Berita UtamaInforial

Sertifikasi Terkendala Pembebasan Lahan Adat

MANOKWARI, papuabaratnews.coProses sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, belum berjalan maksimal di Provinsi Papua Barat karena terkendala dengan masalah pembebasan lahan adat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian negara dalam mempercepat proses pendaftaran tanah milik masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua Barat Freddy Kolintama mengatakan, sampai saat ini jumlah sertifikat tanah yang baru dikeluarkan sebanyak 7.725 dan masih banyak kawasan hutan belum tersertifikasi oleh negara.

“Kendala kita di Papua Barat yakni masih banyak lahan yang merupakan tanah adat,” ujarnya kepada Papua Barat News di Manokwari, Selasa (5/1/2021).

Freddy menyebutkan, banyaknya tanah yang menjadi lahan adat menyebabkan pihaknya kesulitan melakukan pelepasan lahan untuk didaftarkan. Padahal semua tanah harus terdaftar. Untuk itu, pihaknya terus membangun koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat adat pemilik hak ulayat agar proses pendaftaran dapat terlaksana.

“Sulit dibebaskan. Upaya dan pendekatan terus kita lakukan tetapi memang tidak mudah,” bebernya.

Dia berharap, masyarakat di Papua Barat semakin menyadari jika sertifikasi atas tanah dan lahan oleh negara sangatlah penting. Hal ini bermanfaat bagi negara maupun bagi masyarakat pemilik hak ulayat, sehingga kepemilikan tanah warga diakui baik secara adat maupun secara hukum.

“Kita terus mendorong agar warga makin sadar untuk dapat mendaftarkan tanah adatnya ke Negara,” ujar dia.

Diberitakan media ini sebelumnya, sebanyak 7.725 sertifikat tanah diserahkan secara resmi oleh BPN Republik Indonesia kepada warga di Papua Barat, pada Selasa (5/1/2021). Penyerahan secara simbolis diberikan oleh Presiden Joko Widodo yang disaksikan oleh Menteri Agraria Tats Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, dan diikuti secara virtual dari Manokwari.

Freddy Kolintama mengatakan, ada 30 dari 7.725 sertifikat secara simbolis diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Barat. Dan sisanya sebanyak 7.065 akan disalurkan ke daerah sesuai jumlah yang diterima oleh kabupaten/kota.

“Target kami tahun ini selesai, sehingga kita fokus menyelesaikan permintaan Presiden untuk tahun 2021,” ujarnya.

Sesuai permintaan Presiden, sambung Freddy, program PTSL tetap dilanjutkan sesuai ketersediaan anggaran. Meskipun kondisi pandemi masih melanda, namun target Presiden harus dikerjakan secara cepat. Karena itu, dia berharap adanya kerjasama antara warga pemilik lahan dan pemerintah sehingga proses pendaftaran dapat dilakukan tepat waktu.(PB22)

**Berita ini telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 7 Januari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.