Berita Utama

Ratusan Massa kembali Kepung Kantor Gubernur

MANOKWARI, PB News – Ratusan massa kembali mengepung kantor Gubernur Papua Barat yang berada di Arfai Puncak, Distrik Manokwari Selatan, Senin (9/4).

Pantauan Koran ini, massa yang datang sejak pukul 10.00 Waktu Papua (WP), terus berdatangan dan memadati areal sekitar kantor Gubernur.

Informasi yang dihimpun, ratusan massa ini terdiri dari mahasiswa dan masyarakat yang hendak mempertanyakan kejelasan realisasi proposal bantuan dana pendidikan yang sudah mereka ajukan pada tahun 2017 silam.

Ketty Matapum salah satu mahasiswa yang ditemui Koran ini mengatakan, kedatangan ratusan mahasiswa ini hanya ingin menuntut kejelasan terkait realisasi program bantuan yang dikeluarkan Pemprov Papua Barat.

“Kami ini gabungan mahasiswa menuntut hak kita dari tahun lalu melalui proposal program bantuan dari pemerintah melalui Biro Umum dan BPKAD Papua Barat. Dijanji dari Maret sampai April 2018 sekarang tidak dibayar juga. Ini kan program dari pemerintah sendiri, tapi tidak juga ada kejelasan yang baik,” ungkap Ketty.

Senada, ibu Ester Puarada yang datang dari Kabupaten Kaimana juga mempertanyakan kejelasan permohoan bantuan tersebut. Tak hanya itu, ia menuturkan, semestinya gubernur dan wakil gubernur Papua Barat berada di tempat mendengar langsung aspirasi massa.

“Kita berharap agar pemerintah harus ada di tempat, karena kemarin semestinya tidak harus terjadi kekacauan kalau Pak Gub dan Pak Wagub  ada di tempat, supaya bisa menjawab aspirasi masyarakat yang datang dari berbagai daerah kabupaten/kota,” ujarnya.

Tak hanya itu, bahkan Ester menyebutkan, jika bantuan ini tak kunjung dicairkan alias ditunda-tunda, sebaiknya otsus dikembalikan ke pemerintah pusat.

Dia menuturkan, sejauh ini masyarakat dan mahasiswa sangat kecewa lantaran datang dari jauh, hanya pulang-pergi mempertanyakan realisasi bantuan yang tak kunjung mendapat kejelasan.

“Belum lagi biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, apalagi masyarakat yang datang dari jauh, belum lagi biaya makan dan penginapan serta transportasi, tapi tidak bawa pulang apa-apa,” imbuhnya.

Sementara itu,  Kasat Sabhara Polres Manokwari, Iptu Siswanto yang menemui massa memberikan coba arahan dan penjelasan untuk tidak melakukan tindakan anarkis dan pengrusakan yang pada akhirnya berujung pada tindak pidana.

“Bapak-ibu dan adik-adik semua, karena bapak Gubernur dan Wakil Gubernur ada kunjungan kerja di luar daerah. Bapak ibu semua bisa kembali hari Kamis, karena hari itu, waktu yang tepat untuk pelayanan masyarakat dan supaya bisa mendengar jawaban lansung dari bapak Gubernur,” ujar Siswanto kepada ratusan massa.

Mendengar arahan tersebut, massa pun berangsur membubarkan diri dan menyatakan akan kembali menagih janji tersebut, meski di antaranya ada yang mengeluarkan kalimat kekecewaan.

Meski demikian, area sekitar kantor Gubernur Papua Barat, masih dijaga ketat puluhan aparat kepolisan. Sebelumnya, Pemprov Papua Barat dengan tegas menyatakan akan memberhentikan semua program bantuan langsung.

Pernyataan ini disampaikan Sekda Papua Barat, Nataniel D. Mandacan menanggapi aksi anarkis yang dilakukan sejumlah oknum mahasiswa akhir pekan lalu. Dia mengatakan, Pemrov Papua Barat selama ini sudah berupaya menerapkan keberpihakan kepada generasi atau mahasiswa Papua, dengan mengeluarkan kebijakan khusus melalui program bantuan langsung pendidikan.

Sayangnya, ujar Nataniel, tidak sedikit oknum mahasiswa yang menyalahgunakan program ini dengan menggunakan dana yang diperoleh bukan pada tempatnya. Sesuai dengan kebijakan Pemprov Papua Barat, kata Nataniel,  dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, bahwa penggunaan dana otsus akan dibagi 90 persen ke kabupaten/kota dan 10 persen untuk provinsi.

“Jadi mulai tahun 2018 ini, untuk anggaran 2019, semua bantuan langsung sudah dihentikan. Artinya mulai tahun ini dan tahun depan (2019) kita sudah tidak melayani orang perorang karena tidak dianggarkan lagi di provinsi, yang eksekusi adalah kabupaten/kota,” ucapnya.

Untuk itu, Nataniel menegakskan pada jajarannya, ketika kebijakan gubernur tersebut telah ditetapkan dan dilaksanakan, semua pihak wajib mengikutinya.

“Jadi dengan kejadian ini, kita hentikan semua pelayanan bantuan langsung di Provinsi. Pada tahun 2019 bantuan langsung sudah tidak ada lagi di Provinsi, karena sudah diserahkan di kabupaten/kota. maka ketika ini sudah jalan, jangan coba-coba lagi ada satu atau dua tiga orang dibantu, karena itu yang menimbulkan kecemburuan dan lain-lain,” cetusnya.

Meski demikian, ia mengatakan, untuk kebijakan bantuan 10 persen di Provinsi, hanya khusus diperuntukan bagi program afirmatif yang selama ini telah berjalan. Disebutkannya, seperti, bantuan pendidikan kedokteran, sarjana-sarjana teknis khusus, penerbangan dan program afirmatif lainnya.

“Sisa pembiayaan 10 persen di Provinsi, hanya untuk bantuan afirmatif antara lain pendidikan kedokteran, penerbangan dan jurusan teknis khusus lainnya,” terang dia.

Singgung soal pengerusakan oleh sekelompok oknum mahasiswa lantaran merasa dipermainkan oleh oknum di BPKAD dan Biro Umum terkait realisasi proposal bantuan pendidikan tersebut, Nataniel menjawab, pihaknya hari ini akan segera menggelar pertemuan tertutup untuk mencari tahu sumber permasalahan utama termaksud tudingan ini.

“Saya akan telusuri dulu, sebenarnya sumber utama sampai (pengerusakan, red) terjadi seperti kemarin itu. Hari ini kami akan kumpulkan semua,” jelasnya.

Nataniel menambahkan, dengan kejadian ini, diharapkan ASN dapat memotivasi untuk tetap menjalankan tugas sesuai tanggung jawab dengan baik. (PB14)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.