Berita Utama

Revisi UU Polri Ingkari Agenda Reformasi

JAKARTA — Penolakan terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI terus menguat. Selain bukan persoalan mendesak dan tidak masuk program legislasi nasional, perluasan kewenangan yang diusulkan dalam revisi UU Polri juga dinilai membahayakan bagi demokrasi serta reformasi di tubuh Korps Bhayangkara.

Penolakan salah satunya disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian. Sehari menjelang peringatan Hari Bhayangkara, Minggu (30/6/2024), para aktivis dari sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar aksi penolakan revisi UU Polri di kawasan Sudirman, Jakarta, bersamaan dengan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB).

Sejumlah organisasi itu di antaranya adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LBH Masyarakat, Safenet, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Peneliti PSHK, Bugivia Maharani, yang turut berunjuk rasa, meminta agar pembentuk undang-undang segera menghentikan proses pembahasan RUU Polri. Sebab seharusnya DPR lebih dulu menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih terbengkalai seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Masyarakat Adat yang selama ini pembahasannya tertinggal. Padahal, kedua pembahasan RUU itu mendesak untuk segera diselesaikan.

”Sedangkan UU Polri ini masih banyak penolakan, masih banyak kritikan. Secara substansi juga tidak menggambarkan agenda reformasi di institusi kepolisian,” kata Maharani.

Sangat berbahaya

DPR mengusulkan perluasan kewenangan Polri melalui Revisi UU Polri, salah satunya menjadikan penyadapan sebagai salah satu tugas pokok kepolisian. Revisi UU Polri telah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR pada rapat paripurna, 29 Mei lalu dan sudah diusulkan kepada Presiden Joko Widodo.

Anggota DPR mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap revisi empat rancangan undang-undang di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (28/5/2024). KOMPAS/Hendra A Setyawan

Pemberian kewenangan penyadapan ini diusulkan masuk dalam Pasal 14 Ayat (1) RUU Polri yang mengatur tentang tugas pokok kepolisian. Dalam draf RUU Polri terakhir diketahui, tugas pokok kepolisian melakukan penyadapan dalam lingkup tugas kepolisian sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai penyadapan.

Anggota tim advokasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, Aulia Rizal, menegaskan, pasal penyadapan sangat berbahaya. Sebab, semua orang bisa disadap oleh polisi tanpa ada pembatasan dan pengaturan.

”Semestinya penyadapan itu diatur terlebih dahulu melalui undang-undang penyadapan, baru kepolisian bisa melakukan penyadapan,” kata Aulia.

Ia menambahkan, penyadapan semestinya diberlakukan mekanisme atau kerangka penegakan hukum. Jika RUU Polri disahkan, kepolisian akan merasa bahwa penyadapan menjadi tugas mereka.

Aulia juga menyoroti pemblokiran, pembatasan, dan pengawasan akses internet oleh Polri. Selain itu juga kewenangan polisi dalam membina hukum. Selaku aparat, menurut Aulia, seharusnya Polri diberika tugas untuk menegakkan hukum saja.

Kewenangan penyidikan yang terpusat dan didominasi oleh kepolisian dalam fungsi koordinasi juga mendapatkan sorotan. Sebab, lembaga-lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta lembaga lain yang memiliki fungsi intelijen seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terpusat ke Polri.

Perwakilan AJI, Sasmito Madrim, mengatakan, RUU Polri dibuat dengan tergesa-gesa dan banyak penambahan kewenangan. Padahal, ada persoalan yang lebih krusial di kepolisian, yakni masalah kekerasan terhadap jurnalis dan masyarakat sipil, korupsi, serta keamanan.

Direktur ICJR Erasmus Napitupulu mengingatkan, kepolisian seharusnya kembali ke masyarakat dan bukan hanya untuk para elite serta demi keuntungan pribadi. RUU Polri seharusnya fokus pada upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap kepolisian, bukan justru menambah kewenangan.

Draf RUU Polri juga menyisipkan dua pasal tambahan, yakni Pasal 16A dan 16B. Pasal 16A berhubungan pada tugas intelijen keamanan, yakni melakukan deteksi dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman. Dalam definisinya, Intelijen Keamanan (Intelkam) merupakan intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian mewujudkan keamanan dalam negeri.

Pasal 16B merinci soal metode pengumpulan informasi dan keterangan dalam rangka tugas Intelkam Polri. Polisi dapat meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lainnya serta pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi.

Kegiatan penggalian informasi dilakukan terhadap sasaran sumber ancaman, baik dalam maupun luar negeri, termasuk orang yang tengah berproses hukum. Secara rinci, ancaman yang dimaksud merujuk pada kepentingan dan keamanan nasional yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kemudian, sektor kehidupan masyarakat, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. (kom/pbn)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.