Berita Utama

Revisi UU Polri Dinilai Ancam Kebebasan Berekspresi

JAKARTA — Penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat terus menguat. Sejumlah ketentuan baru yang diusulkan dalam revisi dinilai membahayakan karena dapat membuat Polri menjadi lembaga super atau superbody. Kebebasan berekspresi dan hak privasi di ruang digital juga terancam jika UU Polri berhasil direvisi.

Sejak disepakati menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPR pada Selasa (28/5/2024), RUU perubahan atas UU No 2/2002 tentang Polri (RUU Polri) terus menuai kritik. Pada Minggu (2/6/2024), giliran 23 organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian yang menyatakan penolakan keras terhadap RUU Polri. Mereka menilai substansi dari RUU yang diusulkan oleh DPR itu sangat menyimpang dari desain negara hukum dan demokrasi yang dicita-citakan pascareformasi.

Arif Maulana, perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, mengatakan, dari draf yang didapat, koalisi mendapati banyak pasal bermasalah. DPR dinilai memberikan perluasan kewenangan kepada kepolisian secara ugal-ugalan hingga menjadikan kepolisian sebagai institusi super atau superbody.

”Di saat bersamaan, RUU Polri gagal menyoroti persoalan fundamental di institusi kepolisian, seperti minimnya mekanisme pengawasan dan kontrol publik terhadap kewenangan kepolisian yang begitu besar terkait penegakan hukum, keamanan negara, dan pelayanan masyarakat,” ujar Arif, yang juga peneliti dan pengacara publik di LBH Jakarta.

Melalui RUU Polri, DPR mengusulkan perluasan kewenangan kepolisian yang diatur di sejumlah pasal. Salah satunya pasal 16 ayat 1 huruf q yang memperbolehkan Polri melakukan pengamanan, pembinaan, dan pengawasan terhadap ruang siber. Kewenangan tersebut di antaranya penindakan, pemblokiran, atau pemutusan, dan memperlambat akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri.

DPR juga menyisipkan pasal 16A yang mengatur penambahan kewenangan Polri dalam menjalankan tugas intelijen dan keamanan (intelkam). Polri berwenang melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen. Kemudian dalam pasal 14 ayat 1 huruf g disebutkan pula bahwa polisi memiliki kewenangan untuk mengawasi dan membina secara teknis penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan penyidik lain yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan.

Pasal 14 ayat 1 huruf e juga menyatakan, polisi akan turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Lalu, di pasal 14 ayat 1 huruf o, Polri juga bertugas melakukan penyadapan.

Menurut Arif, berbagai perluasan kewenangan tersebut berada di luar tugas utama Polri yang diatur oleh konstitusi. Polri seharusnya bertugas melindungi hak-hak warga negara secara penuh dan memastikan pengayoman bisa dilakukan secara jujur, adil, dan tidak diskriminatif. ”Tetapi, dari draf RUU Polri, pasal-pasal baru justru akan memperkuat kewenangan-kewenangan yang sangat mungkin disalahgunakan dan melampaui batasan-batasan yang ditetapkan pasca-reformasi,” ujarnya.

Ketua Yayasan LBH Indonesia Muhammad Isnur menambahkan, pemberian kewenangan di luar batas sangat jelas terlihat dari usulan pasal baru yang memberikan kewenangan polisi untuk mengawasi dan membina secara teknis kepada PPNS dan penyidik lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut justru berpotensi menimbulkan disharmoni antarinstitusi karena semua kegiatan penyidikan akan diintervensi oleh polisi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menyatakan menolak RUU Polri dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Minggu (2/6/2024). KOMPAS/Nikolaus Harbowo

Tumpang tindih

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Nenden Sekar Arum, menilai, kewenangan tambahan bagi Polri ini juga dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan wewenang sejumlah lembaga negara lainnya. Terkait pengawasan di ruang siber, misalnya, hal itu juga menjadi tugas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemberian kewenangan kepada Polri untuk mengawasi ruang siber juga dinilai akan memperkuat kesewenang-wenangan di ruang digital Indonesia. Polisi bisa seenaknya mengawasi masyarakat sipil, menyensor konten-konten kritik, serta membatasi informasi publik. Sebab, menurut Nenden, tidak ada indikator yang jelas bagi kepolisian dalam mengawasi ruang siber.

”Ketika itu dilegitimasi di RUU ini, sangat mungkin ada upaya pembungkaman ekspresi dan membuat orang semakin enggan melontarkan kritik. Padahal, internet adalah alternatif ruang sipil yang harusnya diberikan kebebasan. Internet tidak menjadi ruang bebas dan aman bagi masyarakat sipil, tetapi justru menjadi target represi. Jadi, perluasan kewenangan ini dipastikan akan memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi,” ucapnya.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya sependapat dengan Nenden. Perluasan kewenangan Polri terkait penggalangan intelijen rentan tumpang tindih dengan kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Tugas penggalangan intelijen yang diberikan kepada Polri ini juga tidak jelas dan sangat mungkin digunakan untuk memengaruhi sasaran dengan tujuan mengubah perilaku atau tindakan sesuai dengan keinginan dari pihak yang melakukan penggalangan.

Ia pun mengkritik perluasan kewenangan Polri terkait menyelenggarakan tugas intelkam guna mengamankan kepentingan nasional. Istilah kepentingan nasional berpotensi disalahartikan untuk mengawasi setiap kegiatan yang bersuara kritis.

”Ini bisa jadi sarana penyalahgunaan wewenang dari polisi untuk menerjemahkan gangguan keamanan secara subyektif. Efeknya, mengakibatkan kualitas demokrasi digadaikan dan dipertaruhkan,” ujarnya.

Manajer Program Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ahmad Vauzi pun menyoroti soal kewenangan penyadapan yang diberikan kepada Polri. Padahal, sejauh ini belum ada UU yang mengatur soal penyadapan sehingga pemberian kewenangan kepada Polri rawan disalahgunakan dan dapat mengancam hak privasi seseorang.

”Seharusnya, negara memastikan hak atas privasi. Jadi, banyak sekali aspek yang harus dipenuhi dalam penyadapan ini agar tidak sewenang-wenang. Pertama, prinsip legalitas. Kedua, tujuan sah. Ketiga, proporsional dan harus jelas bahwa penyadapan untuk penggalian alat bukti. Keempat, harus jelas pula kapan penyadapan mulai dilakukan dan hingga kapan. Semua ini harus diatur dengan rigid agar tidak bermasalah di kemudian hari,” ujarnya. (kom)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.