Berita Utama

Sama-sama Klaim Data Beras

JAKARTA – Data produksi, konsumsi, hingga cadangan beras dalam negeri belum lepas dari kekacauan. Perdebatan antara Kementerian Pertanian dan Perum Bulog soal rencana impor beras sepanjang pekan lalu mencerminkan kekacauan tersebut.

Dalam beberapa kesempatan, Kementerian Pertanian mengklaim produksi beras mencukupi kebutuhan nasional. Seperti dalam rapat bersama Komisi Pertanian DPR RI pada 23 November lalu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menyatakan produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 32,07 juta ton pada tahun ini. Angka itu didapat dari perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari-September 2022.

Di sisi lain, Perum Bulog meminta izin melakukan impor beras karena cadangan mereka hanya 594 ribu ton pada 22 November lalu. Idealnya, perusahaan tersebut harus memiliki stok minimal 1,2 juta ton pada akhir tahun ini. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menuturkan Bulog kesulitan menyerap beras di tingkat petani karena terbatasnya stok.

Guru besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Yusman Syaukat, menuturkan bahwa perbedaan data ini dipicu kepentingan masing-masing institusi yang mengurusi pangan. “Institusi yang satu menjaga kinerja agar bisa surplus. Adapun yang satu lagi berpikir, kalau enggak impor juga, enggak ada kinerjanya,” kata dia, kemarin, 29 November 2022. Khusus data produksi, perbedaan bisa terjadi antara lain karena data luas baku sawah dan metode perhitungan luas lahan yang kurang ilmiah.

Yusman mengatakan, sudah saatnya pemerintah berkoordinasi mengumpulkan data yang lebih akurat. Menurut dia, Badan Pangan Nasional bisa mengambil alih tugas tersebut. “Jangan sampai masalah yang sama berulang kembali pada periode berikutnya.”

Suwandi juga berselisih data dengan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Ia mempersoalkan asumsi kebutuhan beras dalam negeri hingga akhir tahun yang digunakan Badan Pangan Nasional. Musababnya, data tersebut menyebabkan perhitungan neraca beras yang berbeda. Sebagai catatan, Badan Pangan mengasumsikan konsumsi beras 2022 sebesar 30,9 juta ton, sementara Kementerian Pertanian menggunakan angka 30,2 juta ton, alias ada selisih 700 ribu ton.

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, Dwi Andreas Santosa, menilai tugas untuk menyiapkan data produksi serta konsumsi beras harus dipegang institusi yang bebas dari kepentingan seperti di atas. “Kalau diserahkan kepada institusi yang kepentingannya impor, data stok akan dikecil-kecilkan,” kata dia. Sementara itu, jika diserahkan pada institusi yang berfokus pada produksi, jumlah stok dikhawatirkan bakal dibuat lebih besar.

Dwi mengusulkan Badan Pusat Statistik sebagai pengolah data beras. Saat ini data BPS sudah menjadi acuan untuk produksi beras. Jika memungkinkan, data beras ini perlu dimutakhirkan secara langsung atau real time. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.