Berita Utama

Represif Polisi ke Massa Aksi

JAKARTA – Kelompok masyarakat sipil menyesalkan tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa yang berunjuk rasa di kawasan hari bebas kendaraan bermotor di Bundaran HI, Jakarta, pada Minggu lalu. Mereka menilai tindakan aparat itu justru makin memperlihatkan wajah asli ketika nanti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP disahkan. “Polisi berlebihan merespons spanduk. Pembentangan spanduk adalah hal yang wajar atas keresahan publik dalam penyusunan RKUHP,” kata Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Rivanlee Anandar, Senin (28/11/2022).

Menurut dia, polisi memang kerap membatasi ruang gerak masyarakat saat menyampaikan pendapat. Padahal, secara konseptual, mereka seharusnya berada di kutub netral serta menjamin penghormatan dan pelindungan kepada masyarakat yang hendak menggunakan haknya menyampaikan pendapat di muka umum.

Ketegangan antara massa aksi dan polisi bermula saat anggota Korps Bhayangkara hendak mengambil paksa spanduk peserta unjuk rasa. Spanduk-spanduk itu bertulisan narasi penolakan pengesahan RKUHP karena dianggap mengandung banyak masalah. Ada enam spanduk yang dibentangkan massa aksi sambil berpawai mengelilingi Bundaran HI. Mereka akhirnya membawa spanduk-spanduk itu menuju depan gedung Bawaslu RI.

Adapun organisasi masyarakat sipil yang ikut berunjuk rasa di antaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kontras, Greenpeace, Trend Asia, dan Amnesty International Indonesia. Polisi menyebutkan aksi organsisasi masyarakat sipil tersebut tidak memiliki izin.

Rivanlee mengatakan polisi juga sering mendalilkan bahwa suatu demonstrasi tidak mengantongi izin. Padahal, dia menegaskan, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyebutkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum hanya membutuhkan pemberitahuan tertulis kepada Polri. “Dalam setahun terakhir, kami melihat ragam represi dan kekerasan terus dilakukan aparat keamanan terhadap massa aksi.”

Kontras mencatat, pada periode Juli 2021 hingga Juni 2022, setidaknya 45 tindakan represif kepolisian terjadi saat aksi massa. Tindakan itu menyebabkan 67 korban luka, 3 orang tewas, dan 453 orang lainnya ditangkap. Adapun  dilihat dari kategori atau klasifikasi korbannya, mahasiswa menjadi korban dengan angka terbanyak, yakni 249 orang, diikuti warga sipil 222 orang dan aktivis 63 orang.

Berbagai pelanggaran dan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan polisi biasanya berdalih bahwa demonstrasi itu dianggap menimbulkan kericuhan, memicu provokasi, mengganggu ketertiban umum, dan berbagai alasan tak jelas lainnya. Beberapa massa aksi lainnya akan ditahan untuk kemudian dikriminalisasi dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana kluster keamanan negara.

Juru kampanye Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin, menyatakan organisasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil bakal terus menggelar aksi penolakan terhadap RKUHP. Sebab, kata dia, dalam RKUHP terdapat pasal bermasalah yang bisa memidanakan secara paksa atau mengkriminalisasi masyarakat atas berbagai ekspresi atau pendapat yang kritis terhadap kebijakan negara.

Beberapa pasal dalam RKUHP yang bermasalah adalah ihwal penghinaan terhadap presiden hingga pasal unjuk rasa atau aksi demonstrasi tanpa pemberitahuan. “Sejak aksi besar-besaran tiga tahun lalu, pemerintah tidak berupaya melakukan perubahan secara substansi terhadap pasal-pasal yang kami kritik,” ujar Asep.

Koalisi Masyarakat Sipil juga mempertanyakan sikap pemerintah yang tetap tidak mempublikasikan naskah RUU perubahan terbaru hingga kemarin. Koalisi menilai penjaringan dan masukan yang beberapa waktu lalu dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya formalitas. “Kegiatan sosialisasi tidak menampung dan mengakomodasi aspirasi. Jadi, kurangnya partisipasi yang bermakna,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat, Komisaris Besar Komarudin, mengatakan anggotanya membubarkan unjuk rasa penolakan RKUHP karena mendapat laporan dari Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta. Unjuk rasa tersebut dianggap melanggar Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. “Tidak ada larangan unjuk rasa. Hanya, tempat dan waktunya saja tidak tepat,” ucapnya.

Mengacu pada Pasal 7 Pergub Nomor 12 Tahun 2016, kata Komarudin, sepanjang jalur hari bebas kendaraan hanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Kegiatan organisasi masyarakat sipil kemarin menentang pengesahan RKUHP, kata Komarudin, termasuk yang dilarang di area hari bebas kendaraan. Apalagi mereka membentangkan spanduk hingga menutupi jalan. “Kalau di tempat lain silakan, atau jamnya tidak bersamaan dengan waktu kegiatan hari bebas kendaraan atau car-free day (CFD),” ujarnya. “Yang salah tempat dan waktunya. Kami mengizinkan unjuk rasa di hari dan jam yang sama di Silang Monas Barat Daya, kok.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.