Ratusan Pencaker Tolak Kuota CPNS Tambahan
RANSIKI, papuabaratnews.co – Ratusan massa pencari kerja (Pencaker) menyambangi Kantor Bupati Manokwari Selatan, Ransiki, Senin (19/4/2021). Mereka menuntut Pemda Mansel melakukan revisi 116 kuota CPNS tambahan Formasi 2018.
Koordinator aksi Roni Indwek membacakan pernyataan sikap dari massa pencaker. Pada pernyataan sikap tersebut, terungkap tiga point utama yang menjadi tuntutan. Pertama, pencaker menolak dengan tegas nama-nama yang masuk dalam daftar 116 kuota CPNS Tambahan. Kedua, pencaker menuntut Pemda Mansel merevisi kembali nama-nama 116 kuota CPNS tambahan tersebut untuk mengakomodir anak-anak asli Mansel. Ketiga, pencaker menuntut Pemda dan BKPSDM Mansel untuk tidak menerbitkan SK 116 kuota CPNS tambahan sebelum direvisi sesuai aspirasi Pencaker Mansel.
Pada akhir penyampaian pernyataan sikap tersebut, massa aksi mengancam akan memblokir jalan trans menuju Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Pegunungan Arfak, jika tuntutan mereka tidak dilaksanakan.
Apabila ketiga poin tersebut tidak diakomodir, kami akan memblokir jalan trans Bintuni, Teluk Wondama, dan Pegunungan Arfak di ibu kota Manokwari Selatan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus,” jelas Indwek.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Markus Waran menjelaskan, 116 kuota CPNS tambahan Formasi 2018 tersebut bukan merupakan usulan dari Pemda Mansel. Menurut Waran, nama-nama tersebut dikeluarkan langsung oleh Panitia Seleksi Nasional.
Bupati Waran lalu meminta massa pencaker mendukung dirinya untuk menolak kebijakan pusat terkait 116 kuota CPNS tambahan tersebut.
“Sejak awal, formasi penerimaan ini, bukan usulan dari Pemda Mansel. Tapi dari pemerintah pusat yaitu KemenPAN-RB. Jadi para pencaker harus mendukung Pemda untuk tolak itu,” ujar Waran.
Dia juga menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi akan ditindaklanjuti.
“Aspirasi akan kami terima dan tindaklanjuti. Sekali lagi, nama-nama dari 116 kuota tambahan itu bukan BKPSDM yang tentukan, bukan juga bupati yang tentukan. Itu dari Panselnas. Jadi kalau bupati tolak, kalian harus dukung. Kita sama-sama tolak,” kata Waran.
Meski sempat memanas, aksi tersebut berlansung kondusif, yang ditutup dengan doa yang dibawakan Wakil Bupati Wempi Rengkung. (PB24)
**Artikel ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 20 April 2021
