Berita Utama

Rencana Revisi yang Tak Pernah Terbuka

JAKARTA – Masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024, draf RUU TNI masih misterius. Rancangan aturan anyar itu tak kunjung dibahas di parlemen kendati tahun lalu sempat disetujui menjadi bagian dari Prolegnas Prioritas 2022.

Walau begitu, pembahasan di lingkungan pemerintah dan TNI telah dimulai sejak jauh-jauh hari. Dokumen Babinkum TNI mencatat Markas Besar TNI telah membahas rencana revisi sejak 2010. Pada 23 Februari 2015, Panglima TNI saat itu, Jenderal Moeldoko, melayangkan surat bernomor R/142-13/01/15/SRU perihal RUU TNI kepada Menteri Pertahanan.

Belakangan, pada 9 Januari 2019, giliran Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo ihwal rancangan undang-undang ini. Kala itu, seperti tertuang dalam dokumen Babinkum TNI, RUU TNI diusulkan menambah jumlah instansi pemerintah yang dapat ditempati prajurit aktif.

Pada masa itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga merampungkan naskah akademik RUU TNI. Naskah akademik itu menyatakan TNI memiliki kekuatan dan kemampuan yang dapat membantu kementerian dan lembaga lain dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan.

Namun bunyi pasal-pasal yang akan diubah dalam naskah akademik itu berbeda dengan paparan Babinkum TNI. Pasal 3 ayat 1, misalnya, tak diubah sehingga presiden tetap memegang otoritas dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer. Naskah akademik juga tak merancang perubahan Pasal 7 UU TNI.

Peneliti Imparsial, Husein Ahmad, mengkhawatirkan penyiapan naskah RUU TNI yang selama ini tertutup. “Pemerintah dan TNI harus membahas RUU TNI secara terbuka,” ujarnya.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, gabungan 18 organisasi, mendesak pemerintah tak melanjutkan agenda revisi UU TNI. Selain tidak urgen, mereka menilai substansi usulan perubahan dalam RUU TNI sangat membahayakan demokrasi dan pemajuan HAM. “Lebih baik pemerintah fokus menyelesaikan pekerjaan rumah reformasi TNI yang tertunda,” kata narahubung koalisi dari Centra Initiative, Al Araf. “Evaluasi dan koreksi secara menyeluruh juga harus dilakukan terhadap penyimpangan tugas pokok TNI selama ini.”

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi pertahanan, Christina Aryani, menyatakan Dewan belum berencana membahas RUU TNI. “Sampai saat ini, pemerintah belum melakukan komunikasi lanjutan kepada Komisi I,” ujar Christina, kemarin.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan draf RUU TNI yang beredar masih konsep internal di lingkungan TNI. Ia membenarkan bahwa RUU TNI disusun Babinkum dan disampaikan kepada Panglima Yudo Margono pada akhir April lalu. “Tapi belum diterima Panglima, baru paparan,” kata dia. “Sehingga belum dikirim ke Kementerian Pertahanan.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.