu mengetahui, mempelajari, dan membandingkan bakal calon yang akan berlaga dalam pemilu. Tanpa keterbukaan informasi itu, kata dia, penyelenggaraan pemilu berkualitas bisa sulit diwujudkan.

Beberapa data, seperti alamat dan tempat lahir bakal calon, kata Khoirunnis, bisa dirahasiakan. “Itu hal teknis. Tapi hal yang terpenting, publik bisa melihat nama bakal calon anggota legislatif ada di dapil mana dan nomor urut berapa,” ujarnya.

Khoirunnisa membandingkan Pemilu 2014 dan 2019 yang tidak menutup akses publik untuk melihat data bakal calon anggota legislatif. Dia menilai KPU pada pelaksanaan Pemilu 2024 sepertinya salah memaknai data karena mengira data itu rahasia. “Data yang dibuka justru memudahkan publik melihat dan mengakses partai peserta pemilu untuk memilih calon terbaik,” ujarnya.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan KPU saat ini dinilai tak memiliki keterbukaan atas akses data. Dia mencontohkan, KPU tidak terbuka saat tahapan verifikasi tiga partai politik pada Desember 2022. Kala itu, menurut Lucius, ada dugaan perubahan tiga partai yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) kemudian dinyatakan memenuhi syarat (MS). “Dalam konteks itu saja, Bawaslu tidak diberikan akses data,” ujar Lucius.

Dia menduga ada hubungan tidak harmonis antara KPU dan Bawaslu. KPU tampaknya membatasi Bawaslu mengawasi data. “Seperti ada kompetisi. Padahal sama-sama penyelenggara pemilu, hanya beda fungsi,” ucap Lucius.

KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah semestinya memberikan akses keterbukaan informasi publik. Keterbukaan bisa mendorong pemilih dan calon yang berkualitas. Peserta pemilu bisa dengan mudah memilih para calonnya secara mandiri. Keterbukaan akses juga akan meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu. “Seharusnya KPU memahami itu sehingga kualitas demokrasi bisa berkualitas,” ujar Lucius.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita, mengatakan akses Silon perlu secara optimal diberikan untuk memastikan implementasi komitmen partai politik mengusung para calon anggota legislatif. “Kami ingin memantau komitmen partai politik dalam mengusung kelompok perempuan, generasi muda, dan kelompok rentan para penyandang disabilitas dan masyarakat adat sebagai bakal calon anggota DPR,” ujar Nurlia. (TEM/ANT)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.