Berita UtamaInforial

Realisasi Anggaran Kesehatan Belum Optimal

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menggelontorkan anggaran penanganan kesehatan di masa pandemi Covid-19 sebesar Rp181.409.558.613 yang bersumber pada APBD tahun 2020.

Namun, realisasinya baru mencapai Rp84.055.799 atau sekitar 46,33 persen dari total alokasi anggaran.

“Ternyata sampai dengan saat ini serapannya belum optimal,” kata Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani dalam webinar bertema ‘Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Papua Barat dalam Bayangan Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan BPS Papua Barat, Jumat (13/11/2020) lalu.

Dia menjelaskan, anggaran penanganan kesehatan itu digelontorkan untuk sembilan poin kegiatan. Ada enam kegiatan sudah 100 persen terealisasi, meliputi pelayanan fasilitas karantina sebesar Rp10.000.000.000, anggaran reagen dan bahan habis pakai PCR/TCM sebesar Rp4.022.240.750, pengiriman specimen pandemi Covid-19 Rp495.000.000, operasional BLUD Kabupaten Sorong Rp4.000.000.000, insentif bulanan tenaga kesehatan Rp2.737.500.000, dan pelayanan fasilitas karantina Covid-19 RSUD Rp61.667.051.352. Sedangkan yang belum terealisasikan sama sekali adalah kegiatan transport petugas tracing Rp1.134.000.000, operasional pelayanan RSUD Rp66.625.911.561 dan pelayanan peningkatan fasilitas karantina Covid-19 RSUD Provinsi Rp30.727.854.950.

“Ini juga jadi salah satu penyebab serapan APBD provinsi dan juga kabupaten/kota yang melambat,” ucap Lakotani.

Selain kesehatan, sambung dia, pemerintah provinsi juga mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial (JPS) berupa bantuan tunai, non tunai dan bantuan pangan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi, mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi serta meringankan beban hidup masyarakat kurang mampu. Total bantuan ini mencapai Rp36.660.023 bersumber dari APBD provinsi 25 persen dan APBD kabupaten/kota 75 persen.

Adapun penyaluran bantuan pangan yang sudah didistribusikan oleh pemerintah provinsi kepada masyarakat di 12 kabupaten dan 1 kota adalah tahap pertama sebanyak 90.209 paket, tahap kedua 82.963 paket dan tahap ketiga sebanyak 82.963 paket.

“Kita sudah sepakat dengan para bupati dan walikota, provinsi 25 persen dan pemda kabupaten/kota 75 persen,” kata dia.

Lakotani melanjutkan Pemerintah Provinsi Papua Barat juga menggelontorkan anggaran penanganan dampak ekonomi berupa bantuan tangan kasih, untuk tenaga kerja sektor formal dan informal sebanyak 30.553 orang dengan alokasi dana sebesar Rp58.170.600.000.

Jumlah tenaga kerja sektor formal yang telah menerima bantuan ini ada 4.410 orang dan tenaga kerja informal 27.907 orang. “Ada 1.751 pekerja yang belum terima bantuan ini,” tutur Lakotani.

Selain itu, kata dia, bantuan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tak luput dari perhatian pemerintah provinsi. Distribusi tahap pertama berupa bantuan tunai di 3 kabupaten/kota dengan target penerima adalah 1.003 pelaku usaha, tahap kedua adalah bantuan tunai kepada 3.665 pelaku usaha di 10 kabupaten/kota, tahap ketiga pendistribusian bantuan bahan pokok sebanyak 1.946 paket di 4 kabupaten/kota dan tahap keempat adalah bantuan tenda jualan sebanyak 268 di 3 kabupaten/kota.

“Bantuan ini juga bertujuan agar UMKM di Papua Barat jangan sampai collapse (bangkrut,red),” pungkas Lakotani.

Perlu diketahui, total alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat tahun 2020 sebesar Rp197,82 miliar difokuskan pada penanganan kesehatan, JPS dan dampak ekonomi. (PB15)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 20 November 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.