Berita Utama

Rekor Utang Tertinggi Era Jokowi

JAKARTA — Utang pemerintah menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024 atau 38,75 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jika dibanding penerimaan pajak, nilai utang saat ini dianggap memberatkan. Sebab, laju penambahan utang tidak sebanding dengan pertumbuhan penerimaan pajak.

Menurut Buku APBN Kita Februari 2024 yang dirilis Kementerian Keuangan, utang pemerintah pada Januari 2024 meningkat jika dibanding posisi pada akhir Desember 2023, yang sebesar Rp 8.114,69 triliun.

Meski rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas aman 60 persen sesuai dengan undang-undang, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai utang saat ini sangat memberatkan keuangan negara. “Untuk membayar bunga utang, pemerintah tidak bisa mendanai melalui pendanaan utama, melainkan harus dilakukan dengan penarikan utang baru,” katanya kepada Tempo, Kamis (29/1/2024).

Menurut Yusuf, indikator yang tepat untuk mengukur kerentanan utang adalah kemampuan pemerintah membayar utang. Hal ini bisa dilihat dari rasio beban bunga utang dan cicilan pokok utang terhadap penerimaan pajak. Penerimaan pajak mencerminkan secara riil kemampuan pemerintah membayar bunga ataupun cicilan pokok utang.

Dia mencontohkan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak pada 2023, yakni 8,93 persen. Kenaikan tersebut masih di bawah pertumbuhan bunga utang sebesar 14,3 persen. Dengan asumsi cicilan pokok utang tumbuh sama dengan bunga utang, Yusuf memperkirakan rasio beban bunga dan cicilan pokok utang dibanding penerimaan pajak sebesar 48-50 persen. Artinya, setengah dari penerimaan pajak dipakai hanya untuk membayar beban utang. Padahal penerimaan pajak seharusnya bisa dipakai untuk kepentingan lain, seperti meningkatkan pelayanan publik.

Pada 2024, Yusuf memperkirakan rasio beban utang dan cicilan pokok dibanding penerimaan pajak mencapai 47-48 persen. Taksiran tersebut diperoleh dari target pertumbuhan penerimaan pajak 7,5 persen, sedangkan bunga utang dan cicilan pokoknya masing-masing diperkirakan tumbuh 14 persen.

Pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada 2015-2022, rasio beban bunga utang dan cicilan pokok jatuh tempo rata-rata mencapai 47,4 persen dari penerimaan pajak setiap tahun. Jumlah tersebut berada di atas era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005-2014, di kisaran 32,9 persen.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengingatkan bahwa fiskal pemerintah dalam ancaman karena beban utang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencapai 20 persen dari penerimaan pajak, sedangkan rasio penerimaan pajak tidak lebih dari 10 persen terhadap PDB.

Anthony mengatakan utang pemerintah juga terus bertambah selama APBN mengalami defisit, yang selanjutnya ditutup dengan pendanaan utang. Dengan demikian, defisit APBN dan utang pemerintah tak pernah berhenti bertambah. Dia memproyeksikan utang pemerintah pada akhir periode kepemimpinan Presiden Jokowi mencapai Rp 8.800 triliun. Taksiran tersebut diperoleh dari jumlah utang yang terus naik plus utang untuk modal badan usaha milik negara (BUMN).

Peningkatan besaran utang baru setiap tahun juga dinilai berkorelasi dengan besaran beban bunga utang dan cicilan pokok utang. Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies Yusuf Wibisono mengatakan utang baru dibuat untuk menutup kewajiban utang lama. Akibatnya, stok utang tidak pernah menurun. Dia memperkirakan tahun ini rasio bunga utang terhadap penerimaan pajak masih berada di kisaran 21,5 persen.

Pembuatan utang baru oleh pemerintah terus meningkat drastis dari waktu ke waktu, terutama melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pada masa pandemi Covid-19, penerbitan SBN melonjak hingga menembus Rp 1.541 triliun pada 2020 dan Rp 1.353 triliun pada 2021. “Pasca-pandemi, penerbitan SBN kembali ke ‘level normal’ di kisaran Rp 1.097 triliun pada 2022,” ujar Yusuf.

Uang pemerintah pada Januari 2024 masih didominasi utang domestik dengan porsi 71,6 persen. Berdasarkan portofolio, mayoritas komposisi utang adalah SBN yang mencapai 88,19 persen. Lembaga keuangan mengempit 45,9 persen SBN, yang terdiri atas perbankan 27,4 persen serta industri asuransi dan dana pensiun 18,5 persen. Bank Indonesia memegang 18,7 persen sebagai instrumen pengelolaan moneter dan asing memiliki SBN 14,8 persen.

Menurut Yusuf, beban bunga utang terus meningkat, dan pasca pandemi melejit tinggi. Bila pada 2015 beban bunga utang baru di kisaran Rp 150 triliun, maka kini telah mendekati Rp 500 triliun pada APBN 2024. Dengan kapasitas fiskal yang melemah, utang telah menjadi beban yang semakin mengimpit. Beban bunga utang melonjak dari 17,9 persen dari penerimaan perpajakan pada 2019, menjadi 24,4 persen dari penerimaan pajak pada 2020.

Klaim Utang Produktif

Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun Buku 2022 di Jakarta, 18 Juli 2023. Tempo/Tony Hartawan

Menanggapi ruang fiskal yang sempit karena penerimaan pajak di bawah beban utang, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) Wahyu Utomo mengatakan risiko tersebut terkendali karena utang digunakan untuk pembiayaan kegiatan produktif. Utang, kata dia, adalah instrumen fiskal untuk mendukung agenda pembangunan. “Bila produktivitas utang lebih tinggi daripada risikonya, utang itu sustainable,” tuturnya.

Dia mengatakan tren penurunan rasio utang terhadap PDB mengindikasikan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding pertumbuhan utang. Dalam arti lain, kata Wahyu, produktivitas utang lebih tinggi dibanding risikonya, yang menandakan uang dalam posisi sustainable. Kondisi tersebut dapat dilihat dari anggaran prioritas untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang lebih besar daripada penambahan utang sejak 2015 hingga 2023. “Utang akan menjadi potensi untuk memperkuat investasi masa depan bila sumbernya efisien dan pemanfaatannya produktif,” ujarnya.

Adapun Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan utang pemerintah masih dalam kondisi aman, termasuk dari sisi kestabilan ekonomi Indonesia. Pemerintah, kata dia, berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Pemanfaatan utang luar negeri pun masih diutamakan untuk mendukung prioritas belanja pemerintah dan pelindungan masyarakat, yang mencakup sektor jasa kesehatan, kegiatan sosial, pertahanan, serta jaminan sosial wajib.

“Posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruhnya memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total utang luar negeri pemerintah,” ucap Erwin.

Bank Indonesia mencatat rasio utang luar negeri pemerintah terhadap PDB sebesar 29,7 persen. Utang tersebut didominasi masa tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,6 persen dari total utang luar negeri. Peran utang luar negeri, kata Erwin, terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. (tem/ant)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.