Berita Utama

RUU Papua Barat Daya Dibawa ke Paripurna

JAKARTA – Komisi II DPR dan pemerintah sepakat dalam pengambilan keputusan tingkat I atas rancangan undang-undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Selanjutnya, keduanya bersepakat akan mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR terdekat.

“Apakah rancangan undang-undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pada hari ini kita setujui menjadi undang-undang dan akan kita teruskan ke pengambilan keputusan tingkat II atau paripurna?” tanya Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Papua Barat Daya, Senin (12/9/2022).

Dalam laporan panitia kerja (Panja), Wakil Ketua Komisi II Syamsurizal mengatakan bahwa pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tujuan utamanya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di sana.

“Untuk mempercepat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua,” ujar Syamsurizal.

“Dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan SDM, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua,” sambungnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, selesainya RUU Papua Barat Daya merupakan momentum bersejarah. Pemerintah mengapresiasi Komisi II DPR dan DPD yang telah menyelesaikan pembahasan 154 daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU tersebut.

“Untuk itu pemerintah pada dasarnya sangat optimis, sama dengan pembentukan tiga DOB di Papua, pembentukan Papua Barat Daya InsyaAllah akan dapat mempercepat pembangunan di Papua dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujar Tito.

Ada Aspirasi Fakfak

Selain menyetujui RUU Papua Barat Daya dalam pengambilan keputusan tingkat I, kata Tito, pemerintah juga menyetujui cakupan wilayah yang ada di daerah otonomi baru (DOB) Papua tersebut.

Adapun cakupan wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang sudah disepakati Komisi II dan pemerintah:  Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kota Sorong (ibu kota provinsi).

Kendati demikian, Tito sebetulnya menginginkan agar Kabupaten Fakfak juga ikut masuk ke dalam cakupan wilayah Papua Barat Daya. Sebab, adanya aspirasi dari berbagai elemen dari kabupaten tersebut.

“Terutama dari Fakfak yang diwakili oleh bupati dan sejumlah tokoh, baik tujuh raja, dan sejumlah tokoh-tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang kami terima langsung tanggal 4 September yang lalu, yaitu keinginan mereka agar Fakfak bergabung dengan Papua Barat Daya,” ujar Tito.

Namun, ia sudah mendengar dinamika yang terjadi di Komisi II dalam membahas cakupan wilayah Papua Barat Daya. Karena itu, ia mengatakan, pemerintah menerima keputusan untuk tak memasukkan Kabupaten Fakfak ke provinsi tersebut.

“Sengaja kami sampaikan pada kesempatan ini agar aspirasi tersebut tidak berlalu begitu saja, tapi kami sudah memiliki kewajiban menyampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian sebagai wakil rakyat dan pembentuk undang-undang,” ujar Tito. (REP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.