Satker PKP Gandeng Ormas Pecinta Lingkungan
MANOKWARI, PB News – Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Papua Barat, mulai lirik organisasi masyarakat (Ormas) Pecinta Lingkungan untuk tangani pemukiman kumuh di Manokwari. Hal ini terbukti dengan penandatanganan kerja asma atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank Sampah UKM Pramuka Unipa, pada Rabu (30/5/2018).
Dalam upaya penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Manokwari, untuk pengentasan 0 (nol) Hektar kawasan kumuh di Tahun 2019. Selain Bank Sampah UKM Pramuka Unipa, yang turut menandatangani kerjasama juga adalah TPS 3 R dan Komunitas Anak Air Manokwari (KAAM).
Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus Roberth Rumbekwan, mengatakan, kawasaan permukiman kumuh yang menjadi prioritas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yakni Kota Sorong dan Kota Manokwari seluas 151,78 Hektar, terdiri dari 51,7 Hektar berada di Kota Sorong dan 100.08 Hektar berada di Kabupaten Manokwari.
“Untuk itu,saya (Gubernur) meminta kolaborasi dan komitmen nyata semua pihak dan semua pelaku antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya,” harap Gubernur.
Sementara itu Ketua Panitia Achmad Hidayat, mengatakan, kegiatan rapat konsolidasi percepatan penanganan permukiman kumuh prioritas Papua Barat dengan tema Pembangunan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan Dilaksanakan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Papua Barat selama dua hari yaitu sejak 30-31 Mei bertempat di Manokwari.
“Prinsip kolaborasi dalam penanganan kumuh, sinkronisasi data dan perhitungan pengurangan luasan kumuh serta pemahaman awal terhadap konsep pembangunan kota berkelanjutan yang akan dicapai pada masa mendatang,” jelas Achmad.
Selain itu menurut Achmad, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan OPD terkait di lingkungan Provinsi Papua Barat dan kabupaten Manokwari dan Kota Sorong, Kasatker sektor di lingkungan Ditjen Cipta Karya, Kepala Kasatker PIP Kota Sorong dan Manokwari, Universitas diwilayah Manokwari, Lembaga/Komunitas Peduli Lingkungan serta dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Provinsi Papua Barat.
Sementara itu, Pembina UKM Pramuka Unipa Yohanes Ada’Lebang menyampaikan terimakasih atas kepercayaan dan tanggungjawab yang diberikan sehingga dapat sinergi dalam membantu pemerintah dalam mengentaskan persoalan kumuh di Manokwari.
“Pemerintah, swasta dan masyarakat segera mengambil peran serta berkomitmen dengan langkah tegas dan nyata dalam kolaborasi ini sehingga peningkatan kualitas dan pemberdayaan masyarakat dengan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Kerjasama yang dilaksanakan selama 2 (dua) tahun ini lebih efektif diperlukan perencanaan strategis dan monev dengan melihat kondisi prioritas kumuh Manokwari tahun 2018 pada Kelurahan Wosi, Manokwari Timur dan Manokwari Barat sesuai Target program Kotaku. (PB8)
