Relaksasi Harga Minyak Goreng Cegah Kelangkaan

MANOKWARI – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Papua Barat akan menerapkan relaksasi harga jual minyak goreng sawit kemasan sederhana dan premium, guna mencegah terjadinya kelangkaan.

Kebijakan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2022. “Pemberian relaksasi mulai berlaku sejak tanggal 16 Maret 2022,” ujar Kepala Disperindag Papua Barat, George Yarangga, usai melakukan pengecekan stok di sejumlah distributor di Manokwari, Jumat (18/3/2022) pekan lalu.

Dengan adanya surat edaran terbaru, maka distributor diberikan kelonggaran menjual minyak goreng sawit melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Relaksasi dilakukan sembari menunggu adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang baru tentang pencabutan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur soal HET. “Jadi harganya bervariasi mengikuti mekanisme pasar dan harga keekonomian,” jelas George.

Kendati demikian, pemerintah memberikan subsidi untuk harga jual minyak goreng curah. Akan tetapi, HET minyak goreng curah dibandrol Rp14.000 per liter lebih tinggi dari sebelumnya yaitu Rp 11.500.

Ketentuan harga jual minyak goreng curah diatur dalam Permendag Nomor 11 Tahun 2022 tentang HET Minyak Goreng Sawit. “Untuk minyak goreng curah tetap sesuai HET,” ucap dia.

Ia menambahkan, sejumlah distributor masih berupaya melakukan rafaksi harga (pengurangan, red) minyak goreng stok lama dengan yang baru. Sehingga, harga jual bisa mengikuti ketentuan pemerintah. Rafaksi bermaksud agar selisih antara harga acuan keekonomian dan HET akan diganti oleh pemerintah. Proses ini memakan waktu cukup lama. “Distributor sendiri yang mengajukan PO (Pre Order) ke produsen, untuk mendatangkan minyak goreng yang baru,” jelas dia.

“Mungkin proses rafaksi yang terlalu panjang, jadi kelihatan ada kelangkaan. Padahal tidak langka,” ujarnya

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Inspektur Jenderal Tornagogo Sihombing, menegaskan, Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan secara intens melakukan pemantauan di sejumlah distributor minyak goreng. Hal ini untuk memastikan ketersediaan stok menjelang Bulan Ramadhan, dan mencegah penimbunan. “Tiap hari kita cek ketersediaan stok,” ujarnya.

Pelaku usaha yang terbukti menimbun minyak goreng, sambung dia, dapat dipidana penjara selama 5 tahun atau denda kurang lebih Rp50 miliar.

Hal ini sesuai Pasal 107 juncto Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Pasal 11 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. “Kalau ada spekulan, atau ada yang lakukan penimbunan, kita akan ambil tindakan tegas,” tegas Kapolda.

Dari laporan Satgas Pangan, kata dia, gejolak pasar di 13 kabupaten/kota masih relatif stabil. Pasokan minyak goreng mampu menjawab permintaan konsumen, dan belum ditemukan adanya indikasi penimbunan.

“Stok aman ya. Para Kapolres telah memberikan laporan dari daerah masing-masing,” pungkas dia. (PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: