Berita UtamaInforial

RAPBD 2021 Fokus Penanggulangan Covid-19

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Barat 2021 fokus kepada percepatan penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, setelah 2020 terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Sekda Papua Barat, Nathaniel D. Mandacan mengatakan, usulan anggaran percepatan penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi masuk dalam usulan APBD Induk Tahun 2021.  Menurutnya, percepatan penanggulangan Covid-19 merupakan hajatan negara sehingga dimasukan dalam usulan anggaran daerah 2021.

“Anggaran untuk penanggulangan Covid-19 itu harus masuk sesuai instruksi pemerintah pusat. Anggaran ini menyasar pada dua hal, yaitu percepatan penanganan kasus dan pemulihan ekonomi melalui jaring pengaman sosial,” ujarnya kepada Papua Barat News di Manokwari, Senin (23/11/2020).

Sekda menyebutkan, selain penangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, sektor pendidikan juga masuk prioritas usulan anggaran dalam RAPBD 2021, yang akan diserahkan kepada DPR Papua Barat akhir November ini.

“Anggaran untuk sektor pendidikan ini dipakai untuk penyiapkan fasilitas protokol kesehatan seperti penyediaan masker, tempat cuci tangan dan hand sanitaizer di semua sekolah yang menjadi tanggung jawab provinsi,” terangnya.

Dimasukannya sektor pendidikan sebagai prioritas usulan anggaran, menurut Sekda, sejalan dengan rencana pemerintah melaksanakan pembukaan sekolah tatap muka pada awal 2021.

Dia lalu meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat segera merespon rencana pembukaan sekolah tatap muka pada awal 2021 tersebut. Kerjasama dan koordinasi dua dinas teknis itu akan mendukung pelaksanaan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)  tatap muka di sekolah-sekolah yang ada di daerah ini.

“Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan harus segera berkoordinasi menyiapkan segala hal teknis terkait pembukaan sekolah tatap muka pada awal tahun depan,” ujarnya.

Disiplin protokol kesehatan jadi kunci

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penanganan Covid-19 menjadi salah satu kunci utama agar perekonomian mulai pulih dan bisa kembali tumbuh pada kisaran 5 persen pada 2021. Pemerintah pun telah memiliki strategi untuk memulihkan perekonomian.

“Faktor yang bisa memulihkan antara lain penanganan Covid-19 yang sudah dilakukan tahun ini dan berlanjut di tahun depan dengan protokol kesehatan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers usai menghadiri KTT G20, dikutip Kontan.id, Minggu (22/11/2020).  .

Ia memastikan, disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan bisa memulihkan kembali kegiatan ekonomi maupun sosial yang selama ini terhambat seiring dengan adanya pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah terdampak. Selain itu, faktor pemulihan lainnya adalah ketersediaan vaksin yang saat ini sedang diupayakan Indonesia bersama dengan institusi internasional lainnya, yang bisa memberikan optimisme terhadap membaiknya kinerja ekonomi di 2021.

“Timeline dari penemuan vaksin ini bisa mengurangi ketidakpastian, terutama tahun ini dan tahun depan. Ini bisa mempengaruhi swing pemulihan ekonomi kita. Kalau kita bisa mendapatkan vaksin dan melakukan vaksinasi cukup luas, kita bisa akselerasi pemulihan ekonomi,” katanya.

Dia mengatakan, tanpa vaksin, pandemi akan terus berlanjut dan menekan perekonomian. Oleh sebab itu, akses mendapatkan vaksin corona menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun ini yang diselenggarakan secara virtual oleh Arab Saudi, Sabtu dan Minggu (21-22 November 2020).

“Akses vaksin corona menjadi penting, karena tidak akan ada pemulihan ekonomi di seluruh dunia sampai seluruh negara mendapatkan akses vaksin corona tersebut,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, dalam pertemuan antar menteri keuangan negara-negara G20 tersebut, diakui bahwa pandemi telah memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian setiap negara. Sehingga diperlukan upaya bersama untuk penanganan Covid-19 agar ekonomi kembali pulih.

“Covid-19 telah menyebabkan dampak yang sangat-sangat luar biasa di berbagai negara. Oleh karena itu, semua negara melakukan kebijakan bersama-sama untuk menangani Covid-19 dan mengendalikan perekonomian agar pulih kembali,” terangnya. (PB22/PB1)

**Berita ini telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Selasa 24 November 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.