Berita Utama

Reshuffle Cara Aman Jaga Koalisi

JAKARTA – Keputusan Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya atau reshuffle dianggap sebagai langkah untuk mencari cara aman meredam perpecahan di lingkup internal koalisi partai pendukung pemerintah. Bertambahnya tokoh partai politik di Kabinet Indonesia Maju bisa menguatkan pengaruh dan kekuasaan Jokowi atas koalisi partai.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengatakan perombakan kabinet membuat partai koalisi pemerintah semakin kuat. Partai Amanat Nasional sejatinya telah menyatakan sikap bergabung dengan koalisi sejak Agustus 2021. Masuknya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke Kabinet Indonesia Bersatu mempertegas dukungan mereka. “Dari sisi kepentingan pemerintahan, komposisi kabinet seperti ini ideal. Dari sisi masyarakat sipil, tentu ada yang mengkritik. Hal tersebut wajar karena kekuatan di luar pemerintahan menjadi berkurang,” kata Arsul di Kompleks Gedung DPR, kemarin.

aPresiden Jokowi kemarin melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Muhammad Lutfi. Selain itu, mantan Panglima TNI, Marsekal (Purnawirawan) Hadi Tjahjanto, menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menggantikan Sofyan Djalil.

Selain memperkuat koalisi partai, Arsul menilai, kehadiran Zulkifli di kabinet akan ikut menguatkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk PPP-PAN-Golkar untuk menyongsong Pemilu 2024. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa sudah lebih dulu ada di kabinet. “Dengan modal itu, KIB akan lebih mudah menyusun platform bersama untuk disampaikan kepada calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka usung,” ujar Arsul.

Hal senada diungkapkan Partai Golkar. Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, masuknya Zulkifli dan Hadi membuat kabinet semakin kuat. Ace pun lebih menyoroti masuknya Zulkifli yang ia sebut makin memperkuat KIB. “Zulkifli, yang bersama-sama dengan Ketua Umum Partai Golkar menggagas Koalisi Indonesia Bersatu, menunjukkan bahwa KIB akan mengawal kebijakan pemerintahan Jokowi hingga 2024,” kata Ace, kemarin.

Partai Gerindra, yang juga termasuk partai pendukung pemerintah pada 2019, menyatakan tak ambil pusing dengan reshuffle kali ini. Masuknya PAN dalam kabinet dianggap hal positif dan tak akan mempengaruhi situasi koalisi. “Zulkifli merupakan sosok yang punya hubungan baik dengan para pemimpin kami di Partai Gerindra. Saya pikir frekuensinya tidak akan sulit,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman.

Bagi Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, reshuffle kali ini memang terkesan main aman. Alasannya, menurut pengamat politik tersebut, tak ada satu pun menteri dengan nama besar di partai politik pendukung pemerintahan yang diganti ataupun dirotasi. Selain itu, tak ada satu pun jatah kursi partai pendukung yang dikurangi. “Presiden ingin menunjukkan bisa merangkul semua kalangan. Pada saat yang sama, Presiden juga bisa meredam gejolak politik di koalisi kabinet,” kata Adi saat dihubungi, kemarin.

Kabar adanya gejolak di lingkup internal koalisi pemerintah kencang berembus setelah terbentuknya KIB. Hal ini memicu banyaknya rumor pergeseran menteri dari partai pendukung menjelang reshuffle. Adi menilai keputusan Jokowi mengganti Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dianggap sebagai win-win solution.

Kepala Departemen Politik dan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menyatakan, selain memasukkan PAN, Presiden Jokowi kemarin melantik Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, Afriansyah Noor, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. PBB menjadi partai pendukung pemerintah sejak 2019, tapi belum ada kadernya di kabinet. “Ini bisa diperkirakan bahwa Presiden membutuhkan sokongan untuk mendapat stabilitas politik dengan menambah dukungan partai koalisi,” kata Arya.

Menurut Adi Prayitno, keinginan dan cara Jokowi membentuk citra koalisi yang solid dan stabil dikuatkan dengan jamuan makan siang bersama para ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Persamuhan itu diadakan tepat sebelum pelantikan menteri baru. “Jamuan itu merupakan penegasan Jokowi bahwa tak ada faksi di lingkungan internal koalisi,” ujarnya. “Semua dapat jatah dan sudah dibagi. Itu cara menghindar adanya gejolak.”

Reshuffle juga menjadi zona tawar-menawar kekuatan antara Jokowi dan partai di luar Koalisi Indonesia Bersatu bentukan Golkar-PAN-PPP, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra. Munculnya KIB dalam koalisi, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, menjadi alat menetralkan ketegangan jika terjadi tarik-menarik kepentingan yang belum tentu bisa dipenuhi Jokowi. Masuknya PAN di kabinet, kata dia, membuat Jokowi ada di posisi paling dominan. “Untuk menambah daya tawar, harus ada upaya melemahkan partai politik dominan agar tidak terlalu besar pengaruhnya pada Jokowi,” ujar Dedi. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.