Berita Utama

Revisi UU TNI Belum Disetujui Panglima TNI

JAKARTA – Mabes TNI angkat bicara soal revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan, isi revisi UU TNI belum disetujui sepenuhnya oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Ia menyebut, sejumlah poin yang bakal direvisi dan tertuang di dalam slide presentasi Badan Pembinaan Hukum TNI, adalah bahasan lama.

“Belum (dapat persetujuan). Itu bahasan lama di internal Babinkum yang akan diajukan ke Panglima TNI. Tapi, betul ada pembahasan internal di Babinkum,” ungkap Julius, Kamis (11/5/2023).

Julius Widjojono, membenarkan adanya usulan untuk mengubah sejumlah pasal dalam Undang-Undang TNI, termasuk Pasal 65. Rancangan undang-undang perubahan dipaparkan kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada 28 April lalu. Namun Panglima belum menyetujui RUU perubahan tersebut. “Sehingga belum diserahkan ke Kementerian Pertahanan,” kata Julius.

Sebelumnya, RUU TNI tercatat masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022 dengan nomor urut 131 yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Berdasarkan surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN/HN 02.04-20, pemerintah telah menyelesaikan naskah akademis RUU TNI pada 20 Desember 2019.

Pemerintah juga melaksanakan penyelarasan harmonisasi RUU itu sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor PEE.PP. 01.031389. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kemenkumham, Tubagus Erif Faturahman, membenarkan bahwa mereka menerbitkan surat itu pada 28 Agustus 2019.

Staf Khusus Kementerian Sekretaris Negara, Faldo Maldini, mengatakan Sekretariat Negara belum menerima surat tentang RUU TNI. “Dalam Prolegnas Prioritas 2023 juga tak ada,” kata Faldo. Penegasan serupa disampaikan oleh anggota Komisi I DPR, Christina Aryani. Ia tidak mengetahui kenapa RUU tersebut tidak muncul di daftar Prolegnas Prioritas 2023.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya, tidak bisa dihubungi. Begitu juga dengan juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak. Adapun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan revisi UU TNI belum perlu dilakukan. Undang-undang yang berlaku saat ini dinilai sudah baik. Regulasi itu sudah selaras dengan misi pemerintah menjamin tugas pokok fungsi dan transparansi TNI. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.