Berita Utama

Resiko Anggaran Jumbo Program Makan Siang dan Susu Gratis

JAKARTA — Program makan siang dan susu gratis yang diperkirakan menyedot dana Rp 450 triliun per tahun membebani postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kebutuhan dana jumbo tersebut diprediksi mengorbankan anggaran lain dari program perlindungan sosial.

“Kalau anggaran makan siang dan susu gratis tersebut diambil dari program sosial, seperti subsidi BBM dan listrik, tingkat kemiskinan diperkirakan meningkat,” kata Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan seperti dikutip Tempo, Selasa (27/2/2024).

Sebab, subsidi BBM dan listrik merupakan bantalan sosial yang melindungi masyarakat dari pelemahan daya beli.

Pada Senin lalu, program makan siang dan susu gratis dibahas dalam rapat kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Program yang diusung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut rencananya masuk dalam APBN 2025 serta Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). KEM PPKF merupakan dokumen dan langkah awal penyusunan APBN. Adapun pemerintah lewat kementerian dan lembaga terkait tengah menyusun KEM PPKF APBN 2025.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memperkirakan total anggaran untuk program makan siang gratis mencapai Rp 450 triliun untuk satu tahun. Nilai tersebut setara dengan 14 persen dari total belanja negara di APBN 2024 yang mencapai Rp 3.325,1 triliun. Anggarannya pun lebih besar ketimbang alokasi dana untuk program di bidang kesehatan sebesar Rp 187,5 triliun, ketahanan pangan Rp 114,3 triliun, dan program subsidi Rp 286 triliun.

Adapun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan bantuan makan siang dan susu gratis menyerap anggaran Rp 185,2 triliun per tahun. Meski lebih kecil dari hitungan TKN Prabowo-Gibran, anggaran jumbo tersebut tetap menyedot dana besar, yakni 5,6 persen dari total belanja APBN 2024.

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan program makan siang dan minum susu gratis sangat berat untuk ditanggung APBN 2025. Sebagai anggaran transisi, APBN 2025 juga harus mengakomodasi warisan proyek Presiden Joko Widodo, seperti Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) dan proyek strategis nasional (PSN), yang belum selesai. Pada tahun ini, porsi kas negara untuk pembangunan IKN mencapai Rp 40,6 triliun. Sedangkan anggaran untuk kelanjutan PSN 2024 ditaksir Rp 45,7 triliun.

Yusuf menuturkan saat ini belanja pemerintah pusat sudah dipenuhi beban belanja “terikat” (non-discretionary spending), seperti gaji aparatur sipil negara, transfer ke daerah, dan pembayaran bunga utang pemerintah. Belanja pemerintah pusat yang terbesar adalah belanja pegawai, rata-rata sekitar 21,3 persen dari total belanja. Selanjutnya, diikuti belanja barang sekitar 21,1 persen, dan pembayaran bunga utang rerata sekitar 17,7 persen dari total belanja pemerintah pusat.

Yusuf khawatir program makan siang gratis memicu kenaikan utang pemerintah. Padahal beban utang telah berada pada tingkat yang sangat memberatkan. Pada 2005-2014, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beban bunga utang dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo rata-rata mencapai 32,9 persen dari penerimaan perpajakan setiap tahun. Pada 2015-2022, pada era Presiden Jokowi, angka ini melonjak menjadi 47,4 persen.

Menurut Yusuf, di tengah situasi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian dan upaya mengejar target Indonesia Emas 2045, anggaran pemerintah yang terbatas seharusnya difokuskan sebagai counter-cycle policy. Counter-cycle policy adalah kebijakan yang ditujukan melawan pelemahan perekonomian dengan cara mendorong belanja pemerintah yang memberikan multiplier effect terbesar pada perekonomian. Salah satunya belanja modal dan transfer pendapatan ke kelompok miskin.

Peneliti ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam, memperkirakan program makan siang gratis menjadi kanibal bagi program sosial yang sudah eksis dan tersistem dengan baik. Alokasi anggaran makan siang diprediksi menembus Rp 450 triliun lebih atau jauh melebihi total anggaran perlindungan sosial 2024, yang mencapai Rp 270,2 triliun. Padahal anggaran perlindungan sosial selama ini digunakan untuk membiayai berbagai program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat menengah bawah.

Kebutuhan anggaran program makan siang juga setara dengan anggaran empat kementerian dan lembaga yang menelan pos terbesar dalam APBN. Keempatnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengempit anggaran Rp 147,37 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 139,27 triliun, kepolisian Rp 117,41 triliun, serta Kementerian Pendidikan Rp 98,99 triliun.

Latif khawatir masuknya program makan siang gratis menyebabkan ruang fiskal semakin sempit dan defisit anggaran semakin besar. Pemerintah menetapkan aturan batas maksimum defisit 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada APBN. Aturan tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (tem)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.