Berita UtamaInforial

Reforma Agraria Jadi Solusi Atasi Konflik Lahan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah terus berupaya agar berbagai persoalan di sektor agraria seperti sengketa lahan, masalah alih fungsi lahan pertanian yang masif, kesenjangan sosial dan turunnya kualitas lingkungan hidup dapat diselesaikan.

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengatakan implementasi reforma agraria merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik di sektor tersebut, melalui penyelenggaraan aset reform disertai dengan akses reform.

“Untuk mengatasi masalah itu, reforma agraria jadi salah satu solusi,” kata Lakotani dalam sambutan pada Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Papua Barat, Senin (16/11/2020).

Ia melanjutkan untuk mendukung tercapainya reforma agraria sebagai langkah pengaturan dan penataan kembali struktur penguasaan serta kepemilikan tanah, maka dibentuklah Gugus Tugas Reforma Agraria berdasarkan SK Gubernur Papua Barat Nomor : 700/100/5/2020 tertanggal 6 Mei tahun 2020.

Dengan demikian, rakor yang diselenggarakan selama tiga hari di Manokwari (16 sampai 18 November 2020) dengan tema ‘Sinergitas dan Dukungan Reforma Agraria Dalam Menyelesaikan Masalah Pertanahan untuk Aset dan Penataan Akses di Provinsi Papua Barat’ sesuai dengan visi misi dan arah pembangunan pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Papua Barat tahun 2016-2021. Dan, searah dengan RPJM Nasional 2020-2024.

“Salah satu cita-cita pemerintah sebagaimana terdapat dalam nawacita, dan dapat mewujudkan visi pembangunan Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermanfaat,” ujar Lakotani.

Ia menerangkan dalam amanat RPJMN 2020-2024 terdapat sekitar 12,5 juta hektar lahan yang harus dilakukan reforma agraria. Meliputi, kegiatan legalisasi aset tanah transmigrasi yang belum bersertifikat dan objek legalisasi aset melalui pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) seluas 4,5 juta hektar.

“Selain itu, redistribusi tanah dengan sumber TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) berasal dari pelepasan kawasan hutan, tanah bekas HGU (Hak Guna Usaha), tanah terlantar dan tanah negara seluas 8 juta hektar,” ujar dia.

Lakotani berharap seluruh potensi TORA di Provinsi Papua Barat setelah dinyatakan clear and clean dapat ditindaklanjuti dengan  sertifikasi tanah baik melalui skema legalisasi aset maupun redistribusi tanah.

Sedangkan untuk penyelenggaraan akses reform melalui pemberdayaan masyarakat dapat difasilitasi dengan pemberian permodalan, teknologi, pemasaran dan distribusi. Sehingga, dapat memberikan hasil yang optimal dan meningkatkan taraf hidup penerima reforma agraria itu sendiri.

Keberhasilan reforma agraria ini, kata dia, memerlukan kerjasama, komitmen, peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

“Saya mengharapkan adanya sinergitas dan komitmen penyelenggara reforma agraria di Papua Barat melalui rapat ini, dan memberikan rekomendasi yang ditindaklanjuti,” jelas Lakotani.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat Fredy Kolintama menuturkan rapat kordinasi selama tiga hari bertujuan memberikan arahan, kajian dan memperkuat kapasitas Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Papua Barat dalam menjalankan rencana penataan aset yang terintegrasi.

“Dan menyosialisasikan dan mengkoordinasikan  potensi-potensi TORA di Provinsi Papua Barat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra, mengatakan reforma agraria sangat krusial untuk dilaksanakan di Papua dan Papua Barat.

Surya Tjandra mengemukakan bahwa Presiden Jokowi memberikan tugas kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

“Pada bulan September lalu Pak Presiden mengeluarkan instruksi untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Instruksi itu untuk seluruh kabinet sesuai tugas serta wewenang masing-masing,” ucap Tjandra.

Kementerian ATR/BPN, kata dia, memperoleh tugas untuk mempercepat reforma agraria dengan mempertimbangkan kontekstual Papua. Tugas kedua yang diberikan Presiden Jokowi yakni memfasilitasi dan memberikan asistensi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR).

Dalam hal RTR, lanjut Tjandra, pemerintah pusat membutuhkan dukungan gubernur untuk menyusun rancangan peraturan presiden tentang rancangan tata ruang nasional serta rancangan kawasan konservasi keanekaragaman hayati di Kabupaten Raja Ampat.

Terkait persoalan agraria, menurut dia, baik Papua maupun Papua Barat memiliki keunikan dibanding daerah lain di Indonesia.

“Tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak ada pemiliknya di Papua ini. Kita dituntut untuk melindungi hak komunal masyarakat adat atas tanah ini, tapi juga harus bisa membangun,” katanya lagi.

Dia menyebutkan reforma agraria di Papua dan Papua Barat di antaranya didorong untuk meningkatkan kepastian hukum serta sertifikasi hak atas tanah, penataan dan identifikasi batas kawasan hutan.

Di sisi lain, lanjut dia, reforma agraria diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang dilaksanakan pemerintah di dua provinsi tersebut.

“Ini sangat penting, harus segera dituntaskan. Kita harus melindungi dan memberikan penghormatan atas hak masyarakat adat, tapi pembangunan harus tetap berjalan, bangun jalan, bangun kawasan ekonomi, bangun kantor dan lain sebagainya,” ucap Wamen.

Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria ini dihadiri oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Kementrian ATR/BPN Surya Tjandra selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jhon Wempi Watipo, Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan Perwakilan Kantor Staf Kepresidenan. (PB15)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 17 November 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.