Realisasi Anggaran Pemda Baru 64 Persen

JAKARTA — Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar anggaran negara digunakan secepatnya. Hingga kini, serapan anggaran pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat masih rendah.

Realisasi anggaran belanja daerah sampai akhir November ini baru 64 persen. Adapun realisasi belanja pemerintah pusat hanya sedikit lebih baik, 74 persen.

Presiden Jokowi menyebutkan kedua angka tersebut dalam penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan alokasi dana transfer ke daerah tahun anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023). Hadir dalam acara itu secara luring para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, kepala lembaga, dan beberapa gubernur. Selain itu, hadir pula para kepala daerah secara daring.

Dengan serapan anggaran yang masih rendah di pengujung tahun anggaran, belanja akan dilakukan secara besar-besaran di akhir tahun. ”Artinya, ada tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun dan ini kita ulang-ulang terus tiap tahun,” kata Presiden.

Dalam penyerahan DIPA dan alokasi transfer ke daerah yang dilakukan secara digital tersebut, Presiden meminta agar anggaran dieksekusi sesegera mungkin. ”Januari segera dimulai anggaran itu, realisasi. Realisasikan secepat-cepatnya,” katanya.

Presiden sempat mengeluhkan keinginannya untuk mengubah lambannya realisasi serapan anggaran pemerintah. Namun, hal ini masih saja berulang. Selain itu, dipesankan pula agar anggaran digunakan secara disiplin, teliti, tepat sasaran, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Ia berharap semua instansi, baik pemerintah pusat maupun daerah, harus siap mengantisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment.

”Penyesuaian harus lincah. Begitu ada perubahan segera, lincah berubah karena ketidakpastian sekarang ini betul-betul mengintai kita setiap hari minggu, setiap bulan,” tambahnya.

Penggunaan uang rakyat yang ada dalam bentuk APBN dan APBD juga harus berorientasi pada hasil. Kendati prosedur disebut Presiden Jokowi, wajib dipatuhi, hal terpenting adalah fokus pada hasil supaya anggaran bermanfaat maksimal bagi rakyat.

Pemerintah daerah juga diharap mau bersinergi dengan pemerintah pusat dan menyelaraskan anggarannya dengan kebijakan pusat.

”Jangan sampai pusat bangun waduk, irigasinya itu tugasnya daerah, tidak dilakukan, untuk apa? Sudah bangun pelabuhan gede, jalan provinsi kabupaten kotanya tidak dikoneksikan dengan pelabuhan. Sudah bikin jalan tol, mestinya pemda sambungkan dengan kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pertanian,” kata Presiden.

Di sisi lain, dana transfer daerah diharap bisa dimanfaatkan pemda untuk memperbaiki pelayanan publik, baik pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, mengembangkan alternatif inovasi pembiayaan, maupun menjaga investasi. Sebab, investasi dinilai sebagai kunci pertumbuhan ekonomi.

Terkait rendahnya serapan anggaran di pengujung tahun, Sri Mulyani mengatakan, monitoring tetap dilakukan Kemenkeu bersama Kementerian Dalam Negeri.

”Pak Mendagri tadi juga lapor bahwa beliau selama minggu ini akan intensif memonitor daerah bottleneck-nya apa,” ujarnya.

Di sisi lain, biasanya kementerian/lembaga dan pemda akan meminta perlakuan khusus agar bisa menggunakan anggaran saat pekerjaan proyek selesai di awal tahun anggaran berikut atau menggunakan escrow account sebagai jaminan.

“Di sisi lain kita tetap mendukung supaya proyek itu diselesaikan juga, ini di bulan Desember ini kami betul-betul melihat dan sangat sibuk dengan situasi seperti itu,” kata Sri Mulyani.

Di tahun terakhir pemerintahannya, Presiden Jokowi juga berpesan supaya anggaran bisa dioptimalkan, agenda pembangunan diselesaikan dan bisa menjadi fondasi bagi pemerintahan mendatang. Dia juga mengharap pemilu tahun depan penuh kesejukan dan masyarakat tetap memperkuat kerukunan dan persatuan.

”Saya ingin agar pemilu serentak tahun depan yang kita lakukan, terus terjaga kesejukannya, perkuat kerukunan dan persatuan sehingga pesta demokrasi dapat terselenggara damai dan berkualitas,” tambahnya.

Di tahun 2024, pendapatan negara ditarget Rp 2802,3 triliun. Hal ini, menurut Sri Mulyani, akan dicapai melalui optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global. Selain itu, sektor perpajakan akan terus didorong, demikian pula Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan dioptimalkan.

Dari sisi belanja, pemerintah dan DPR sudah menyepakati belanja di APBN 2024 mencapai Rp 3325,1 triliun. Belanja ini terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 2467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp 857,6 triliun.

Belanja pemerintah pusat akan diarahkan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia, penuntasan pembangunan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi eko hijau, serta dukungan reformasi birokrasi dan aparatur negara.

Dalam keterangan kepada wartawan seusai penyerahan DIPA, Sri Mulyani menyebutkan beberapa belanja prioritas. Belanja pendidikan Rp 665 triliun dan perlindungan sosial, termasuk pembagian BLT, PKH, dan bansos lainnya, Rp 496,8 triliun.

Belanja perlindungan sosial ini masih akan terdiri dari kartu sembako untuk 18,8 juta penerima dan program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta penerima. Penyaluran sembako, menurut Sri Mulyani, dilakukan sesuai kebutuhan. Di akhir tahun 2023, sepanjang September sampai Desember, distribusi beras dilakukan untuk menanggulangi El Nino yang menyebabkan kekeringan dan kenaikan harga pangan. ”Timing dan targetnya kita sesuaikan dengan situasi yang dihadapi,” kata Sri Mulyani.

Belanja perlindungan sosial juga memasukkan usulan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan supaya ada bantuan kesehatan anak-anak pendidikan anak usia dini (PAUD), keluarga rentan dan miskin, serta lansia.

Belanja infrastruktur mencapai Rp 423,4 triliun, terutama untuk infrastruktur prioritas nasional, seperti ICT, energi, pangan, dan konektivitas, serta pembangunan infrastruktur di IKN.

Belanja kesehatan tahun depan Rp 107,5 triliun, termasuk untuk percepatan penurunan tengkes (stunting) dan perbaikan jaminan kesehatan nasional. Alokasi lainnya untuk ketahanan pangan yang mencapai Rp 114,3 triliun dan untuk hukum dan pertahanan keamanan Rp 331,9 triliun.

Alokasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2024 Rp 40,6 triliun. Ini digunakan untuk pembangunan kawasan inti, terutama kantor kementerian dan pembangunan rumah susun ASN serta rumah tapak pejabat negara, dan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pelaksanaan Pemilu 2024 juga disiapkan alokasi senilai Rp 38 triliun. Sri Mulyani juga mengatakan pemerintah tetap mengantisipasi terjadinya putaran kedua.

Adapun transfer ke daerah tahun 2024 mencapai Rp 857,6 triliun atau naik 5,3 persen dari 2023. Peningkatan ini, kata Sri Mulyani, untuk mendukung penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) daerah, terutama guru dan tenaga kesehatan.

Di tahun terakhir kerja Kabinet Indonesia Maju, APBN didesain dengan defisit 2,29% dari PDB, yakni Rl 522,8 triliun. ”Pembiayaan defisit akan terus dijaga dalam suasana higher for longer juga kita akan menggunakan cash buffer untuk meminimalkan risiko pembiayaan dan menjaga rasio utang pada tingkat yang aman,” kata Sri Mulyani.

Digital

DIPA di tahun 2024 juga sudah dalam bentuk digital. Penyerahan simbolik hanya dengan penekanan tombol. Presiden Jokowi pun sempat menanyakan para menteri, kepala lembaga, dan gubernur apakah sudah mengecek anggaran masing-masing di gawainya.

Digitalisasi ini, menurut Sri Mulyani, dilakukan sejak perencanaan penganggaran sampai penandatanganan DIPA. Hal ini sekaligus memangkas 12 tahapan proses yang sangat rumit menjadi hanya empat tahap dengan aplikasi Sakti. (sem/kom)