Berita Utama

Resep Keliru Redakan Konflik di Papua

JAKARTA – Rozy Brilian, dari Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), menilai berbagai kebijakan pemerintah pusat selama ini belum mampu mengatasi konflik di Papua. Kebijakan itu, seperti pemekaran wilayah hingga dana otonomi khusus, dianggap hanya “gula-gula” dan cenderung untuk mengakomodasi kepentingan Jakarta, bukan kepentingan masyarakat Papua.

“Pemekaran wilayah ini justru mendapat penolakan, tecermin dari gelombang demonstrasi orang asli Papua,” kata Rozy, Minggu (16/4/2023).

Ia menyebutkan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua mengamanatkan bahwa pemekaran daerah dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Faktanya, Ketua MRP Timotius Murib menolak pembentukan daerah otonomi baru di Papua karena Provinsi Papua ataupun Papua Barat tidak memenuhi syarat kepadatan penduduk untuk dimekarkan.

Meski menuai penolakan, kata Rozy, pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat tetap berkukuh memekarkan kedua provinsi tersebut. Bahkan pihak Istana melobi anggota MRP dan memanggilnya ke Jakarta tanpa menghubungi Timotius Murib. “Pemerintah hanya memanggil pihak yang mendukung. Kami menilai pemerintah menggunakan cara serampangan dalam menerapkan kebijakan tersebut.” kata Rozy.

Pemekaran provinsi tersebut merupakan usulan pemerintah. Pemerintah beralasan, pemekaran tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Papua. Harapannya, konflik di Papua akan mereda seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan sumber daya manusia di sana.

Di samping pemekaran wilayah, Rozy menyoal dana otonomi khusus yang selama ini digelontorkan oleh pemerintah pusat. Dana otonomi khusus yang mulai dikucurkan sejak 2002 itu dianggap belum berhasil meredakan konflik di Papua. Padahal salah satu tujuan pemberian dana otonomi khusus ini untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di sana, yang berlangsung sejak 1962.

Kontras mencatat, total dana otonomi khusus yang dikucurkan ke Papua mencapai Rp 151,55 triliun selama 20 tahun (2002-2022). Selain itu, pemerintah memberikan dana transfer daerah dan dana desa ke Provinsi Papua serta Papua Barat, yang nilainya paling tinggi dibanding provinsi lainnya.

Namun, kata Rozy, dana yang besar tersebut ternyata tak juga berhasil menuntaskan persoalan di Papua. Masalah utamanya, alokasi dana otonomi khusus tersebut tidak tepat sasaran. “Dana itu juga disalahgunakan sejumlah orang. Lebih lagi sejak awal sudah banyak penolakan,” ujarnya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.