Berita Utama

Salah Arah Penyelesaian Kasus HAM

JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil menentang keputusan Presiden Joko Widodo membentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu. Mereka menganggap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat secara non-yudisial bertolak belakang dengan semangat Undang-Undang Pengadilan HAM.

“Jika dengan proses non-yudisial ini pada akhirnya dianggap selesai begitu saja atau diputihkan, kewajiban negara untuk penyelesaian dianggap selesai,” kata Fatia Maulidiyanti, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Rabu (17/8/2022).

Fatia menyebutkan penyelesaian pelanggaran HAM secara non-yudisial atau rekonsiliasi memang diatur dalam UU Pengadilan HAM. Namun Pasal 47 UU Pengadilan HAM jelas mengatur bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial semestinya melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang terbentuk lewat undang-undang.

Menurut Fatia, pemerintah semestinya merujuk pada aturan tersebut. Karena itu, ia menganggap pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu lewat keputusan presiden (keppres) merupakan bentuk kemunduran serta pengkhianatan terhadap hak korban dan undang-undang.

Fatia menegaskan bahwa Kontras dan koalisi masyarakat sipil akan mengawal dan melihat proses kerja Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu itu. “Sebisa mungkin (keppres) dicabut untuk kembali ke koridor UU Pengadilan HAM,” ujarnya.

Dua hari lalu, Presiden Jokowi menyatakan sudah menandatangani Keppres tentang Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Tim tersebut bertugas menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sesuai dengan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

“Pembentukan tim ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu,” kata Jokowi saat berpidato dalam forum sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Selasa (16/8/2022).

Selain membentuk tim, Jokowi mengatakan, pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR). Pemerintah menyusun RUU tersebut sejak 2020, tapi hingga kini drafnya belum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Fatia turut menyoroti pembahasan RUU KKR yang dianggap tak melibatkan stakeholder terkait. Ia menduga pemerintah menyusun RUU itu secara tertutup dan tergesa-gesa. “Ini simtom laten, di mana dalam setiap pembentukan kebijakan, masyarakat sipil atau bahkan korban tidak dilibatkan secara langsung,” kata dia.

Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Amiruddin Al Rahab, mengatakan lembaganya belum mengetahui pembentukan tim tersebut serta tugasnya nanti. Selain itu, ia mempertanyakan aturan yang menjadi acuan terbitnya keppres tersebut karena dasar hukum penyelesaian HAM berat adalah UU Pengadilan HAM.

Menurut Amir, UU Pengadilan HAM memang membolehkan pembentukan KKR melalui undang-undang. “Tapi tim ini tidak ada undang-undangnya. Apa yang mau dikerjakan tim ini, kami belum tahu,” kata Amir, kemarin.

Komnas HAM sudah merekomendasikan penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lewat pengadilan pada 2020. Kasus tersebut antara lain pembunuhan massal 1965; peristiwa Talangsari, Lampung Timur, Lampung, pada 1989; penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998; peristiwa Rumoh Geudong, Aceh, pada 1998; serta kerusuhan Mei 1998.

Selanjutnya tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II di Jakarta pada 1998; pembunuhan dukun santet pada 1998-1999; peristiwa Simpang KKA Aceh pada 1999; peristiwa Wasior, Manokwari, Papua, pada 2001; insiden Wamena, Papua, pada 2003; peristiwa Jambo Keupok, Aceh, pada 2003; pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada 2004; serta Peristiwa Paniai, Papua, pada 2014.

Manajer Kampanye Amnesty International, Nurina Savitri, ragu keberadaan Tim Penyelesaian Non-Yudisial itu dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu karena konsepnya tak jelas. Selain itu, kata dia, semestinya upaya penyelesaian pelanggaran HAM secara non-yudisial merupakan opsi terakhir. “Seharusnya yudisialnya diselesaikan lebih dulu,” kata Nurina.

Adapun Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Siti Ruhaini Dzuhayatin, mengatakan pendekatan non-yudisial dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu diharapkan dapat memberi penekanan pada aspek pengungkapan kebenaran, pemulihan korban, serta jaminan ketidakberulangan kejahatan. Ia menyebutkan pembentukan tim ini sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

“Ini semakin menguatkan kinerja pemerintah dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial yang sedang berlangsung,” kata Siti, lewat keterangan tertulis, kemarin. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.