Berita Utama

Rencana Lama yang Dianggap Belum Mendesak

JAKARTA – Dalam Rapat Pimpinan TNI 2019, Panglima TNI saat itu, Marsekal Hadi Tjanjanto, mengusulkan perubahan struktur TNI sekaligus merevisi UU TNI. Dia menginginkan eselon I dan II kementerian dan lembaga bisa diduduki oleh TNI aktif dengan pangkat minimal kolonel.

Rencana itu dilatarbelakangi banyaknya perwira tinggi dan menengah yang tak punya jabatan di lingkungan TNI. Hadi berharap, perluasan jabatan sipil yang bisa diisi oleh TNI aktif itu akan mengurangi jumlah perwira tanpa jabatan, dari semula sebanyak 500 orang menjadi 150-200 orang.

Saat itu, gagasan tersebut telah memantik kritik kalangan akademisi dan aktivis pro-demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka menilai rencana itu mengkhinati agenda reformasi yang mengedepankan supremasi sipil. Mereka khawatir, penempatan prajurit aktif di jabatan sipil akan menjadi pintu masuk kembalinya dwifungsi TNI.

Lama tenggelam, kontroversi rencana penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil kembali ramai jadi perbincangan publik pada Agustus tahun lalu. Kala itu, giliran Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang berbicara. Mantan Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Darat itu mengatakan bahwa rencana perubahan ketentuan dalam RUU TNI telah dibahas sejak ia menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Menurut Luhut, jika TNI aktif dapat ditempatkan di kementerian dan lembaga, tak ada lagi perwira tinggi TNI AD yang mengisi jabatan-jabatan yang tidak perlu sehingga organisasi efisien. Perwira tinggi TNI juga tak perlu berebut jabatan karena bisa berkarir di luar institusi militer. “Sebenarnya TNI itu nanti bisa berperan lebih lugas lagi dan perwira-perwira TNI kan tidak semua harus jadi KSAD, tapi dia di kementerian,” kata Luhut dalam Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD, 5 Agustus 2022.

Kembali menuai polemik, wacana itu akhirnya direspon Presiden Joko Widodo. “Saya melihat kebutuhannya belum mendesak,” kata Jokowi ketika menjawab pertanyaan wartawan di sela lawatannya di Sukoharjo, Jawa Tengah, 11 Agustus 2022.

Adapun jumlah prajurit TNI yang saat itu ditempatkan di 10 kementerian dan lembaga telah mencapai 1.481 personil, yang terbanyak di Kementerian Pertahanan. Sebelum UU TNI direvisi pun sebanyak 121 personil prajurit aktif telah ditempatkan di lembaga di luar 10 kementerian yang diatur UU TNI, yakni di Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator PMK, KKP, Kementerian ESDM, dan BPIP.

Permasalahan ini pernah jadi sorotan Ombudsman RI. Lembaga pengawas layanan pemerintahan tersebut menemukan banyak prajurit aktif yang rangkap jabatan, yaitu menjabat di TNI ataupun kementerian dan lembaga sekaligus menjadi komisaris BUMN. Ombudsman mendapati 27 prajurit TNI yang menjabat komisaris BUMN pada 2020. Ombudsman menilai penempatan prajurit aktif sebagai komisaris BUMN bertentangan dengan Pasal 47 ayat 1 UU TNI. Tahun lalu,

Ombudsman RI kembali mengendus dugaan maladministrasi dalam pengangkatan Mayor Jenderal Achmad Marzuki sebagai penjabat Gubernur Aceh pada 2022 juga pernah menjadi sorotan Ombudsman. Empat hari sebelum Jokowi mengangkatnya, Achmad lebih dulu mengundurkan diri dari militer aktif. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.