Berita UtamaInforial

Ratusan TPS Tidak Akan Menerapkan Sirekap

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Ratusan tempat pemungutan suara di Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara tidak akan menerapkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) saat proses rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah 2020. Daerah-daerah tersebut tidak memiliki akses internet yang memadai.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Evi Novida Ginting, mengatakan, ratusan TPS di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara  tak menggunakan Sirekap.  Mereka tetap menggunakan penghitungan manual saat tahap rekapitulasi suara dan tetap menggunakan penghitungan manual menggunakan Microsoft Excel.

“Daerah tersebut tidak ada jaringan internet dan listrik yang memadai,” katanya saat diskusi dengan tajuk “Coffee Morning Penggunaan Aplikasi Sirekap Sebagai Sarana Publikasi Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Serta Alat Bantu dalam Pemilihan 2020”, Senin (7/12/2020).

Sirekap, lanjut Evi, telah didesain untuk berbagai kondisi, baik yang ada jaringan internet maupun tidak. KPU telah mendesain penggunaan Sirekap secara daring dan luring. Jika di TPS tidak ada jaringan internet, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diminta bergeser ke tempat lain yang ada jaringan internet untuk mengunggah datanya.

Namun jika lokasi yang memiliki internet cukup jauh, KPPS bisa menggunakan Sirekap secara luring. Petugas KPPS hanya menyimpan foto dari C Hasil-KWK dan dikirimkan langsung kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). PPK nantinya akan mengunggah data tersebut ke Sirekap. Jika di  kecamatan tidak ada internet yang memadai, PPK mengirimkan dokumen ke KPU kabupaten/kota dan diunggah oleh KPU kabupaten/kota. “Proses instalasi mencapai 96 persen di seluruh wilayah. Semoga bisa tuntas sebelum pemungutan suara,” kata Evi.

Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, menilai, pergeseran petugas KPPS ke untuk mencari sinyal sangat berisiko. Selain membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya, pergerakan ke daerah lain rentan penularan Covid-19 karena masih dalam masa pandemi Covid-19.

“Di daerah yang sulit internet, sebaiknya tetap menggunakan metode rekapitulasi manual seperti di Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara,” katanya.

Ketentuan penggunaan Sirekap untuk TPS yang terkendala jaringan internet sangat membebani KPPS dan perangkat di TPS, seperti saksi dari pasangan calon dan Badan Pengawas Pemilu karena proses unggah harus melibatkan mereka. Sebab, setelah ditentukan menggunakan Sirekap, mereka tidak bisa kembali menggunakan rekapitulasi manual dan harus bisa mengunggah sampai tuntas.

Belum lagi kendala teknis yang bisa terjadi di lapangan, seperti kerusakan gawai dan lupa akun yang bisa membuat gagap KPPS. Maka dalam kondisi ini, jika tetap ingin menggunakan Sirekap, perlu ada pusat bantuan untuk membantu KPPS yang mengalami kesulitan saat menggunakan Sirekap.

Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, mengingatkan, ada 11.559 TPS yang terkendala jaringan internet dan 3.039 TPS terkendala aliran listrik. KPU harus mengantisipasi kondisi ini agar penggunaan Sirekap sebagai sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam Pilkada 2020 berjalan lancar.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, Sirekap merupakan hal baru sehingga masih ada kekurangan. Pihaknya akan terus memperbaiki Sirekap agar bisa digunakan dengan baik pada Pilkada selanjutnya. “Sirekap penting untuk keterbukaan, akurasi, dan akuntabilitas pemilu,” katanya.

Logistik Didistribusikan ke distrik

Sementara itu, dua hari menjelang pelaksanaan pencoblosan, logistik Pilkada Kabupaten Manokwari berupa kotak suara, surat suara dan perlengkapan di TPS mulai didistribusikan oleh KPU.

“Kita dahulukan daerah-daerah terjauh,” ujar Ketua KPU Kabupaten Manokwari Abdul Muin Salewe kepada awak media di Manokwari, Senin (7/12/2020).

Menurut Muin, distrik-distrik yang menjadi prioritas pendistribusian logistik pada hari pertama tersebut adalah daerah-daerah luar kota seperti Warmare, Prafi, Masni dan Sidey (Warpramasi). Sementara daerah lainnya akan disesuaikan dengan kondisi cuaca. Akan tetapi apabila cuaca memungkinkan, pihaknya akan melanjutkan ke distrik lain seperti Tanah Rubuh, Manokwari Utara dan Manokwari Timur. “Sementara Manokwari Barat dan Manokwari Selatan karena lebih terjangkau, mungkin kita laksanakan besok,” kata dia.

Pendistribusian tersebut, lanjut Muin, semulanya direncanakan mulai dilakukan pagi hari. Akan tetapi kondisi cuaca yang tidak memungkinkan memaksa pihaknya menunda pelaksanaannya hingga sore hari. “Semua tergantung pada cuaca,” lanjut dia.

Dia menuturkan, jumlah kotak suara yang dikirimkan disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada di setiap distrik. Sedangkan jumlah surat suara sudah diatur sesuai dengan DPT yang ada serta ditambah dengan cadangan 2,5 persen dari jumlah DPT pada setiap TPS.

Disampaikannya, logistik yang didistribusikan tersebut akan ditempatkan di Kantor Distrik atau sekretariat Panitia Pemilihan Distrik (PPD). Selanjutnya akan disalurkan ke setiap kampung sesuai dengan jumlah TPS yang ada di kampung tersebut. “Kita sudah kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini Kantor Pos untuk menyerahkan ke PPD,” tutur Muin.

Dia melanjutkan, dalam proses pendistribusian, pihaknya melibatkan Kepolisian Resort (Polres) Manokwari untuk melakukan pengawalan mulai dari Kantor KPU hingga ke tempat tujuan. Pihaknya juga memastikan pada H-1 semua logistik tersebut akan sudah tiba di setiap TPS. “Pada prinsipnya, besok semua logistik sudah tiba di TPS,” katanya.

Dikonfirmasi terkait DPT yang saat ini sedang menjalani karantina akibat Covid-19, Muin menegaskan bahwa pihaknya tidak menyiapkan TPS khusus. Hal tersebut dikarenakan harus ada protokol khusus yang perlu disiapkan untuk mengakomodir suara pasien Covid-19. “Demikian juga bagi penyandang disabilitas berat. Mereka bisa menggunakan hak pilih di TPS dimana mereka terdaftar,” ujar Muin.

Dia menyebutkan, penerapan protokol kesehatan di setiap TPS sudah menjadi langkah antisipasi yang disiapkan KPU. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada setiap pemilih yang datang ke TPS.

“Apabila suhu tubuhnya di atas 37 derajat maka akan diarahkan oleh KPPS untuk masuk ke bilik khusus yang sudah disiapkan,” pungkasnya. (PB25)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Selasa 8 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.